Pekerjaan Gubernur Djarot yang Selesai dan yang Belum

infografik pak djarot masih punya pr
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Oleh: Husein Abdulsalam - 22 September 2017
Dibaca Normal 3 menit
Sebelum gubernur berganti, mari simak baik-baik beberapa program yang harus diselesaikan ataupun tidak bisa diselesaikan oleh Djarot.
tirto.id - Terik matahari menyengat Jakarta siang hari itu. Dua orang pekerja konstruksi lengkap dengan rompi pelindung dan helm berwarna biru sibuk memeriksa dua bilah baja. Baja tersebut akan digunakan sebagai penyangga lantai jalan layang Light Rapid Trasport (LRT) yang membentang di jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara. Berada di tengah lalu-lalang kendaraan bermotor, dua pekerja itu berjibaku melancarkan proyek senilai Rp 5 triliun. Proyek ini dibangun terutama untuk menyambut Asian Games 2018 mendatang.

Baca juga: LRT yang Terlambat Datang di Jakarta

Pembangunan LRT ini hanya satu dari sejumlah proyek yang sedang dikebut pengerjaannya oleh pemerintah DKI Jakarta sebelum Gubernur Djarot Saiful Hidayat melepas jabatannya Oktober 2017.

"Tahun depan, ditargetkan pembangunan MRT dan LRT sudah rampung, termasuk pengerjaan perbaikan jalan dan trotoar. Sedangkan pembangunan flyover dan underpass ditargetkan selesai pada akhir tahun ini," ungkap laki-laki yang dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta pada (15/6/2017), seperti dilansir Antara.

Sebentar lagi, DKI Jakarta akan memiliki gubernur dan wakil gubernur yang baru. Namun, Djarot masih menyisakan beberapa program yang belum selesai. Beberapa di antaranya bahkan tidak bisa selesai tahun ini.

Berharap Selesai pada Oktober 2017

Selain LRT, Pemerintah DKI Jakarta sedang menggenjot pembangunan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA). Djarot sempat berjanji akan menyelesaikan pembangunan 100 RPTRA pada 2017.

"Tentu saja kami berharap pembangunan RPTRA di Jakarta dapat terus berlanjut, apalagi tahun ini kami berencana membangun 100 RPTRA. Sehingga semakin banyak warga yang bisa merasakan manfaatnya," ujar Djarot berjanji, seperti dilansir Antara pada Juni 2017.

Realisasi dari janji tersebut sempat diungkapkan Djarot saat memberikan keterangan kepada wartawan, Kamis (14/9), di Balaikota. Menurutnya, pemerintah masih terus berupaya menyelesaikan proyek "100 RPTRA" yang pendanaannya menggunakan Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut. Dia menyatakan proyek tersebut akan selesai sebelum dia melepaskan jabatannya.

Sebelumnya, per Mei 2017 pemerintah DKI Jakarta telah menyelesaikan pembangunan 187 RPTRA. Proyek tersebut didanai oleh anggaran dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

Baca juga: Janji-janji Anies-Sandiaga Saat Kampanye

Dua proyek lain yang dijanjikan Djarot akan tuntas sebelum dia menyelesaikan masa bakti kegubernurannya adalah pembangunan mal pelayanan publik dan Masjid Jami Al-Mubarokah di Kalijodo.

DKI Jakarta merupakan salah satu pilot project penerapan mal pelayanan publik yang dicanangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb) pada 2017. Jika mal konvensional diisi oleh toko dan restauran, mal pelayanan publik akan diisi berbagai instansi pemerintah untuk memberikan layanannya. Pemerintah DKI Jakarta diberi target selama sebulan untuk merealisasi proyek tersebut.

“Untuk gedung (mal pelayanan publik) sudah ada yakni di gedung mal Kuningan, yang dulu kantor suku cabang dinas. Tanggal 4 September (lalu) gedung tersebut sudah serah terima dari kontraktor ke Pemprov DKI Jakarta,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Edy Junaedi, seperti dilansir dari situsweb resmi Kemenpanrb.

Gedung bertingkat 12 lantai itu dipilih karena cukup memenuhi kebutuhan mal pelayanan publik. Edy optimis awal Oktober 2017 mal tersebut rampung.

Baca juga: Menghijaukan "Kawasan Merah" Kalijodo

Sedangkan Masjid Jami Al-Mubarokah merupakan bagian dari perencanaan kawasan Kalijodo tahap 2, dari total 4 tahap pembangunan di Kalijodo. Sebelumnya, pada awal Maret 2016, masjid tersebut ikut dibongkar oleh Satpol-PP dan PPSU dalam rangka penertiban kawasan lokalisasi Kaljodo. (Baca juga: Tertibkan Kalijodo 6000 Petugas Dikerahkan)

Di sela kunjungannya bertemu Ahok di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Sabtu (17/6/2017), Djarot mengatakan masjid tersebut ditargetkan selesai pada Oktober 2017. Tiga bulan setelahnya, pada awal September 2017, arsitek masjid Yori Antar mengungkapkan pengerjaan masjid tersebut telah mencapai 70 persen dan memperkirakan akan selesai dalam waktu sebulan ke depan.

