tirto.id - Belum lama ini Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyarankan agar Bintara Pembina Desa (Babinsa) dikerahkan ke daerah-daerah yang stabilitasnya dianggap rawan. Daerah-daerah rawan itu, ujar Tjahjo, adalah daerah yang dulunya menjadi basis gerakan DI/TII dan PKI.
Puluhan tahun lalu, saat Ahmad Yani masih menjadi orang nomor satu di Angkatan Darat, Babinsa telah bergerak. Ulf Sundhaussen dalam Politik Militer Indonesia 1945-1967 (1986:305-306) mencatat, pada akhir 1964 banyak bintara yang dijadikan Babinsa dan untuk itu didirikan Sekolah Latihan Kader Pembina. Kodam Siliwangi yang wilayahnya sempat bergejolak hebat karena gerakan DI/TII, kala itu telah mempunyai 3.473 personel Babinsa.
Ulf Sundhaussen menambahkan bahwa tugas Babinsa mirip dengan Koramil, yaitu untuk mencegah Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta organisasi petaninya, mengisi kekosongan politik di desa-desa setelah pelarangan Masyumi, serta setelah DI/TII dilumpuhkan.
Daerah-daerah yang dulunya terdapat gerakan DI/TII antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah (terutama wilayah yang berbatasan dengan Jawa Barat), Aceh, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.
Selain itu, menurut Nugroho Notosusanto dan kawan-kawan dalam Sejarah Nasional Indonesia 6 (1984:400), “daerah Jawa Tengah [juga] merupakan basis PKI yang kuat.” Maka itu, masih kata Nugroho dkk, tak heran jika Dipa Nusantara Aidit melarikan diri ke Jawa Tengah setelah G30S pimpinan Letnan Kolonel Untung gagal di Jakarta. Sementara dalam Agus Sudono dalam Kancah Politik (2008:113) disebutkan bahwa sekitar tahun 1955, PKI berjaya di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Di Jawa Tengah terdapat Kodam Diponegoro yang membawahi sejumlah satuan tempur, bantuan tempur, satuan teritorial, dan satuan pendidikan. Salah satu satuan pendidikan militer penting di Jawa Tengah adalah Akademi Militer di Magelang. Sementara di dekat Solo terdapat markas Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan, Kartasura. Sebelum tahun 1965, satuan ini telah berada di sana dan masih bernama Batalion ke-2 Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD).
Sejak zaman kolonial, Jawa Tengah memang salah satu wilayah penting bagi militer (KNIL). Salatiga, Ambarawa, Magelang, dan Gombong, sejak dulu telah menjadi kota tangsi yang salah satu fungsinya untuk meredam perlawanan Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya. Sementara di era setelah G30S, para serdadu TNI menyikat habis anggota dan simpatisan PKI yang sangat kuat di Jawa Tengah.
Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto yang murah senyum tetapi mengerikan, membabat habis PKI--dalam istilah Orde Baru "menumpas sampai ke akar-akarnya"--secara terstruktur, sistematis, dan masif. Artinya, isu bahaya laten komunis yang kerap muncul selama dan setelah Orde Baru runtuh, hanyalah jualan politik yang basi dan berulang-ulang. Dan pernyataan Tjahjo Kumolo pun sudah pasti tidak relevan.
Di sisi lain, pernyataan Tjahjo Kumolo juga mengandung paradoks tersendiri, terutama di daerah-daerah bekas basis PKI seperti Jawa Tengah dan Bali. Sebab kedua daerah itu adalah juga lumbung suara PNI di masa lalu, dan PDIP di masa kini--partai tempat Tjahjo Kumolo bernaung. Ia seolah tidak memercayai rakyat Jawa Tengah yang selama ini mendukung penuh "Moncong Putih".
Seperti disebutkan sebelumnya, Jawa Barat, Jawa Tengah (terutama wilayah yang berbatasan dengan Jawa Barat), Aceh, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan adalah bekas basis DI/TII. Kecuali Jawa Tengah, semua wilayah itu dalam Pemilu 2019 lalu adalah lumbung suara Prabowo Subianto yang notabene pesaingnya Jokowi. Apakah Tjahjo yang orang PDIP itu hendak mengubah peta politik elektoral di daerah-daerah tersebut dengan menancapkan stigma?
Seperti juga PKI yang sudah hancur lebur dan hanya menyisakan "hantu", DI/TII juga telah digasak habis-habisan oleh Sukarno dengan mengeksekusi Kartosoewirjo dan Soeharto lewat operasi-operasi intelijen yang dimotori oleh Ali Moertopo.
Salah satu kader Ali Moertopo, seperti disebut Ken Conboy dalam Intel: Menguak Tabir Dunia Intelijen Indonesia (2009: 147) adalah Pitut Soeharto. Ia terlibat dalam Operasi Khusus (Opsus) untuk memecah belah Komando Jihad yang berisikan mantan petinggi dan anggota DI/TII.
Di luar isu bahaya PKI dan DI/TII, terdapat juga sejarah gerakan PRRI di Sumatra, Permesta di Sulawesi, Republik Maluku Selatan (RMS), dan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Artinya, pulau-pulau besar di Indonesia mempunyai kerawanannya masing-masing. Namun, kecuali di Papua, gerakan-gerakan itu hampir seluruhnya telah tumpas.
Editor: Irfan Teguh
