Masuk tirto.id
tirto.id - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, membantah kebijakan Bupati Pati, Sudewo, terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan imbas dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat.
"Mengenai tuduhan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah ini terkait dengan kebijakan efisiensi, kami menganggap ini sebuah tanggapan yang prematur," ucap Hasan Nasbi di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2025).
Hasan mengatakan efisiensi anggaran telah berlangsung sejak awal 2025. Kebijakan itu juga tidak cuma berlangsung untuk 1-2 kota/kabupaten, melainkan kota/kabupaten se-Indonesia.
Menurut dia, kenaikan PBB-P2 kini hanya berlangsung di Pati. Oleh karena itu, kenaikan pajak yang menjadi polemik itu disebut merupakan dinamika daerah. Dalam hal ini, yakni Pemerintah Kabupaten Pati.
"Ini kebijakan daerah, dan kalau ada kejadian seperti di Pati, itu murni dinamika lokal. Dan kalau itu dituduhkan sebagai efek dari kebijakan pemerintah pusat, maka kita harus bicara dalam konteks lima ratusan kabupaten/kota," tuturnya.
"Ini kan satu peristiwa, maka satu peristiwa ini lebih baik dimaknai sebagai dinamika di tingkat lokal. Tidak dihubungkan dengan kebijakan pemerintah pusat soal efisiensi," sambung dia.
Untuk diketahui, Sudewo mengeluarkan rencana yang menuai kontroversi tentang kenaikan PBB-P2 250 persen hingga memicu kemarahan masyarakat. Bahkan, Sudewo menantang masyarakat untuk memperbanyak jumlah pendemo.
“Siapa yang akan melakukan penolakan? Yayak Gundul? Silakan lakukan. Jangan hanya 5 ribu orang, 50 ribu orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. saya tidak akan mengubah keputusan," ujar Sudewo dalam sejumlah video yang beredar luas di media sosial.
Masyarakat pun melangsungkan unjuk rasa di Pati pada Rabu kemarin. Unjuk rasa sempat diwarnai kericuhan, yakni polisi yang menembakan gas air mata kepada pengunjuk rasa.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Bayu Septianto
