Netanyahu Ditinggalkan Partai Ultra-Ortodoks, Apa Dampaknya?

tirto.id - Partai ultra-Ortodoks Israel United, Torah Judaism (UTJ), mengumumkan pengunduran diri mereka dari koalisi sayap kanan yang selama ini mendukung Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Pengunduran diri UTJ tersebut diumumkan pada Selasa (15/7/2025) lalu.

Melansir AP, enam dari tujuh anggota UTJ yang tersisa di parlemen telah mengajukan surat pengunduran diri dari parlemen Israel, Knesset. Faksi UTJ memilih keluar dari koalisi karena perubahan pada aturan wajib militer yang ditetapkan Mahkamah Agung Israel pada tahun lalu.

Sebelum diubah, aturan wajib militer tidak berlaku pada siswa seminari Yahudi. Para "yeshiva" tersebut tidak diharuskan untuk melakukan wajib militer seperti pemuda-pemudi lainnya.

Namun pada tahun lalu, kebutuhan militer Israel akan prajurit meningkat seiring konflik yang juga meningkat, Mahkamah Agung Israel memerintahkan Kementerian Pertahanan Israel untuk menghentikan pengecualian tersebut dan menerapkan aturan wajib militer kepada para "yeshiva".

Keputusan tersebut membuat situasi politik dalam koalisi pendukung Netanyahu memanas. UTJ menilai bahwa pengecualian siswa seminari dari wajib militer adalah salah satu janji penting yang membuat mereka mendukung Netanyahu.

Tanpa UTJ, pemerintahan Netanyahu kini berada di situasi sulit di tengah konflik dengan Palestina yang terus terjadi dan dugaan korupsi yang menjerat Netanyahu.

Apa Dampak bagi Netanyahu Usai Ditinggalkan Partai Ultra-Ortodoks?

Keluarnya UTJ dari koalisi pendukung Netanyahu membuat kekuatan politik sang perdana menteri berkurang di parlemen. Tanpa UTJ, koalisi pendukung Netanyahu hanya memiliki mayoritas tipis, 61 kursi dari total 120 kursi parlemen.

Meskipun dengan situasi tersebut, pemerintahan Netanyahu tak seketika bubar. Pengunduran diri UTJ dari koalisi juga memerlukan waktu beberapa hari yang bisa digunakan Netanyahu untuk melobi.

Akan tetapi, mundurnya UTJ menunjukkan kekuatan politik Netanyahu yang melemah secara signifikan. Terlebih, koalisi Netanyahu secara politik, akibat RUU wajib militer ini.

Mengabulkan permintaan UTJ untuk mengecualikan siswa seminari dari wajib militer agaknya justru akan ditentang oleh partai pengusung Netanyahu, Likud.

Sepanjang eskalasi konflik di Gaza, Likud menjadi salah satu partai yang getol menyuarakan penambahan personel militer. Suara ini juga didukung partai kanan ekstrem seperti Jewish Power dan Religious Zionism, yang terus menyuarakan ide aneksasi Gaza.

Jika situasi makin pelik dan politik, bukan tak mungkin pemerintahan Netanyahu akan dibubarkan dan Israel akan melakukan pemilu dini.

Meskipun demikian, pemerintahan Netanyahu masih memiliki waktu dalam beberapa bulan ke depan untuk melobi partai-partai politik di parlemen, mengingat Knesset akan menjalani masa reses.

Dampak bagi Gaza Usai Netanyahu Ditinggalkan Partai Pendukung

Situasi konflik Israel dan Palestina masih belum menentu kendati Netanyahu baru saja ditinggalkan partai pendukungnya. Perundingan gencatan senjata yang diselenggarakan Amerika Serikat di Qatar belum menunjukkan titik terang.

Menukil Reuters, publik Israel kini mulai lelah dengan konflik Israel-Gaza. Survei menunjukkan meningkatnya dukungan agar pemerintahan Netanyahu menyepakati gencatan senjata sebagai ganti semua sandera yang masih ditawan.

Akan tetapi, gencatan senjata agaknya bukan opsi bagi dua partai ekstrem kanan dalam koalisi Netanyahu, Jewish Power dan Religious Zionism. Mencapai gencatan senjata, dapat membuat kekuatan politik Netanyahu di parlemen kian melemah.

Melansir AP, Netanyahu masih memiliki kesempatan untuk menemukan cara mencapai gencatan senjata tanpa kehilangan kekuatan di Knesset, seperti membuat kesepakatan dengan partai oposisi yang tak masalah dengan gencatan senjata.

Akan tetapi, hal tersebut bukan hal yang mudah mengingat Netanyahu kini tengah dihadapkan dengan pengadilan atas dugaan korupsi dan penyalahgunaan kekuasan.