tirto.id - Selain di Jawa Timur, Jokowi-Ma’ruf juga menang di Jawa Tengah pada Pilpres 2019. Paling tidak, itulah yang ditunjukkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Dalam hitung cepat Indikator Politik Indonesia, Jokowi-Maruf meraup suara sebesar 77,02 persen, sementara Prabowo-Sandiaga hanya 22,98 persen.
Angka yang tak jauh berbeda juga didapat dari hitung cepat yang dilakukan Saiful Mujani Research & Consulting. Raihan suara Jokowi-Ma’ruf di Jawa Tengah sebesar 77,46 persen, dan Prabowo-Sandiaga hanya 22,54 persen.
Kemudian dari hitung cepat yang dilakukan Charta Politika, suara Jokowi-Ma’ruf di Jawa Tengah sebesar 76 persen, sedangkan Prabowo-Sandiaga sebesar 24 persen.
Jika berkaca pada pemilu-pemilu sebelumnya, perbandingan antara hitung cepat yang dilakukan lembaga survei dan hitung manual yang dilakukan KPU hasilnya jarang bertolak belakang. Artinya, hampir bisa dipastikan Jokowi-Ma’ruf memenangi salah satu provinsi dengan jumlah pemilih terbesar itu.
Sejak pemilu pertama digelar pada 1955, Jawa Tengah telah dikuasai PNI yang menjadi akar dari PDIP—partai yang melahirkan Jokowi sebagai salah satu kadernya.
Pada pemilu tersebut, saat Jawa Barat dimenangi Masyumi dan Jawa Timur dikuasai NU, di Jawa Tengah PNI memimpin dengan raihan suara sebesar 33,5 persen. Disusul PKI sebesar 25,8 persen, NU 19,7 persen, dan Masyumi 10,0 persen.
Menurut sejarawan M.C. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (2005), kuatnya suara PNI di pedesaan Jawa, terutama di Jawa Tengah, karena partai ini memiliki daya tarik yang sangat besar bagi masyarakat Muslim abangan, yang menganggap PNI sebagai penyeimbang utama keinginan-keinginan politik Islam. Selain itu PNI juga dianggap sebagai partainya Sukarno sebagai pemimpin bangsa.
Anggapan ini disokong juga oleh sejumlah propaganda PNI di media, salah satu dalam Suluh Indonesia. Pada edisi 15 September 1955, misalnya, seperti dikutip Santoso Minarno dalam “Strategi PNI dalam Memenangkan Pemilihan Umum 1955 di Jawa Tengah” (Journal of Indonesia History Vol. 1 No. 1, 2012), surat kabar tersebut mengangkat judul “Bung Karno udah Pasti Tusuk Tanda Gambar PNI”.
Ia menambahkan, selain karena sosok Sukarno yang populis, posisi perdana menteri yang dijabat Ali Sastroamidjojo dari PNI sejak 1953 sampai 1955 pun cukup berpengaruh. Rakyat menilai bahwa tokoh-tokoh dari PNI merupakan para pemimpin bangsa.
Hal ini diperkuat dengan posisi sejumlah menteri yang juga berasal dari PNI, seperti Mr. Sunario (Menteri Luar Negeri), Dr. Ong Eng Die (Menteri Keuangan), dan Mr. Iskaq Tjokrodisurjo (Menteri Perekonomian).
Marhaenisme sebagai pemikiran Sukarno yang populer juga menjadi tulang punggung PNI dalam meraih simpati rakyat di Jawa Tengah. Konsep ini diterjemahkan PNI dengan membuat sejumlah program partai yang didasarkan pada kultur masyarakat Jawa Tengah yang sebagian besar hidup di pedesaan.
“Program dari PNI [di Jawa Tengah] merupakan campuran dari rekomendasi-rekomendasi untuk membantu buruh, menolong petani, mendorong pembangunan ekonomi, menasionalisasi industri-industri penting, mengorganisasi para pemuda dan berusaha menekankan pengaruhnya di segala lini,” tulisnya.
Hasil Pemilu 1955 di Jawa Tengah yang dilaporkan Antara pada 26 Desember 1955, seperti dikutip Minarno, menunjukkan bahwa PNI berhasil memenangkan perebutan suara di puluhan kota/kabupaten, yakni Kendal, Pati, Rembang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Bantul, Sleman, Kulonprogo, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.
