Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah Aceh kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi untuk keempat kalinya. Perpanjangan ini ditetapkan selama 7 hari, terhitung mulai 23 hingga 29 Januari 2026, menyusul belum tuntasnya penanganan darurat di sejumlah wilayah terdampak banjir dan longsor.
Keputusan tersebut disampaikan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dalam rapat perpanjangan status tanggap darurat yang digelar secara virtual dari Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Kamis (22/1/2026) malam.
Muzakir Manaf menerangkan bahwa perpanjangan status ini merupakan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat, serta merujuk pada Surat Rekomendasi Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Januari 2026 terkait perpanjangan status tanggap darurat bencana di Provinsi Aceh.
Perpanjangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi penanggulangan bencana di lapangan dan sebaran masyarakat terdampak. Berdasarkan laporan terbaru, penanganan darurat di sejumlah daerah masih belum selesai, khususnya di Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Pidie Jaya.
"Maka, saya selaku Gubernur Aceh menetapkan Perpanjangan Keempat Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh selama 7 hari, terhitung mulai 23 hingga 29 Januari 2026," kata Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem, Kamis (22/1/2026) malam.
Menurut Mualem, perpanjangan masa tanggap darurat diperlukan agar berbagai upaya dapat dilakukan dengan lebih baik. Proses pembersihan lingkungan, distribusi bantuan logistik, dan layanan kesehatan perlu dipercepat dan disebarkan secara merata. Kemudian, perbaikan akses masyarakat juga harus dilakukan, termasuk ke gampong-gampong yang selama ini sulit dijangkau. Semua ini membutuhkan koordinasi yang kuat.
Ia juga mengajak seluruh unsur terkait mulai dari SKPA, pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, relawan, dunia usaha, hingga masyarakat untuk terus bersinergi mempercepat pemulihan Aceh agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal.
Dalam arahannya, Mualem memberikan perhatian khusus kepada masyarakat di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, yang hingga kini masih mengalami keterbatasan akses akibat rusaknya infrastruktur penghubung.
"Di Sawang, masyarakat sangat membutuhkan delapan jembatan darurat. Saat ini, warga terpaksa menyeberangi sungai secara manual. Jika debit air rendah masih bisa dilalui, namun jika arus deras, akses transportasi warga benar-benar terputus," tambah Mualem.
Sejalan dengan penetapan tersebut, Gubernur Aceh menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait untuk segera menjalankan langkah-langkah strategis di lapangan.
Fokus utama, kata Mualem, diarahkan pada koordinasi intensif dengan Satgas Pemulihan Bencana kementerian, penuntasan pembersihan permukiman, fasilitas ibadah, sekolah, hingga lahan pertanian warga yang terdampak.
Selain itu, Mualem menekankan pentingnya percepatan distribusi logistik ke wilayah terisolir serta prioritas pencarian korban yang masih hilang. Ia juga menargetkan penyelesaian dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) paling lambat 2 Februari 2026.
"Saya instruksikan kepada seluruh SKPA dan pemangku kepentingan untuk bergerak cepat. Pastikan logistik sampai ke gampong-gampong yang masih terisolir dan tuntaskan pembersihan fasilitas publik maupun lahan warga. Kita juga harus mengejar penyelesaian dokumen R3P sebelum awal Februari," tutupnya.
===========
Kontributor: Nadim
Penulis: Nadim
Editor: Andrian Pratama Taher
