Masuk tirto.id
tirto.id - Plang merah-putih menyala di depan sebuah gerai kecil di kawasan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Wajah Presiden Prabowo Subianto turut terpampang di sana, seolah menegaskan identitas toko itu sebagai bagian dari program besar negara: Koperasi Kelurahan Merah Putih.
Namun, kesan pertama yang muncul justru sebaliknya. Bangunan berukuran sekitar 5x5 meter persegi itu tampak seperti kios biasa, bahkan nyaris tak berbeda dari toko kelontong di sekitarnya. Lokasinya memang strategis, berada di kawasan Blok M Hub yang ramai dilintasi pejalan kaki dan pengguna TransJakarta. Tapi di tengah arus manusia yang tak pernah benar-benar sepi itu, gerai ini justru tampak lengang.
Di salah satu sisi pintu masuk, sebuah standing banner berdiri. Logo-logo instansi dan perusahaan pelat merah berjajar di sana: Pemprov DKI Jakarta, PT Pertamina, Perum Bulog, PT Telkom, hingga Perumda Dharma Jaya.
Deretan nama besar itu memberi kesan dukungan kuat dari negara dan BUMN terhadap keberlangsungan koperasi ini. Meski begitu, kondisi di dalam toko tak sepenuhnya mencerminkan ambisi besar tersebut.
Isi gerainya tersebut ternyata tak jauh berbeda dari toko retail modern. Produk-produk yang dijajakan didominasi barang konsumsi umum, sementara produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal justru nyaris tak terlihat.
Padahal, banyak masyarakat berharap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat menjadi kanal distribusi bagi produk lokal dan UMKM. Terlebih, program ini merupakan salah satu proyek unggulan pemerintahan Prabowo.
Bagian dalam toko koperasi kelurahan tersebut hanya terdiri dari satu ruangan sederhana. Di salah satu sisi terdapat meja kasir dan sebuah pendingin ruangan yang menempel di dinding. Tak jauh dari sana, tumpukan tabung LPG 3 kilogram dan LPG 12 kilogram ditaruh begitu saja di atas kardus.
Pada hari itu, jumlah tabung LPG nonsubsidi tampak lebih banyak dibanding gas melon subsidi.Di sisi lain ruangan, sebuah showcase berisi minuman kemasan berdiri menyala. Isinya beragam: air mineral, susu, hingga kopi. Namun, minuman di dalamnya tidak terasa dingin.
Dua rak utama menempel di sisi dinding toko. Rak pertama dipenuhi makanan ringan dan kebutuhan sehari-hari. Rak lainnya berisi beras dan minyak goreng produksi PT Food Station Tjipinang Jaya, salah satu BUMD milik Pemprov DKI Jakarta. Dua chiller tambahan menampung produk beku seperti daging sapi, ayam, ikan, udang kupas, kentang, hingga nugget. Produk-produk itu dipasok oleh Dharma Jaya.
Di meja kasir, hanya ada beberapa jenis obat yang ditaruh di dalam boks kecil. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun QRIS. Secara harga, sejumlah produk di gerai koperasi sebenarnya cukup kompetitif. Gas melon dijual Rp20 ribu, sedangkan LPG 12 kilogram Rp220 ribu. Beras 5 kilogram dibanderol Rp76.500, minyak goreng 1 liter Rp23 ribu, dan minyak goreng 2 liter Rp43 ribu.
Produk lain juga tak berbeda jauh dari harga retail modern. Roti merek Sari Roti dijual mulai Rp6 ribuan, air mineral 600 mililiter Rp5 ribu, sementara produk beku seperti daging giling 500 gram dijual Rp36 ribu dan nugget ayam 500 gram Rp29 ribu.
Gerai itu juga menyediakan layanan Mandiri Agen, mulai dari setor dan tarik tunai, transfer antarbank, top up dompet digital, hingga pembayaran token listrik.
Selama sekitar 45 menit Tim saya berada di lokasi itu, hanya satu orang yang datang. Seorang pria berpakaian santai masuk tergesa ke arah kasir sambil membawa selembar uang. Ia ternyata tidak hendak berbelanja, melainkan ingin menukarkan uang pecahan. Namun kasir mengaku belum memiliki uang kecil. Pria itu pun segera pergi.
Seorang penjaga kasir, pria asal Jawa Barat, mengakui koperasi tempatnya bekerja tak kunjung ramai meski telah beroperasi hampir satu tahun. Menurutnya, sebagian besar pembeli hanya datang untuk membeli beras atau minyak goreng. Selebihnya, pengunjung membeli minuman kemasan atau air mineral.
“Di sini enggak terlalu ramai [pengunjung] sih, mungkin karena orang-orang ke sini bukan buat belanja di koperasi, tapi ke [kios/toko] lain. Orang-orang sini juga mungkin belum butuh koperasi,” ujarnya.
“Di atas juga ada [salah satu retail modern], jadi mungkin [pengunjung] ke situ,” lanjut dia.
Ia mengaku sejumlah pejabat pemerintah pernah datang mengunjungi gerai tersebut. Namun, kondisi kesejahteraan pekerja di dalamnya belum tentu sebanding dengan perhatian yang diterima koperasi itu.
Kasir tersebut mengatakan penghasilannya bergantung pada pemasukan toko. Ia tidak menerima gaji tetap dengan nominal pasti setiap bulan.
“Saya kan nerima [upah] cuma dari ini [gerai] berapa penghasilannya. Kalau dikit penghasilannya, ya [upah] mengikuti," ungkapnya, soal gaji yang tak dipatok berdasarkan UMP DKI Jakarta sebesar Rp5.729.876.
“Dikasihnya [upah] sih tetap perbulan, enggak harian gitu,” lanjut dia.
Di tengah obrolan, kasir itu justru balik bertanya kepada saya. Ia penasaran apakah pemerintah pusat sebenarnya menggelontorkan anggaran khusus untuk operasional maupun pegawai koperasi. “Sebenernya pemerintah itu ada anggarannya enggak ya ke sini?" tanya dia. "Kalau itu [gaji atasan], saya enggak tahu,” tuturnya.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Hendra Friana
