BNPB: Progres Penyaluran Dana Tunggu Hunian di Aceh Masih Minim

tirto.id - Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari, memaparkan progres penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, yang tidak mendapatkan hunian sementara. Dari data terkumpul, sejak program DTH diluncurkan pada Selasa (30/12/2025) hingga Jumat (2/1/2026), baru 8,70 persen DTH yang tersalurkan di Aceh, atau hanya 876 KK dari total permintaan 10.060 KK di Aceh.

Sementara itu, di Sumatra Barat, DTH telah tersalurkan kepada 1.291 kepala keluarga (KK), atau 57,97 persen dari 2.227 KK yang mengajukan permintaan DTH. Di Sumatra Utara, DTH yang telah tersalur sebanyak 56,49 persen, atau sekitar 2.543 KK dari total permintaan DTH sebanyak 4.502 KK.

"Jadi, bagi mereka yang tidak akan masuk ke huntara itu kita berikan dana tunggu hunian Rp600 ribu per KK per bulan," ujar Abdul, dalam konferensi pers melalui siaran langsung akun YouTube BNPB, Sabtu (3/1/2025).

Abdul menyebut, rendahnya penyaluran DTH di Aceh disebabkan oleh masalah verifikasi data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) serta kesiapan aparat atau petugas, baik dari perbankan maupun kecamatan dan kelurahan setempat.

"Tentu saja kita harapkan pencapaian progres penyaluran yang dicapai di dua provinsi ini [Sumatra Utara dan Sumatra Barat] juga akan bisa kita kejar, khususnya untuk Aceh, sehingga bagi saudara-saudara kita yang memang tidak akan masuk ke huntara, apakah tinggal sementara di rumah kerabat, sahabat, keluarga, atau mengontrol rumah ini, juga bisa segera mendapatkan haknya," jelas Abdul.

Secara administrasi, proses penyaluran DTH dinilai tidaklah sulit karena pemerintah menggunakan data Dukcapil sebagai dasar pemberian bantuan sosial. Adapun proses verifikasinya menggunakan data biometrik.

Di sisi lain, yang dimaksud dengan "DTH telah tersalurkan" adalah bahwa rekening sudah berada di tangan para penerima DTH dan bisa dicairkan kapan saja.

"Proses di lapangan itu benar-benar bisa cepat dan tidak rumit, tidak kompleks, tidak perlu membawa dokumen-dokumen administrasi kependudukan yang terlalu berbelit," sambung Abdul.

Dengan mudahnya proses penyaluran bantuan ini, pemerintah berharap DTH, khususnya di Sumatra Barat dan Utara, dapat rampung seluruhnya pada pekan depan. Sementara itu, pemerintah daerah Aceh diharapkan bisa mempercepat realisasi penyaluran DTH di wilayah tersebut.

"Sehingga kita lihat di dua provinsi itu sudah hampir 60 persen dan kita harapkan dalam 1-2 hari di awal minggu depan itu bisa kita selesaikan 100 persen. Kita harapkan di Aceh kemudian berikutnya juga bisa selesai lebih cepat," tukas Abdul.