Indeks Laut

Nusron sebut 13 sertifikat masih belum jelas ketetapan hukumnya dan dipastikan masih milik Badan Usaha.

Untuk mengungkap kasus pemagaran laut, Presiden Prabowo Subianto harus menggunakan kuasa politiknya.

Pembangunan pagar laut di Tangerang memiliki tujuan tersembunyi.

PBNU menuturkan negara tidak boleh menerbitkan sertifikat kepemilikan laut baik atas nama individu maupun korporasi.

Kekayaan alam itu dapat dinikmati di sejumlah tempat di Maratua.

Karakteristik wilayah Indonesia sangat beragam mulai daratan, lautan, hingga perairan. Masyarakat Indonesia seyogianya tahu mengenai kekayaan wilayah ini.

Pemerintah tak boleh puas hanya dengan menjatuhkan sanksi etik kepada para pejabat di level daerah kasus pagar laut. Sikat sampai dalangnya!

Polisi sudah meminta klarifikasi tiga orang, kepala sekolah, travel agent dan tim SAR dalam kasus siswa terseret ombak di Pantai Drini, Gunungkidul.

Penjelasan mengenai rip current yang menyebabkan 4 siswa SMPN 7 Mojokerto meninggal dunia di Pantai Drini, Gunungkidul, DIY.

Jokowi menegaskan sertifikasi tanah baik SHM maupun HGB telah diatur dalam peraturan pemerintah.

Penegak hukum setali tiga uang, tampak lesu dalam menindak perkara pembangunan pagar laut di Tangerang. Apa yang harusnya dilakukan?

Nelayan berharap, pemerintah bisa lebih responsif dan mengawasi lebih serius setelah kasus pagar laut misterius di Banten.

Sertifikat HGB dan SHM laut apakah boleh diterbitkan? Simak penjelasannya termasuk aturannya di artikel ini.

Pemerintah seharusnya dapat memanggil pihak terkait yang namanya tercantum dalam dokumen AHU untuk menyelidiki pemagaran laut di Tangerang.

Bambu-bambu pagar laut yang berhasil dicabut akan dibawa ke daratan lalu dikumpulkan untuk keperluan barang bukti proses hukum.

Titiek Soeharto, meninjau langsung pembongkaran pagar laut msiterius di pesisir Kabupaten Tangerang.

Sakti Wahyu Trenggono, berdalih proses investigasi masih berlangsung sehingga belum bisa mengungkap siapa pemilik dan pembuat pagar laut di Tangerang.

Nusron Wahid mengakui lokasi pagar laut Tangerang yang tercantum di sertifikat HGB menyalahi aturan karena berada di luar garis pantai.

Pemprov Jakarta akhirnya buka suara soal pengerukan pasir laut di dekat Pulau Pari, Kepulauan Seribu, yang diduga ilegal.

Tim gabungan akan mulai membongkar pagar laut 30,16 Km dari titik awal Pos TNI Angkatan Laut (AL) Tanjung Pasir, Teluknaga, Tangerang, Rabu (22/1/2025).