KKP Pasang Target Kurangi 40% Sampah Laut di 2026

tirto.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pengurangan sampah ke laut sebesar 40 persen di 2026, atau 8 juta ton dari total 20 juta ton sampah per tahun yang mengalir ke laut.

Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Ahmad Aris, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi saat ini di mana sekitar 16 juta ton sampah dari daratan dan 4 juta ton dari aktivitas laut mencemari perairan Indonesia setiap tahun.

“Dampak sampah laut ini sangat serius, mulai dari terganggunya rantai makanan biota laut hingga kerusakan ekosistem pesisir yang berdampak pada sektor perikanan dan pariwisata," katanya di Hotel Arya Duta, Jumat (1/8/2025).

Menurut Aris, sampah plastik yang masuk ke laut tidak hanya menyebabkan pencemaran lingkungan tetapi juga mengancam kesehatan manusia melalui kontaminasi mikroplastik pada ikan-ikan konsumsi.

Dia memaparkan, kasus-kasus mamalia laut seperti paus dan hiu yang mati karena menelan plastik semakin sering ditemukan. Ekosistem pesisir seperti terumbu karang, padang lamun, dan mangrove juga terancam karena tertimbun sampah yang mengurangi pasokan oksigen.

Karena itu pihaknya telah menyusun rencana pengurangan sampah laut secara bertahap. Setelah target 40 persen di 2026, akan ditingkatkan menjadi 50 persen di 2027, 60 persen di 2028, dan mencapai 70 persen di 2029.

Strategi utamanya adalah memutus mata rantai sampah yang mengalir melalui sungai-sungai, yang menurut data KKP menyumbang 70 persen dari total sampah laut.

"Penanganan harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu ke hilir. Kami tidak bisa bekerja sendiri, perlu kolaborasi erat dengan pemerintah daerah dan masyarakat, terutama di daerah aliran sungai yang melintasi wilayah perkotaan," tegas Aris.

KKP juga akan memperkuat sistem database untuk memetakan sumber-sumber sampah dan meningkatkan pengawasan. Aris menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen semua pihak.

“Harus terintegrasi dengan hulunya. Sungai itu melewati banyak kabupaten kota, provinsi bahkan, jadi tugasnya kabupaten kota atau provinsi agar sampah rumah tangga itu tidak masuk ke sungai,” tuturnya.