Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap ultimatum Presiden Prabowo Subianto untuk mengupayakan penanganan gunungan sampah di Bantar Gebang.
Menurutnya, hal tersebut akan diupayakan pemerintah melalui berbagai cara, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pengurangan sampah rumah tangga dengan budaya memilah dan memilih sampah sebelum dibuang.
"Kita bisa melihat seberapa tinggi gunungan sampah di Bantar Gebang, tapi ke depan Insya Allah gunungan-gunungan sampah seperti di Bantar Gebang pelan-pelan kita akan kikis, dengan kita buat budaya baru dimulai dari anak-anak kita, dimulai dari kita sendiri, untuk memilih-milih sampah," ujarnya dalam jumpa pers acara puncak Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia 2025 di Bekasi, Jawa Barat, Senin (27/10/2025) seperti dikutip Antara.
Dody juga menekankan bahwa budaya memilah dan memilih sampah sudah harus menjadi kewajiban, karena sampah perkotaan sudah tidak terbendung lagi.
Dia berharap, melalui budaya memilah dan memilih sampah tersebut maka ke depannya Indonesia akan lebih bersih dan lebih maju untuk mencapai Indonesia Emas 2045.
"Kita memulai mengedukasi masyarakat. Dari mulai anak-anak kita, kita berharap budaya memilah dan memilih sampah itu sudah menjadi budaya dari mulai sejak dini," katanya.
Dody juga menekankan bahwa perintah Kepala Negara untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dengan fokus penanganan sampah pun sudah jelas. "Alhamdulillah, Pak Presiden sedari awal sudah mengingatkan kita semua segera fokus tangani sampah," tuturnya.
Di sampint itu, menurut dia, Pemda harus mengambil peran utama melalui inovasi dan aktif melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah, khususnya dalam pemilahan sampah di tingkat rumah tangga.
Ia menyampaikan, kota cerdas yang memanusiakan penduduknya membutuhkan ekosistem kolaboratif, dari perencanaan presisi sampai membentuk kebiasaan warganya di level rumah tangga.
"Infrastruktur akan berfungsi secara efektif ketika disertai perilaku yang sesuai, terutama budaya pilah sampah sejak dini," ujarnya.
Kontribusi Kementerian PU
Dalam kesempatan sama, Dody juga menyampaikan bahwa Kementerian PU turut berkontribusi terhadap infrastruktur pengelolaan sampah.
Sepanjang tahun 2025, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya berhasil membangun 979 Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) sektor sanitasi dan persampahan di 29 provinsi dan 105 kabupaten/kota, yang terdiri atas program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) mencakup 841 lokasi dengan proyeksi menyerap 11.774 tenaga kerja melalui skema padat karya.
Selanjutnya pembangunan Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) yang menyasar 107 lokasi menyerap 642 tenaga kerja serta program Tempat Pengolahan Sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) atau TPS 3R. Khusus untuk TPS 3R, tahun ini dibangun 31 lokasi dengan nilai investasi Rp22 miliar yang menyerap 465 tenaga kerja melalui skema padat karya.
Selain itu, Kementerian PU juga tengah melanjutkan proyek strategis nasional Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) yang menjadi tonggak penting peningkatan kualitas lingkungan perairan dan akses sanitasi di Jakarta. Pembangunan IPAL Zona 1 dan Zona 6 Fase 1 direncanakan selesai pada 2027 dengan kapasitas 240.000 m3 per hari untuk melayani 989.389 jiwa atau 220.000 sambungan rumah (SR), dengan progres fisik hingga 39,42% per September 2025.
Dari sisi pengelolaan sampah, sejumlah infrastruktur strategis juga telah diselesaikan, antara lain TPST Sentiong berkapasitas 50 ton per hari di Kota Cimahi dengan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF), TPST Lebak Saat berkapasitas 10 ton per hari dengan sistem Biological Solid Fuel (BSF), serta TPST Cicukang Holis II di Kota Bandung berkapasitas 46 ton per hari.
Selain itu, dilakukan optimalisasi TPA Regional Mamitarang di Minahasa Utara untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan hingga 350 ton sampah per hari.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Hendra Friana
