Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, membantah bahwa pembangunan Family Office akan menggunakan suntikan dana dari APBN. Hal tersebut ia sampaikan untuk merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait penolakan kementeriannya menggelontorkan anggaran untuk proyek tersebut.
Meski demikian, Luhut optimistis bahwa Family Office tersebut dapat menarik investasi baik di dalam dan luar negeri.
"Ya memang enggak ada yang mau dibiayain (dengan APBN). Yang biayain dia (investor) sendiri. Karena orang yang taruh duitnya di situ. Dia taruh duitnya di situ, di Indonesia, kita tidak pajakin waktu dia naruh. Tapi waktu dia investasikan proyek-proyek Indonesia, itu yang kita pajakin," kata Luhut saat ditemui di JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Luhut menekankan bahwa pemerintah akan menjamin kerahasian dan keamanan par investor. Dia juga meminta semua pihak untuk memberikan kepercayaan pada pemerintah Indonesia untuk menjalankan program tersebut.
"Makanya kita harus membuat special economic zone. Dan juga betul-betul itu berlaku seperti apa yang berlaku di tempat-tempat internasional yang lain, karena betul-betul menjamin bahwa uang dia (investor) itu tidak hilang," ungkapnya.
Luhut juga menyebut bahwa beberapa investor sudah melirik rencana tersebut dan menyatakan minatnya. Namun, Luhut belum dapat mempublikasikan siapa saja calon investor yang akan bergabung.
"Banyak (yang minat). Dari mana aja. Sekarang (jika taruh uang di) Singapura mereka capek juga mungkin taruh sana. Di Tiongkok, mereka pikir-pikir kenapa nggak di Indonesia, dan seluruhnya. Banyak sekali," paparnya.
Meski demikan, ia belum dapa memberikan detail kapan realisasi rencana Family Office tersebut diluncurkan. Namun, pemerintah masih menggodok rencana tersebut. Ia juga optimis dengan adanya Menteri Keuangan yang baru, proyek tersebut akan segera terlaksana.
"Ya itu dalam kita kerjain. Sekarang saya pikir ya dengan Menteri Keuangan yang baru mustinya lebih cepat," pungkasnya.
Dia pun menjelaskan bahwa rencana ini kemungkinan akan dilaksanakan di dua tempat sebagai economic zone, yakni di Bali dan Ibu Kota Negara (IKN).
"Ya kita sedang ada dua tempat dan bagaimana kalau seluruh Bali dibikin jadi special economic zone. Presiden masih timbang-timbang. Kalau saya bilang kenapa tidak? Tapi kalau pikiran saya biar dulu kita bikin satu uji coba satu daerah, nanti kalau bagus kita nanti scale up. IKN nanti bisa aja (jadi economic zone), tapi saya bilang kita ini gini ya, kita jangan terus mau semua nggak jadi, nggak jadi-jadi satu pun nanti," jelasnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Hendra Friana
