Masuk tirto.id
tirto.id - Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan kemungkinan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengambil alih PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), konsorsium pengelola proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Langkah ini menjadi salah satu opsi yang sedang dikaji untuk menyelesaikan persoalan utang proyek Whoosh yang membengkak akibat cost overrun, dengan nilai mencapai Rp116 triliun hingga Rp118 triliun.
Meski demikian, Dony menegaskan skema tersebut belum bersifat final. Pemerintah masih menggodok sejumlah opsi penyelesaian, yang nantinya akan diumumkan setelah keputusan diambil.
"Iya, kemungkinan (KCIC akan diambil alih Kemenkeu), ini sedang kita... insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi selesai, kita pikirin satu-satu kan. Kuncinya... insya Allah.. Ada beberapa skema tentunya, nanti saya akan update karena kalau sekarang belum final kita update," aku Dony kepada wartawan, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).
Selain opsi pengalihan pengelolaan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, pemerintah bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) juga tengah menyiapkan alternatif lain untuk menyelesaikan beban utang tersebut.
"Semua penyelesaian itu, jadi apakah opsi A, Opsi B, tapi 1-2 bulan ini akan selesai," tambahnya.
Di sisi lain, rencana pengalihan pengelolaan ini juga diarahkan untuk merapikan struktur konsorsium KCIC yang melibatkan sejumlah BUMN. Konsorsium tersebut terdiri dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)—yang menaungi PT KAI, Wijaya Karya (WIKA), Jasa Marga, dan PTPN—dengan kepemilikan saham 60 persen, serta Beijing Yawan HSR Co. Ltd. asal China sebesar 40 persen.
"Itu (konsorsium) kita beresin sekalian, kan kita maunya sekali selesai, tuntas semua," kata Dony.
Selanjutnya, pemerintah melalui Danantara berencana mengembalikan masing-masing BUMN ke fokus bisnis utamanya. Langkah ini dinilai penting untuk memperbaiki kinerja perusahaan yang selama ini terbebani proyek di luar lini usaha inti.
"Nanti satu persatu kita bereskan. kita maunya semua yang diselesaikan tuntas," lanjut dia.
Dengan penataan tersebut, Dony berharap persoalan kerugian seperti yang dialami WIKA—yang disebut merugi hingga Rp1,8 triliun per tahun akibat keterlibatan dalam proyek kereta cepat—tidak kembali terjadi.
"Jadi mereka tidak akan lagi terlibat di dalam kereta api karena tidak in-line dengan bisnisnya mereka kan? Jadi memang penyelesaian itu seperti apa... satu per satu. Pasti teman-teman tahulah, misalkan ada WIKA di sini, ada juga apa... terkait juga dengan kereta api dengan Bukit Asam dan sebagainya. Ini kita bereskan, rapikan. Kita maunya semua yang kita kerjakan itu harus benar-benar tuntas," jelas Dony.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
