tirto.id - Moncong alat itu menengadah 45 derajat menunjuk langit Jakarta. Dipasang pada atap Gedung Blok H Balai Kota DKI Jakarta, water mist generator tampak mirip replika meriam tua di atas bangunan 22 lantai tersebut. Alat serupa juga dipasang Pemprov DKI pada gedung berlantai 24 di Blok G Balai Kota DKI Jakarta.
Rabu (6/9/2023) siang, reporter Tirto berkesempatan melihat pengoperasian alat yang digadang-gadang menjadi solusi masalah polusi udara di ibu kota. Water mist generator merupakan alat pompa bertekanan tinggi buatan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mampu menghasilkan semburan air (atau campuran air dengan bahan lainnya) dengan ukuran halus, sehingga diklaim bisa beterbangan untuk mengikat polutan agar meluruh ke permukaan tanah.
Suara mesin menderu bising ketika dioperasikan. Perangkat water mist generator ini dilengkapi nosel untuk menciptakan efek butiran air yang halus. Pompa pendorong air agar mampu melewati nosel dengan tekanan tinggi.
Di belakang mesin, tampak tandon penampung air berkapasitas 300 liter yang diisi aliran air bersih persediaan gedung di lokasi. Semburan butiran air yang dihasilkan mesin ini terasa saat terbawa angin. Telapak tangan akan basah jika direntangkan di sekitar mesin water mist yang beroperasi.
“Pengoperasian bisa sampai 4 jam dengan jeda 30 menit. Tapi arahan atasan, di sini dioperasikan tiap satu jam jeda, di dua gedung berbeda,” kata Staf Biro Umum Balai Kota DKI Jakarta, Sultony, saat mendampingi reporter Tirto di lokasi.
Water mist generator yang dipasang di Gedung Blok H dioperasikan setiap pukul 08.00-09.00 WIB, 12.00-13.00 WIB, dan 16.00-17.00 WIB. “Ini pakai air PAM bersih stok gedung,” ujar Sultony.
Pemprov DKI Jakarta memang berencana menggencarkan pemasangan water mist generator di gedung-gedung tinggi yang ada di sekitar ibu kota. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bahkan sempat mengungkapkan, pemilik gedung swasta di Jakarta diwajibkan untuk memasang alat tersebut untuk mengatasi polusi udara. Ia menyebut ada 300 gedung yang akan melakukan water mist dari atap gedung untuk mengatasi polusi di Ibu Kota.
Sejumlah gedung itu tergabung milik perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Apalagi BMKG menyampaikan kemarau akan hadir lagi pada Maret 2024. Jadi itu sudah standar setiap tahun ketika musim kering atau kemarau, ada polusi, ya itu digunakan,” kata Heru di Sudirman, Jakarta Pusat pada 29 Agustus 2023.
Kendati demikian, Heru menyatakan, pengadaan alat water mist untuk swata, tidak didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Harga satuan alat buatan BRIN tersebut dibanderol sekitar Rp50 juta.
Pemasangan water mist generator ini telah diikuti oleh beberapa gedung pemerintahan wilayah kota adiministrasi DKI Jakarta. Di antaranya di kantor walikota Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Seiring dengan itu, pemerintah dan pemprov DKI terus mendorong pihak swasta memasang alat penanganan polusi buatan dalam negeri ini.
Tidak Menyelesaikan Masalah
Juru kampanye WALHI Jakarta, Muhammad Aminullah menilai, penggunaan water mist hanya untuk penanganan jangka pendek. Aminullah menyatakan upaya tersebut tidak menyelesaikan masalah.
“Jangkauannya pun sebenarnya tidak jauh. Sementara posisi polusi ada juga yang lebih tinggi dari posisi Gedung,” kata Aminullah dihubungi reporter Tirto, Kamis (7/9/2023).
Menurutnya, pemerintah terlalu banyak menghabiskan energi penanganan polusi udara di bagian hilir tanpa menyasar sumber masalah. Polusi udara, kata Aminullah, merupakan masalah struktural yang memerlukan penyelesaian menyeluruh.
“Tidak bisa solusinya hanya pada level individu seperti uji emisi, tilang, dan lain-lain. Ada persoalan besar yang harus diselesaikan pemerintah di level kebijakan, pemenuhan ekonomi layak, tata ruang, penegakan hukum terhadap pemegang izin lingkungan,” tegasnya.
Penggunaan water mist generator dinilai tidak efektif untuk upaya jangka panjang. Menurut Aminullah, pemerintah seharusnya menyelesaikan akar masalah polusi seperti mengurangi sektor transportasi pribadi dan pengawasan izin lingkungan bagi sektor industri yang berpotensi menghasilkan polutan.
“Rata-rata pengawasan izin lingkungan tiap tahunnya hanya dilakukan sebanyak 800-an kali. Sementara jumlah pemegang izin jumlahnya ribuan, tahun 2021 saja izin lingkungan baru yang diterbitkan Jakarta mencapai 3.000, kan tidak sebanding,” jelas Aminullah.
Aminullah memaparkan, industri manufaktur di Jakarta saat ini jumlahnya sekitar 1.600. Dengan jumlah upaya pengawasan sebanyak itu, untuk mengawasi sektor manufaktur saja sudah tidak sebanding.
Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace, Bondan Andriyanu, setali tiga uang. Menurut Bondan, teknologi modifikasi cuaca (TMC) buatan dan water mist generator sejatinya hanya bisa mengurangi polutan PM2.5 sementara.
“Bahkan hanya hitungan jam, tergantung dari kondisi cuaca saat penyemprotan dan bagaimana polutan selain PM2.5? Apabila ini saja yang dilakukan tanpa mengendalikan sumber pencemarnya ya akan sia-sia. Karena kita punya yang namanya polusi udara lintas batas,” ujar Bonda dihubungi reporter Tirto, Kamis (7/9/2023).
Pemerintah, kata Bondan, tidak memiliki data yang ajeg terkait sumber pencemar udara. Kebijakan juga dinilai tidak diambil berdasarkan data-data hasil penelitian yang telah dilakukan soal polusi udara.
“Jadi sekarang banyak versi, kan, datanya? Terbukti dari dua kali Ratas (rapat terbata) data yang disajikan beda. Awalnya tidak mengakui PLTU jadi sumber pencemar. Ratas kedua malah mengakui ada PLTU batu bara jadi sumber pencemar,” jelas Bondan.
Selain itu, kini pelaku industri sudah diwajibkan untuk memasang CEMS (continuous emissions monitoring system) yang datanya masuk ke server Kementerian LHK. Bondan menegaskan, data ini seharusnya tinggal dibuka saja ke publik. Pemerintah perlu memberikan kesempatan agar publik dapat berpartisipasi dalam upaya memonitoring dan evaluasi keberhasilan kebijakan pemerintah dalam upaya pengendalian pencemaran udara.
Padahal, tahun ini merupakan tahun kedua kemenangan gugatan Citizen Law Suit (CLS) atas pencemaran udara yang diputus di Pengadilan Negeri Jakarta pada 16 September 2021. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat pada tanggal 17 Oktober 2022. Alih-alih melaksanakan keputusan hakim perihal penanganan polusi, pemerintah malah ajukan kasasi.
“Tinggal laksanakan perintah hakim dalam putusan yang sudah lengkap dan juga melekat kepada Jawa Barat dan Banten bukan hanya (untuk) Jakarta. Karena ada polusi udara lintas batas,” tegas Bondan.
Klaim Efektivitas & Keberatan Swasta
Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Sarjoko mengklaim, penggunaan water mist generator sudah diuji efektivitasnya oleh BRIN. “Sesuai hasil penelitian BRIN alat ini efektif dipasang di ketinggian minimal 20 meter dan maksimal 200 meter,” kata Sarjoko dihubungi reporter Tirto, Kamis (7/9/2023).
Sarjoko menyampaikan, sosialisasi telah dilakukan pada para pemilik gedung-gedung tinggi, termasuk pada pihak swasta. Pihak swasta yang ingin memasang alat water mist generator, kata Sarjoko, bisa langsung berkoordinasi dengan BRIN.
Sarjoko juga menyatakan pihak swasta menyambut baik wacana pemasangan water mist generator.
“Pada prinsipnya swasta menyambut baik (rencana ini), dan untuk pengadaannya agar berkoordinasi langsung dengan pihak BRIN,” ujar Sarjoko.
Ia menambahkan, para wali kota telah melakukan sosialisasi kepada pihak swasta –khususnya pemilik gedung tinggi – untuk secara mandiri memasang water mist generator sebagai upaya bersama dalam penanggulangan polusi udara.
Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH DKI Jakarta, Erni Pelita Fitratunnisa, menyatakan hal senada. Ia berharap pihak swasta dapat berkontribusi dalam operasional water mist di gedung milik mereka.
“Sebagai wujud tanggung jawab moral untuk pengendalian pencemaran udara Jakarta,” kata Fitri dihubungi reporter Tirto.
Ia belum bisa memastikan gedung-gedung mana saja yang sudah dipasang water mist generator. Fitri menyatakan belum memiliki data lengkap terkait hal tersebut.
“Saya perkirakan sudah banyak gedung yang pasang tapi untuk datanya masih menunggu dari teman-teman Suku Dinas Lingkungan Hidup di lima wilayah kota administrasi,” terangnya.
Di sisi lain, pihak swasta mengaku masih keberatan dengan anjuran Pemprov DKI Jakarta soal pemasangan water mist generator. Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta, Nurjaman, mengaku mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta dalam menangani polusi udara.
Namun, penganjuran pemasangan water mist generator di gedung-gedung tinggi dinilainya memberatkan pihak swasta, terutama para pengusaha.
“Harusnya dilibatkan semua komponen, karena ini kan permasalahan lintas komponen. Negara harusnya hadir melindungi dan menjamin warga, termasuk kami para pengusaha,” kata Nurjaman dihubungi reporter Tirto, Kamis (7/9/2023) malam.
Ia menyayangkan jika pengadaan water mist generator dibebankan sepenuhnya kepada pihak swasta.
Nurjaman menyatakan bahwa sektor pengusaha masih belum bangkit sepenuhnya pasca pandemi COVID-19. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah untuk memberikan subsidi, jika penerapan water mist generator dilakukan ke sektor swasta.
“Kami mengapresiasi upaya ini, tapi negara harusnya punya kontribusi dengan memberikan subsidi. Apalagi beban para pengusaha kan ada pengeluaran-pengeluaran itu sudah berat,” pesannya.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Abdul Aziz
