Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Dalam Negeri Muhammad, Tito Karnavian, mengungkap adanya minat dari badan usaha milik daerah (BUMD) dan industri lokal memanfaatkan kayu gelondongan yang berserakan di wilayah terdampak banjir di Sumatra.
Menurut Tito, banyak warga telah memanfaatkan kayu gelondongan berukuran besar untuk memperbaiki rumah dan jembatan. Namun, masih terdapat kayu berukuran kecil yang tidak dapat digunakan.
Sejumlah kepala daerah kemudian mengusulkan agar kayu-kayu kecil itu dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, seperti dijual oleh BUMD kepada pihak ketiga.
“Mereka nanya-nanya terus. Boleh enggak ambil kayu? Karena selama ini susah cari kayu,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Wilayah Sumatra, di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).
Pemanfaatannya antara lain sebagai bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Sumatra Utara atau untuk industri lokal, seperti pembuatan batu bata.
Selain untuk kepentingan usaha, masyarakat juga diperbolehkan memanfaatkan kayu tersebut untuk perbaikan rumah dan kebutuhan lainnya.
Tito mengatakan persoalan kayu gelondongan itu berada di kawasan perbatasan Aceh Timur dan Aceh Utara.
Pemerintah, kata dia, tengah mencari solusi penanganan, terutama untuk perbaikan kawasan sungai.
Ia menyebut pemanfaatan kayu tersebut telah mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat maupun penanganan bencana.
“Silakan dimanfaatkan untuk masyarakat ataupun pemerintah untuk penanganan bencana,” ujar Tito.
Untuk menindaklanjuti usulan tersebut, Tito meminta Kementerian Kehutanan memberikan arahan lebih lanjut. Ia menilai kayu-kayu kecil tersebut tetap memiliki nilai ekonomi.
“Nah, ini yang bapak Menteri Kehutanan [Raja Juli Antoni] mohon arahannya nanti,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Tito menegaskan arahan Presiden agar warga terdampak tidak berlama-lama tinggal di tenda pengungsian karena berisiko bagi kesehatan. Ia juga meminta kepala daerah mengajukan data bantuan secara bertahap agar pencairan tidak terhambat.
“Setiap jam di tenda tidak nyaman. Jadi berapa dapatnya, ajukan segera,” ucap Tito.
Tito menjelaskan penanganan bencana di Sumatra memiliki tantangan tersendiri karena lokasi warga terdampak tersebar di wilayah pegunungan dan daerah terpencil.
Oleh karena itu, pengajuan dan verifikasi data perlu dilakukan secara bertahap agar perbaikan rumah warga dapat segera dilakukan.
"Makanya ketiga gubernur [Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat] dan 52 kabupaten/kota saya minta sedapatnya dulu. Data diverifikasi, uang diajukan ke BNPB, Kemenkeu turunkan, mereka langsung keluar perbaiki rumahnya,” jelasnya.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
