tirto.id - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras, Tjahjo Kumolo menyarankan ada pengerahan bintara pembina desa (Babinsa) ke daerah-daerah yang dianggap rawan stabilitas.
Daerah rawan, kata Tjahjo, bisa berupa daerah yang sempat menjadi basis gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) hingga Partai Komunis Indonesia (PKI).
Tjahjo mengatakan telah menyampaikan usulan tersebut kepada Asisten Personel TNI.
"Di daerah-daerah rawan stabilitas juga saya kira penempatannya babinsa bisa di desa-desa yang rawan apakah dulu basis PKI, basis DI/TII, saya rasa perlu," kata Tjahjo dalam acara evaluasi penghargaan pelayanan publik lingkup Polri tahun 2020, Selasa (16/2/2021).
Tjahjo mengingatkan, Presiden Jokowi-Wakil Presiden Maruf Amin ingin ada reformasi birokrasi dalam bentuk kecepatan aparatur melayani masyarakat. Oleh karena itu, peran presiden hingga kepala kelurahan, kapolri hingga babinmas maupun panglima TNI hingga babinsa penting untuk lebih cepat.
Selain TNI, Polri, kata Tjahjo, juga mendapat atensi. Ia mengaku sedang membuat aturan agar Polri bisa lebih mudah dalam mengorganisir masyarakat.
"Bagaimana khususnya kepolisian arahan bapak Presiden harus mampu dengan cepat menggerakkan dan mengorganisir masyarakat maka SOTK Polri kami kebut ini Pak Kapolri," ujar Tjahjo.
Selain soal SOTK, Tjahjo juga mendorong agar ada penambahan personel, polsek khusus di daerah padat penduduk. Ia juga mendorong penguatan polres, khususnya di daerah wisata.
"Daerah-daerah tujuan wisata kayak Labuhan Bajo, Danau Toba, polresnya ditingkatkan," imbuhnya.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Zakki Amali
