Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh kembali memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi untuk ketiga kalinya. Perpanjangan selama 14 hari, terhitung 9–22 Januari 2026.
"Menetapkan perpanjangan ketiga, status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh tahun 2026, selama 14 hari ke depan terhitung sejak tanggal 9 sampai dengan 22 Januari 2026," kata Gubernur Aceh, Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem.
Keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (8/1/2026). Penetapan dilakukan setelah mempertimbangkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Pusat serta Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 7 Januari 2026.
Perpanjangan masa tanggap darurat ini jadi sinyal kuat bahwa pemulihan pascabencana belum berjalan optimal. Dilaporkan, sejumlah wilayah masih terisolasi. Selain itu, kemampuan produksi logistik daerah terdampak belum pulih.
Evaluasi menyeluruh menunjukkan masih adanya hambatan serius di lapangan, mulai dari akses transportasi yang terputus hingga lambatnya layanan publik dan administrasi pemerintahan.
Mualem menegaskan, perpanjangan ini bukan sekadar administratif, melainkan langkah darurat untuk mengejar ketertinggalan penanganan di wilayah-wilayah yang belum tersentuh optimal.
Perpanjangan status ini difokuskan pada percepatan pembersihan lingkungan, distribusi bantuan logistik, layanan kesehatan, serta perbaikan akses jalan dan jembatan, khususnya menuju gampong-gampong terdampak yang sulit dijangkau.
Tak hanya itu, Mualem juga memberikan tenggat waktu tegas kepada seluruh bupati dan wali kota di Aceh untuk segera menyelesaikan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) paling lambat minggu ketiga Januari 2026.
Dokumen tersebut akan menjadi dasar utama pemulihan dan pembangunan kembali Aceh yang lebih tangguh ke depan.
Mualem juga menginstruksikan pemulihan jalan dan jembatan dilakukan segera agar konektivitas masyarakat kembali normal.
Selanjutnya, dia mengajak seluruh unsur, mulai dari SKPA, pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, relawan, dunia usaha, hingga masyarakat, untuk memperkuat kolaborasi demi mempercepat pemulihan Aceh. Targetnya adalah sekolah, permukiman, fasilitas publik, serta roda perekonomian warga dapat segera kembali berjalan normal.
“Kepada masyarakat Aceh yang terdampak, kami menyampaikan empati dan dukungan penuh. Pemerintah akan terus hadir dan memastikan proses pemulihan berjalan sebaik-baiknya,” pungkas Muzakir.
Perpanjangan darurat ini menjadi pengingat bahwa bencana hidrometeorologi di Aceh belum sepenuhnya berlalu dan pemulihan menyeluruh masih berpacu dengan waktu.
Kontributor: Nadim
Penulis: Nadim