Sementara PKI yang berada di posisi ke-2 menguasai perolehan suara di Semarang, Purwodadi, Blora, Cilacap, Temanggung, Klaten, Boyolali, Sukoharjo, Gunungkidul, Kota Semarang, Kota Surakarta, dan Kota Yogyakarta.
Dan sisanya yang dimenangkan NU adalah Demak, Kudus, Jepara, serta Magelang. Sementara Masyumi, yang menjadi pemenang kedua secara nasional, di Jawa Tengah tak berhasil memenangkan satu wilayah pun.
Masa Suram danMula Kebangkitan
Ketika orde berganti dan pelbagai hal yang berkaitan dengan Sukarno mulai diberangus, PNI pun kehilangan suaranya. Pemilu 1971, pemilu pertama di era Orde Baru, tak lebih dari sekadar demokrasi semu yang dimanipulasi sedemikan rupa untuk memenangkan Golkar sebagai kendaraan politik penguasa.
Lalu pada 1973, Orde Baru melakukan penggabungan sejumlah partai politik berhaluan Islam dan nasionalis lewat kebijakan fusi. Partai-partai Islam dilebur menjadi PPP dan partai-partai nasionalis menjadi PDI. Maka sejak saat itu, sepanjang dua puluh tahun penyelenggaraan pemilu (1977-1997), Golkar tak pernah terkalahkan.
Dibandingkan dengan PPP, nasib PDI lebih buruk. Dalam Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, PDI selalu menjadi juru kunci dan raihan suaranya tak pernah lebih dari 15 persen. Bahkan pada Pemilu 1997, saat kekuasaan Soeharto hampir runtuh, PDI hanya meraih suara sebesar 3,06 persen. Dalam tiga dasawarsa kuasa rezim otoriter Orba, partai berlogo banteng ini benar-benar tak berkutik.
Setelah Orde Baru tumbang dan PKI dibubarkan, PNI kembali menunjukkan dukungan aslinya di Jawa Tengah. PDIP—partai yang mengklaim sebagai ahli waris ideologi PNI—mendapat basis utamanya di provinsi tersebut.
Simpati masyarakat yang begitu besar kepada partai pimpinan Megawati ini, selain karena ingatan pada Sukarno belum sepenuhnya pudar, juga karena pada era Orde Baru PDI (pendahulu PDIP) menjadi bulan-bulanan rezim penguasa. Secara nasional, PDIP mendulang dukungan paling banyak dengan angka 35.689.073 atau 33,74 persen.
Dan di Jawa Tengah, PDIP pun menjadi jawara pada pemilu pertama era Reformasi itu. Peningkatan drastis suara PDIP bahkan membuat sejumlah politikus Golkar menyeberang ke partai tersebut demi menyelamatkan dukungan.
“Setelah jatuhnya Orde Baru, Golkar masih ingin mempertahankan peran dominasinya yang lama. Sebagian dari anggota merasa, bahwa itu sudah tidak mungkin. Berdasarkan pemikiran oportunis, mereka pindah masuk PDI yang mereka nilai mampu untuk ‘merestorasi’ pengaruh Sukarno, lewat putrinya, Megawati,” tulis Hario Kecik dalam Pemikiran Militer 3 (2010).
Lima tahun berikutnya, pada Pemilu 2004, saat Golkar menyodok posisi PDIP secara nasional, di Jawa Tengah dukungan terhadap partai berlogo banteng itu tetap nomor wahid.
Diserobot Seteru
Tahun 2004 merupakan tahun pertama diselenggarakannya pemilihan presiden (pilpres) secara langsung di Indonesia. Pilpres ini diwarnai perseteruan antara Megawati dengan SBY yang sebelumnya sempat bekerja sama dalam sebagai presiden dan menteri. Meski di Jawa Tengah PDIP masih mendominasi, tapi pada pilpres yang dilakukan dua putaran mereka keok.
Putaran pertama, pasangan Megawati-Hasyim Muzadi sebetulnya sempat menang di Jawa Tengah. Mereka meraih 31,81 persen. Posisi kedua dikuntit oleh SBY-JK sebesar 28,90 persen. Lalu berturut-turut menyusul Wiranto-Salahudin Wahid 21,60 persen, Amien Rais-Siswono Yodohusodo 13,20 persen, dan Hamzah Haz-Agum Gumelar sebesar 4,49 persen.
