tirto.id - Menteri Agama (Menag) RI, Nasaruddin Umar, menyatakan bahwa wacana ibadah haji dan umrah melalui jalur laut masih dikaji lebih lanjut sehingga belum ditetapkan sebagai agenda resmi. Namun, ia membuka kemungkinan wacana ini dapat dikembangkan bila infrastruktur dan regulasinya memungkinkan.
“Saya kira kita belum ada agenda untuk menggunakan haji laut karena perhitungan waktu, dan perhitungan biaya belum pernah kita angkat sebagai sebuah wacana khusus ya. Enggak tahu nanti kalau Badan Penyelenggara Haji punya pembicaraan khusus itu,” ujar Nasaruddin di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Lebih lanjut, Nasaruddin mengungkapkan bahwa gagasan umrah menggunakan kapal pesiar diperkenalkan oleh Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center, Sapta Nirwandar, pada 8 Juli 2025 lalu.
Menurutnya, potensi ini sedang dijajaki bersama sejumlah pejabat Arab Saudi. Dia mengungkapkan bahwa rute menuju pelabuhan Jeddah masih dalam tahap pengembangan dan membuka peluang bagi negara-negara di kawasan Asia untuk mengakses jalur laut tersebut.
“Kami juga kemarin berbicara dengan sejumlah pejabat di Saudi Arabia kemungkinan untuk itu, dan itu terbuka peluang agar bukan hanya negara-negara yang kawasan dekat Jeddah bisa mengakses seperti Mesir, tapi juga dari Indonesia, mungkin juga dari Asia Tenggara dan Asia lain,” ujarnya.
Sebelumnya, Nasaruddin Umar menyatakan bahwa wacana penyelenggaraan ibadah haji melalui jalur laut masih dalam tahap kajian awal dan belum menjadi pembahasan resmi.
“Belum ada pembahasan resmi di internal Kementerian Agama. Namun sudah banyak perusahaan yang pernah datang dan mempresentasikan itu,” ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Menurutnya, secara historis, Indonesia memang pernah memberangkatkan jemaah haji melalui jalur laut, seperti dari kapal Belle Abeto dan kapal Gunung Jati.
“Dulu jalur laut ada kapal Bele Abeto, ada kapal Gunung Jati, tapi saat itu membutuhkan waktu tiga bulan empat bulan. Nah sekarang ini mungkin kapalnya lebih cepat ya. Saudi Arabia kan juga ada jalur lautnya, tapi terutama untuk pelabuhan dekat-dekat situ, misalnya di Mesir,” jelasnya.
Dia mengungkapkan, beberapa perusahaan swasta telah datang dan menawarkan skema jalur laut, namun belum memiliki armada sendiri dan masih menggantungkan kerja sama dengan pihak luar. Situasi ini berpotensi menyebabkan biaya perjalanan menjadi mahal.
“Perusahaan-perusahaan yang pernah datang ke kantor dan mempresentasikan itu juga belum punya kapal, hanya mungkin kerjasama dengan pihak luar, jadi mungkin jatuhnya mahal,” jelasnya.
Menag menambahkan, jalur laut saat ini lebih banyak digunakan untuk perjalanan umrah dengan kapal pesiar dari negara-negara sekitar Timur Tengah, bukan langsung dari Indonesia.
“Kalau jalur umrah, sudah ada sebetulnya, tapi tidak langsung dari Indonesia. Misalnya calon jemaah terbang dari titik tertentu dulu baru naik kapal pesiar ke titik yang cukup dekat dengan tujuan,” tuturnya.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Andrian Pratama Taher
Masuk tirto.id





























