tirto.id - Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso, akan melakukan deregulasi kebijakan ekspor dan impor, guna merespons wacana Presiden Prabowo Subianto yang ingin menghapus kuota impor.
“Ada nanti deregulasi kebijakan, kalau yang di Kemendag itu kan deregulasinya terkait kebijakan impor, kebijakan ekspor,” ujar Budi di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Budi menilai deregulasi kebijakan akan dijalankan untuk memberi kemudahan bagi perusahaan serta menciptakan iklim usaha yang lebih baik. Ditambah, kini Satuan Tugas Deregulasi tengah dimatangkan oleh pemerintah.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) dan Satgas Percepatan Deregulasi perizinan investasi, tengah dimatangkan pemerintah.
“Tadi kami juga membahas yang diarahkan Presiden, pertama Satgas PHK dan kesempatan kerja sedang dimatangkan,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (14/4/2025).
Pembentukan Satgas Deregulasi dibentuk diharapkan dapat membenahi sejumlah regulasi yang tumpang tindih dan dinilai membebani pengusaha untuk melakukan investasi di Indonesia.
“Satgas Deregulasi, jadi ini semua berjalan secara paralel dan diharapkan dalam waktu singkat kita bisa menerbitkan. Tentu, kita cari low hanging fruit dalam bentuk paket-paket,” tutur Airlangga.
Presiden Prabowo Subianto meminta pembatasan kuota impor agar dihapuskan. Hal ini Prabowo Sampaikan dalam agenda sarasehan ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025).
Ia langsung meminta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang hadir dalam sarasehan itu agar menghapuskan pembatasan kuota impor.
“Saya minta, ada Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, enggak usah ada kuota-kuota[impor] apa lagi semua, enggak ada kuota-kuota itu," tuturnya.
Ia lantas mempersilakan pihak manapun agar melakukan impor ke Tanah Air. Terkhusus, sejumlah komoditas yang memang tak diproduksi dalam jumlah banyak di Indonesia seperti daging sapi.
Prabowo juga menilai tidak seharusnya kuota impor agar dibatasi.
"Siapa mau impor daging, silakan. Siapa saja boleh impor. Mau impor apa? Silahkan. Buka saja, rakyat kita pandai kok," ucap dia.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Bayu Septianto
