tirto.id - Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, memberikan catatan yang menjadi poin-poin penting yang harus menjadi perhatian pemerintahan baru. Hal ini disampaikannya mengingat masa jabatannya sebagai Menteri Perindustrian akan berakhir satu bulan lagi.
Poin pertama yang disebut ialah diharap mempermudah proses permohonan sertifikasi halal.
“Tadi saya khusus bertanya kepada para peserta, mereka mengatakan pada dasarnya sudah baik proses sertifikasi halal, tapi permohonan dari mereka agar bisa lebih baik lagi, itu harus menjadi perhatian,” ujar Agus dalam acara Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) 2024 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Jumat (27/9/2024).
Poin itu ditujukan kepada Kepala Pusat Pemberdayaan Industri Halal Kementerian Perindustrian, Nila Kumalasari, dan Sekjen Kementerian Perindustrian, Eko S.A Cahyanto.
Selanjutnya, Agus juga berharap acara IHYA di tahun berikutnya bisa lebih menarik peserta sebanyak 1.000 orang.
“Ibu Nila, tahun depan kita harus mencapai angka di atas 1000. Siap ya? Terima kasih,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Agus juga menyatakan bahwa Kemenperin memiliki harapan agar Indonesia suatu saat bisa menjadi negara yang menggelar pameran produk-produk halal terbesar di dunia.
“Bukan di Asia, tapi di dunia. Why not? Semua ingredient kita miliki untuk bisa kita menjadikan diri kita sendiri sebagai produsen produk-produk halal terbesar di dunia,” tuturnya.
Catatan ketiga, menurut Agus, pemerintahan selanjutnya diharapkan lebih memperjuangkan produk-produk halal, khususnya produk yang berkaitan dengan kesehatan agar bisa segera masuk Program Jaminan Kesehatan (JKN).
Mengenai hal tersebut, Agus melihat ada permasalahan yang berkaitan dengan Peraturan Menteri Kesehatan yang membatasi produk tertentu untuk masuk ke JKN.
“Sekarang sedang dibahas Permenkes yang mungkin ada pembatasan. Jadi yang organik, yang herbal itu belum bisa masuk ke JKN. Nah, itu harus kita perjuangkan,” tegasnya.
Agus menekankan bahwa untuk dapat terlaksana dengan baik, diperlukan penguatan regulasi, termasuk regulasi penyerapan dalam negeri.
“Kita coba nanti bicara, ini teman-teman di Kemenperin, waktu saya sebagai Kemenperin tinggal sebulan, tapi saya titipkan saja bahwa dalam pemerintahan ke depan itu harus dilakukan atau dilaksanakan atau dicari pendekatan-pendekatan dengan pemerintahan lain agar terbit regulasi yang mengharuskan penyerapan,” ujarnya.
Mengenai hal tersebut, Agus menegaskan harus diadakannya minimum level dari penyerapan industri dalam negeri. Untuk mencapai itu, dia dan pihaknya akan mengusulkan melalui bentuk PP dan Perpres.
“Tapi ini akan menjadi keputusan bersama di dalam kabinet. Itu afirmatif,” tuturnya.
Terakhir, Agus menyarankan ke depannya untuk memperbanyak kegiatan business matching sebagai upaya melakukan pertemuan dengan jejaring untuk melakukan kesepakatan bisnis. Dengan kata lain, koneksi yang luas lebih berpotensi mendapatkan kesepakatan bisnis yang lebih banyak.
“Tadi saya mendapatkan laporan dari beberapa peserta business matching yang diselenggarakan di Kemenperin, dan di dalam acara business matching Kemenperin mereka banyak mendapatkan kontrak, termasuk ada beberapa kontrak yang sifatnya ekspor. Jadi, business matching itu penting sekali,” ucap Agus.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Irfan Teguh Pribadi
