Menakar Dampak Pelemahan Rupiah Terhadap Harga Obat

tirto.id - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) semakin melemah. Hingga saat ini, nilai tukar rupiah belum menunjukkan pemulihan signifikan setelah menyentuh rekor terlemah sebesar Rp18.000 per dolar AS pada Kamis (4/6/2026).

Selain berdampak pada kebutuhan primer, pelemahan rupiah terhadap dolar AS juga mulai mempengaruhi sektor kesehatan, salah satunya harga obat. Hal ini tidak lepas dari bahan baku obat Indonesia yang masih bergantung pada impor.

“Kemungkinan naiknya harga obat, utamanya karena sebagian besar bahan baku obat kita-bahkan ada yang menyebutnya sampai hampir 90%-masih diimpor,” ujar Pengamat Kesehatan, Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, dikonfirmasi Tirto, Kamis (11/6/2026).

Pelemahan nilai tukar ternyata menimbulkan kekhawatiran bagi konsumen obat-obatan selayaknya dampak ekonomi.

Alya, misalnya, telah hidup dengan penyakit jantung rematik selama sekitar sepuluh tahun. Ia didiagnosis sejak usia 15 tahun dan hingga kini harus rutin menjalani kontrol ke rumah sakit setiap bulan. Salah satu terapi yang dijalaninya adalah suntikan benzathine penicillin, antibiotik yang diberikan untuk mencegah infeksi bakteri Streptococcus yang dapat memperburuk kondisi jantung rematik.

Namun, akibat kondisinya memburuk, Alya kini juga harus mengonsumsi obat tambahan setiap hari, salah satunya bisoprolol untuk membantu mengatur irama jantung.

Dia memang belum merasakan harga signifikan soal kenaikan harga obat di pasaran saat ini, tapi pelemahan nilai tukar ini membuatnya cukup khawatir. Selain mengalami kesulitan mengakses obat yang dibutuhkan, Alya khawatir harga obatnya naik.

“Yang dikhawatirkan kalau harus sampai operasi karena biasanya kalo sudah parah katupnya harus diganti,” kata Alya dihubungi Tirto.

Siapa Merasakan Dampak Kenaikan Harga Obat?

Ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku dari luar negeri membuat industri farmasi sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar. Ketika dolar menguat, biaya pengadaan bahan baku meningkat, kenaikan harga obat, vitamin, dan berbagai produk kesehatan lainnya juga turut didorong.

Dampak pertama yang akan dirasakan dari kenaikan harga obat ini adalah semakin menurunnya keterjangkauan masyarakat.

Selama ini, penyebab rendahnya tingkat konsumsi obat masyarakat Indonesia dibandingkan rata-rata global adalah disebabkan faktor harga. Akibatnya, jika harga obat meningkat akibat pelemahan rupiah, sebagian masyarakat berisiko mengurangi konsumsi obat atau menunda pengobatan karena keterbatasan biaya.

Dampak berikutnya diperkirakan akan menjalar ke sistem jaminan kesehatan nasional. Kenaikan harga obat berpotensi meningkatkan biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Pada akhirnya, nilai klaim yang diajukan kepada BPJS Kesehatan juga dapat meningkat.

“Padahal saat ini saja, anggarannya yang tersisa hanya mampu mengover kurang dari 1,5 bulan bayar, alias sudah di bawah standar. Intinya BPJS Kesehatan sudah defisit. Atau, bisa jadi pelayanan faskes akan menurun, karena alokasi anggarannya diprioritaskan untuk mengover kenaikan harga obat,” ujar Pegiat perlindungan konsumen sekaligus Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, saat dikonfirmasi.

Selain membebani BPJS, pelemahan rupiah juga dikhawatirkan meningkatkan pengeluaran kesehatan yang harus ditanggung langsung oleh masyarakat atau out of pocket expenditure. Terlebih, ketika harga obat naik, pengeluaran kesehatan rumah tangga pun berpotensi meningkat.

Tekanan akibat pelemahan rupiah juga tidak hanya dirasakan konsumen dan sistem jaminan kesehatan. Industri farmasi nasional, terutama perusahaan skala menengah dan kecil, menghadapi tantangan yang sama. Lonjakan biaya impor bahan baku dapat mengganggu kemampuan produksi perusahaan yang memiliki modal terbatas.

“Ancaman gulung tikar dan PHK menjadi tak terhindarkan,” kata Tulus.

Sudah Tau Harga Obat Tinggi, Tak Bisa Hanya Sekedar Solusi

Sejak Juli 2024, Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, sendiri mengatakan bahwa harga obat di Indonesia bisa tiga hingga lima kali lebih mahal dari Malaysia. Katanya, mahalnya harga obat di Indonesia disebabkan oleh inefisiensi perdagangan.

Saat rupiah mengalami pelemahan, pemerintah juga tak tutup mata bahwa nyatanya sebagian harga obat memang mengalami kenaikan.