Namun, pada putaran kedua yang diselenggarakan pada September, suara Megawati-Hasyim Muzadi menjadi hanya 48,33 persen, tergerus oleh SBY-JK yang mampu mendulang suara sebesar 51,67 persen.
Lima tahun berikutnya, Megawati, yang kali itu berpasangan dengan Prabowo Subianto, lagi-lagi tak dapat mengungguli SBY yang berpasangan dengan Boediono.
Di Jawa Tengah, Megawati-Prabowo hanya meraih 38,28 persen, sementara SBY-Boediono sebesar 53,06 persen, dan sisanya JK-Wiranto sebesar 8,66 persen.
Kekalahan kedua Megawati di Jawa Tengah diikuti pula oleh turunnya suara PDIP karena sejumlah wilayahnya jatuh ke tangan Partai Demokrat.
Menurut Wahid Abdulrahman dalam Kompas edisi 12 Mei 2009, meningkatnya suara Partai Demokrat di Jawa Tengah tak lepas dari fenomena politik keindonesiaan yang saat itu dicitrakan dari akar “keberhasilan” SBY di mata masyarakat.
Dalam lima tahun pertama kepemimpinannya, SBY dianggap berhasil menjaga stabilitas nasional, sehingga harapan masyarakat, termasuk di Jawa Tengah, agar ia melanjutkan kepemimpinannya makin meningkat.
Turunnya suara PDIP di Jawa Tengah, imbuh Abdulrahman, bukan semata faktor SBY dan Partai Demokrat, tapi juga muncul partai-partai baru berhaluan nasionalis seperti Hanura dan Gerindra yang juga mendapat suara yang cukup. Hal ini bertolak belakang dengan raihan partai-partai berbasis Islam seperti PKB dan PPP yang justru mengalami penurunan.
Kenyataan ini, menurut Abdulrahman, karena partai-partai berbasis Islam gagal menciptakan diferensiasi dari partai lainnya, terutama partai berhaluan nasionalis. Artinya juga, jika mengacu pada terminologi Cliford Greetz yang membelah Muslim ke dalam golongan santri, abangan, dan priyayi, Jawa Tengah masih menjadi rumah besar bagi kaum abangan.
Banteng Kembali Berkibar
Setelah SBY berkuasa selama satu dekade dan tak dapat lagi mencalonkan diri sebagai presiden, PDIP segera menatap masa depannya yang lebih cerah. Megawati yang keok dalam dua pilpres berturut-turut tak lagi maju. Ia justru mendorong kadernya, Jokowi, untuk bertarung dalam hajatan lima tahunan tersebut.
Sosok Jokowi yang telah begitu mengkilap sejak menjadi Wali Kota Surakarta, ditambah sempat mencicipi kursi Gubernur DKI Jakarta, seolah-olah tak ada lawan. Sejumlah partai dan tokoh politik begitu hati-hati menghitung kekuatan. Mereka tak mau dipermalukan secara telak oleh Jokowi yang tingkat kedipilihannya sangat tinggi.
Akhirnya hanya Prabowo Subianto yang berani maju sebagai penantang. Berpasangan dengan Hatta Rajasa dan diusung oleh Gerindra, PAN, Golkar, PKS, PPP, dan PBB, mereka mencoba masuk dalam arena pertaruhan.
Seperti yang telah diduga sebelumnya, secara nasional pasangan Jokowi-JK berhasil memenangkan Pilpres 2014. Dan di Jawa Tengah pun suara mereka unggul telak sebesar 66,65 persen, sedangkan Prabowo-Hatta hanya 33,35 persen.
Sementara pada Pileg 2014, PDIP tetap unggul dengan 4.295.598 suara. Golkar berhasil menguntitnya dengan raihan 2.497.282 suara. Kemudian disusul PKB 2.305.444 suara, Gerindra 1.963.080 suara, PAN 1.208.202 suara, PPP 1.151.753 suara, Demokrat 1.120.729 suara, dan PKS 1.076.518 suara. Seiring habisnya masa kejayaan SBY, pamor Partai Demokrat turut meredup di Jawa Tengah.
Dan tahun ini, sebagaimana hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, Jokowi hampir dipastikan kembali unggul di Jawa Tengah. Benteng banteng yang hancur sepanjang Orde Baru, dan sempat jebol ketika citra SBY begitu melambung, kini kembali menguat—seperti yang terjadi 64 tahun lalu di Pemilu 1955.
Editor: Ivan Aulia Ahsan
