Indeks Laut

Jokowi menegaskan sertifikasi tanah baik SHM maupun HGB telah diatur dalam peraturan pemerintah.

Penegak hukum setali tiga uang, tampak lesu dalam menindak perkara pembangunan pagar laut di Tangerang. Apa yang harusnya dilakukan?

Nelayan berharap, pemerintah bisa lebih responsif dan mengawasi lebih serius setelah kasus pagar laut misterius di Banten.

Sertifikat HGB dan SHM laut apakah boleh diterbitkan? Simak penjelasannya termasuk aturannya di artikel ini.

Pemerintah seharusnya dapat memanggil pihak terkait yang namanya tercantum dalam dokumen AHU untuk menyelidiki pemagaran laut di Tangerang.

Bambu-bambu pagar laut yang berhasil dicabut akan dibawa ke daratan lalu dikumpulkan untuk keperluan barang bukti proses hukum.

Titiek Soeharto, meninjau langsung pembongkaran pagar laut msiterius di pesisir Kabupaten Tangerang.

Sakti Wahyu Trenggono, berdalih proses investigasi masih berlangsung sehingga belum bisa mengungkap siapa pemilik dan pembuat pagar laut di Tangerang.

Nusron Wahid mengakui lokasi pagar laut Tangerang yang tercantum di sertifikat HGB menyalahi aturan karena berada di luar garis pantai.

Pemprov Jakarta akhirnya buka suara soal pengerukan pasir laut di dekat Pulau Pari, Kepulauan Seribu, yang diduga ilegal.

Tim gabungan akan mulai membongkar pagar laut 30,16 Km dari titik awal Pos TNI Angkatan Laut (AL) Tanjung Pasir, Teluknaga, Tangerang, Rabu (22/1/2025).

Doni Ismanto belum bisa menyebut identitas dari kedua nelayan dan juga materi pemeriksaan karena penyelidikan terkait pagar laut masih berjalan.

AHY mengungkapkan HGB pagar laut di Tangerang dikeluarkan Kementerian ATR pada 2023, sementara dirinya jadi Menteri ATR pada awal 2024.

Legalitas HGB dan SHM pagar laut Tangerang bak muncul semalam. Bagaimana sebenarnya?

KKP akan mengecek izin kegiatan pembabatan mangrove di Pulau Pari, Kepulauan Seribu.

Trenggono mengatakan, pagar laut memicu sedimentasi laut tertahan di daerah hingga akhirnya menimbulkan daratan baru yang sudah disertifikat sebelumnya.

Pemanggilan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, akan dilakukan Komisi IV DPR usai masa reses.

Nusron menerangkan, jumlah sertifikat HGB itu mencapai 263 bidang atas nama beberapa perusahaan hingga perorangan serta 17 sertifikat SHM.

Trenggono menegaskan TNI AL dan KKP sepakat memberi tenggat waktu 2x24 jam kepada pemilik pagar laut untuk mengaku sebelum pagar tersebut dibongkar.

Informasi soal pemilik pagar laut Tangerang dan Bekasi yang beberapa hari ini viral di media sosial. Cek fakta-faktanya.