Namun, kata Budi, kenaikan masih berada dalam batas yang dapat dikendalikan karena banyak terjadi pada obat-obatan di luar skema BPJS Kesehatan.

Menurut Budi, kenaikan harga obat tidak bisa dihitung secara sederhana berdasarkan pelemahan kurs dolar semata. Sebab, tidak seluruh komponen biaya produksi menggunakan mata uang asing.

Dia menjelaskan bahwa sejumlah komponen seperti gaji karyawan, biaya listrik, dan berbagai biaya operasional lainnya tetap menggunakan rupiah.

“Jadi nggak mungkin 100% perubahan di kurs dolar itu ditranslasikan ke kenaikan harga. Kita sudah hitung sih kira-kira berapa range-nya. Yang di atas range itu dipanggil oleh Ibu Rizkia (Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat kesehatan Kemenkes, Lucia Rizka Andalusia),” kata Budi di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Rizka kemudian menyebut kenaikan harga obat yang terjadi saat ini umumnya berada pada kisaran 5 hingga 20 persen. Pemerintah memastikan kenaikan tersebut tidak melebihi 20 persen.

Dalam situasi seperti sekarang, Tulus menilai, pelemahan rupiah dan dampaknya kepada obat-obatan tidak bisa terus dibiarkan. Oleh karena itu, Tulus menilai solusi jangka panjang tidak cukup hanya dengan mengendalikan harga di tingkat hilir. Pemerintah perlu mempercepat upaya membangun kemandirian industri farmasi nasional dengan mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.

Indonesia, menurut Tulus, memiliki kekayaan sumber daya hayati dan tanaman obat yang sangat besar. Potensi fitofarmaka tersebut dapat menjadi modal penting untuk mengembangkan bahan baku obat dalam negeri melalui riset, inovasi, dan hilirisasi industri yang lebih serius.

“Solusi untuk memitigasi melambungnya harga obat, adalah memangkas ketergantungan pada bahan baku impor obat,” kata Tulus.

Ancaman Tidak Hanya Harga, tetapi Juga Pasokan

Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI, Taruna Ikrar, mengungkapkan bahwa industri farmasi sebenarnya telah menyampaikan kekhawatiran terkait kenaikan biaya sejak sekitar dua bulan lalu. Dia beralasan, tekanan terhadap industri tidak hanya berasal dari pelemahan rupiah, tetapi juga gangguan rantai pasok global atau supply chain.

Banyak bahan baku obat maupun bahan kemasan yang berasal dari industri petrokimia yang pada akhirnya dipengaruhi oleh harga minyak dunia dan biaya distribusi internasional. Ketika harga bahan baku meningkat dan distribusi terganggu, industri farmasi menghadapi biaya produksi yang lebih tinggi.

“Tentu para pelaku usaha akan menaikkan harga, karena kan tidak ada satu pun produsen yang memproduksi sesuatu kalau dia rugi,” kata Taruna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Taruna mengakui terdapat risiko kelangkaan obat apabila tekanan biaya terus berlanjut dan produsen mulai mengurangi produksi obat tertentu yang dianggap tidak lagi menguntungkan.

BPOM, kata Taruna, telah melakukan berbagai langkah relaksasi untuk memberikan jalan keluar, salah satunya dengan memberikan kemudahan bagi industri farmasi untuk mengganti sumber bahan baku dari negara lain tanpa harus melalui proses administrasi yang panjang selama standar mutu tetap terpenuhi.

BPOM juga mempercepat proses perizinan serta memberikan fleksibilitas terkait perubahan kemasan produk untuk membantu industri menekan biaya produksi.

Pelemahan nilai tukar rupiah dan pengaruhnya terhadap harga dan pasokan obat ini sebenarnya harus menjadi penanda akan tingginya ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku impor. Indonesia menjadi rentan terhadap berbagai gejolak global, konflik geopolitik, hingga gangguan distribusi internasional.

Sementara itu, Tjandra menilai dampak pelemahan rupiah tidak hanya akan dirasakan pada harga obat, tetapi juga pada harga reagen laboratorium, alat kesehatan, hingga biaya pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Dalam jangka panjang, tekanan ekonomi juga dapat memengaruhi daya beli masyarakat terhadap makanan bergizi dan layanan kesehatan.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah tidak boleh membiarkan fluktuasi kurs menjadi alasan bagi pelaku usaha untuk menaikkan harga obat secara berlebihan yang pada akhirnya merugikan konsumen.

Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo, mengatakan negara perlu memastikan ketersediaan alternatif obat yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Pilihan tersebut dapat berupa obat generik maupun produk farmasi dalam negeri yang memiliki kualitas, keamanan, dan khasiat yang setara.

Dengan demikian, masyarakat tidak menjadi korban dari gejolak nilai tukar yang berdampak pada kenaikan biaya produksi industri farmasi.

“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat kemandirian industri farmasi nasional, terutama dalam pengembangan bahan baku obat dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan pada impor dan melindungi konsumen dari dampak fluktuasi nilai tukar,” tutur Rio.