Indeks Haji

Saksi Ridwan mengaku bahwa dia menentukan USD4.000 per jemaah kepada PIHK, tetapi diubah menjadi USD2.500 sesuai arahan saksi Muhyi dan Gus Alex.

Dahnil menjamin di era pemerintahan Presiden Prabowo tidak akan ada praktik menyogok untuk mempercepat pemberangkatan haji.

Dito Ariotedjo akan bersaksi dalam sidang kuota haji. KPK menyebut keterangannya penting untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh.

Kemenhaj meminta PPIU dan PIHK menjamin keselamatan, pelayanan, serta kebutuhan dasar jemaah yang terdampak penundaan penerbangan akibat abu vulkanik.

Perwakilan asosiasi travel mendesak agar kuota haji khusus dinaikkan menjadi 50 persen.

Syaiful membenarkan bahwa uang sisa 300 ribu dolar AS ditambah dari uang Gus Alex 100 ribu dolar AS diserahkan kepada Erik di kantor PBNU.

Meski menilai pelaksanaan haji 2026 baik, Timwas tetap memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah untuk perbaikan penyelenggaraan haji berikutnya.

JPU KPK menolak dalil eksepsi kubu Yaqut dengan alasan dugaan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan negara merupakan kewenangan Tipikor.

Gus Irfan meminta biro travel haji dan umrah jangan melihat umrah mandiri sebagai ancaman bisnis, tetapi jadi momentum meningkatkan kualitas.

Andi mengatakan bahwa perkara ini telah teregister di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan nomor perkara terpisah untuk masing-masing terdakwa.

Budi mengatakan, JPU menunggu jadwal sidang perdana eks Menag Yaqut dari Pengadilan Tipikor Jakarta dengan agenda pembacaan surat dakwaan usai pelimpahan.

Pemerintah mengusulkan skema pembiayaan ibadah haji 2027 dengan komposisi 60 persen berasal dari nilai manfaat pengelolaan dana haji oleh BPKH.

Selain berkas Yaqut, penyidik juga melimpahkan berkas tiga tersangka korupsi haji lain, yakni Ishaf Abidal Aziz, Ismail Adham, dan Asrul Azis Taba.

Budi menyatakan informasi Dito dibutuhkan untuk melengkapi alat bukti soal inisiatif asosiasi haji dan travel haji soal pembagian atau penjualan kuota haji.

Hal ini didalami KPK saat memeriksa eks Dirjen PHU Kemenag, Hilman Latief, dan eks pejabat Dirjen Bina Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag, Rizky Fisa Abadi.

Pemerintah memastikan beban biaya yang dibayarkan jemaah tetap diupayakan lebih ringan sesuai arahan Presiden Prabowo.

Kemenhaj menyatakan kebijakan ini diterbitkan demi memberikan kepastian operasional serta meningkatkan standar pelindungan bagi para jemaah.

Pengembangan sektor haji dan umrah juga perlu diarahkan memperkuat ekosistem ekonomi nasional agar manfaatnya dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Dahnil mengaku, Kemenhaj mendata sejumlah jemaah dengan kisah perjuangan yang inspiratif dan semangat yang luar biasa dalam menunaikan rukun Islam kelima.

Subianto, salah satu dari keluarga besar tersebut, mengaku tidak menyangka puluhan anggota keluarganya bisa berangkat ke Tanah Suci pada tahun yang sama.