Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan Pemerintah Cina telah memberikan persetujuan prinsip untuk melakukan restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Implementasinya kini bergantung pada pembentukan tim restrukturisasi melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) dari Presiden Prabowo Subianto. Luhut menyatakan telah berkoordinasi dengan pihak Cina mengenai rencana restrukturisasi ini.
"Cina itu hanya bilang, 'kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian jadi menyelesaikan masalah restructuring ini segera'. Saya bilang waktu ke China 3 bulan lalu, 'oke, tapi tinggal tunggu Keppres, supaya timnya dikerjakan'," kata Luhut dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Luhut menegaskan bahwa ia telah mendorong Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO Danantara, Rosan Roeslani, untuk mendorong terbitnya Keppres tersebut.
Rosan sendiri dikabarkan sedang melakukan pembicaraan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai hal ini.
Meski tidak merinci waktu penyelesaian tim restrukturisasi, Luhut memastikan bahwa masalah pembiayaan utang tidak akan menghambat rencana perluasan proyek kereta cepat hingga ke Surabaya.
“Jadi saya tidak melihat juga masalah yang lain. Kita sudah bikin preliminary study mengenai Whoosh ini, sampai ke Surabaya," katanya.
Lebih jauh, Luhut mengatakan bahwa proses pelunasan utang mungkin saja menggunakan dana APBN. Sebab, menurutnya tidak ada transportasi publik di negara manapun yang tidak membutuhkan sokongan dana pemerintah.
“Nanti kita lihat lah, sama dengan LRT mungkin ada gap-nya itu berapa triliun. Nanti dari situ kita cicil sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada publik transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah. Tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur,” terangnya.
Sebagai informasi, proyek Whoosh sebelumnya mendapat pinjaman dari China Development Bank (CDB) untuk menutup cost overrun yang mencapai Rp 6,98 triliun.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Dwi Aditya Putra