Membedah Klaim Prestasi Djarot

Pada 13 September 2017, Djarot menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Gubernur periode 2012-2017 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI. Dalam laporan tersebut Djarot mengungkapkan sejumlah prestasi yang telah dicapai DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir.

Djarot menyebutkan Indikator Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, yakni dari 78,08% pada 2013 menjadi 79,60% pada 2016. Klaim ini sesuai dengan berita resmi statistik BPS DKI Jakarta No. 19/04/31/Th.XIX bertanggal 17 April 2017.

Baca juga: Yang Merdeka Yang Masih Miskin

Sedangkan di sektor ekonomi Djarot mengklaim dalam kurun waktu lima tahun terakhir, ekonomi DKI Jakarta tumbuh berkisar antara 5,85% hingga 6,11% per tahun. Sekilas penyataan ini menyiratkan bahwa ekonomi Ibukota terus tumbuh sejak Jokowi menjabat gubernur pada 2013 hingga berakhir di Djarot pada 2017.

Padahal menurut berita resmi statistik BPS DKI Jakarta yang dihimpun tim riset Tirto, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta cenderung mengalami penurunan. Pada 2013 ekonomi DKI Jakarta tumbuh sebesar 6,11 persen sedangkan pada 2014 ekonomi DKI Jakarta tumbuh 5,95 persen. Angka tersebut kembali mengecil pada pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2015 ekonomi Jakarta tumbuh 5,88 persen, sementara ekonomi Jakarta pada 2016 tumbuh 5,85 persen.

Pada sektor kependudukan Djarot mengklaim jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada 2016 tercatat sebanyak 385.840 orang atau 3,75 persen dari total keseluruhan penduduk. Klaim ini sesuai dengan berita resmi statistik BPS DKI Jakarta No. 30/07/31/Th XVIII bertanggal 18 Juli 2016.

Kemudian Djarot juga menyatakan tingkat pengangguran terbuka menurun, dari 9,87% pada 2012 menjadi 6,12% pada 2016. Berdasarkan data BPS tingkat pengangguran terbuka DKI Jakarta Februari 2012 berada di angka 10,60 persen. Angka ini turun pada Agustus 2012 menjadi 9.67 persen. Sedangkan pada 2016, tingkat pengangguran terbuka DKI Jakarta pada Februari mencapai 5,77 persen dan pada Agustus menyentuh 6,12 persen.


Proyek dan Program yang Tak (Bisa) Rampung

Pada Oktober 2017, DKI Jakarta akan dipimpin Anies-Sandi. Namun, sejumlah proyek yang dikerjakan oleh Gubernur Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama dan kemudian terlimpah kepada Djarot dipastikan tidak akan selesai pada Oktober 2017.

Proyek pembangunan rusun di Jakarta dipastikan tidak selesai hingga akhir tahun 2017. Kepada Tirto, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Agustino Darmawan mengatakan dari 17 tower yang dibangun, hanya 8 yang diperkirakan akan selesai hingga akhir tahun. Pemerintah DKI Jakarta menargetkan membangun 11.600 unit hingga akhir 2017.

"Tapi karena ada keterlambatan seperti yang saya bilang itu, hanya tercapai 1.415 unit plus 8.479 unit. Ini saya yakin selesai nih (yang 8.479). Jadi hampir 10 ribulah," ucap Agustino di Kantor DPRD DKI Jakarta pada akhir Agustus 2017.

Baca juga: Penghuni Rusun: Harapan Saya Punah

Selain itu, proyek pembangunan MRT juga tidak selesai tahun 2017 karena terkendala pengadaan lahan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menghadapi kendala pembebasan lahan dengan dua orang pemilik lahan di sekitar lokasi pembangunan Stasiun Mass Rapid Transit (MRT) Haji Nawi, Jakarta Selatan.

"Konstruksi (proyek MRT Tahap I rute Lebak Bulus - Bundaran Hotel Indonesia) sudah 76,2 persen per akhir Juli 2017. Akhir bulan ini mungkin bisa 78 persen," kata Direktur Operasional dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta Agung Wicaksono pada akhir Agustus 2017, seperti diansir dari Antara.

Kendala serupa juga dialami program penanggulangan banjir melalui sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT). Ada 1,2 kilometer lahan sepanjang Otista (Jalan Otto Iskandar Dinata) hingga Ciliwung yang belum dapat dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca juga artikel terkait PROYEK INFRASTRUKTUR JAKARTA atau tulisan menarik lainnya Husein Abdulsalam
(tirto.id - Politik)

Reporter: Husein Abdulsalam
Penulis: Husein Abdulsalam
Editor: Zen RS
DarkLight