Indeks Kementerian Keuangan

DJP ungkap pertumbuhan pajak jadi salah satu pertimbangan penerapan pajak e-commerce.

Pajak JHT dipersoalkan karena batas bebas pajak Rp50 juta dinilai tak lagi adil. DJP membuka peluang mengkaji ulang threshold dan tarifnya.

DJP menyebut penghapusan pajak JHT seperti di Malaysia dan Singapura belum memungkinkan karena APBN masih defisit dan pemerintah masih menanggung utang.

DJP siap kaji ulang pajak JHT jika ada usulan resmi. Opsi yang dibahas meliputi kenaikan threshold atau penurunan tarif bagi korban PHK dan pensiunan.

Kemenkeu sebut 1,64 juta klaim JHT sejak Januari hingga Mei 2026 telah nikmati fasilitas PPh Final 0 persen.

Wamenkeu sebut proses pengembalian dana SAL ke Himbara masih berlangsung. Saat ini, total SAL di Himbara sebear Rp281 triliun.

Melalui penambahan investasi ini, Purbaya berharap dapat memperkuat posisi Indonesia di berbagai lembaga keuangan dunia.

Penindakan tersebut dilakukan di dua daerah yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan sejumlah gudang di Kalimantan Barat.

Klaim Menkeu Purbaya meminta masyarakat mengirimkan data pribadi untuk memperoleh bantuan keuangan bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading). 

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa usulkan pagu anggaran Kemenkeu TA 2027 sebesar Rp49,8 triliun untuk sokong mandatori biodiesel B50 dan 514 Sekolah Rakyat.

Chatib menyebut, pemerintah perlu meningkatkan penerimaan negara, melakukan efisiensi atau pemangkasan belanja, atau melakukan peminjaman atau utang.

Purbaya mempertimbangkan kritik publik yang menilai ekspor akan dimonopoli PT DSI, jika nihil unsur dari luar badan usaha tersebut.

Purbaya mengakui adanya insinuasi bahwa DSI akan mengurangi peran DJBC. Namun ia memastikan peran DJBC tak akan dialihkan ke DSI.

Purbaya menilai, dengan penempatan orang K/L, pengawasan terhadap DSI akan jauh lebih baik dibandingkan lembaga-lembaga yang sudah beroperasi sebelumnya.

Tanpa pola komunikasi yang jelas, intervensi Kemenkeu di pasar obligasi dikhawatirkan perburuk persepsi investor atas kondisi fiskal Indonesia.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menilai tax amnesty berisiko hukum bagi internal pegawai pajak dan Kemenkeu.

Langkah pembatasan nominal restitusi diambil untuk mengendalikan pembayaran kelebihan bayar yang dinilai tidak terkendali, terutama di sektor batu bara.

Purbaya akan berhentikan 2 pejabat sebagai bentuk tindak tegas atas penyelewengan yang terjadi di tubuh instansi Kementerian Keuangan.

Survival mode adalah konsekuensi dari situasi global dan domestik yang menuntut efisiensi, tanpa toleransi terhadap pemborosan.

Pejabat definitif pengganti Luky dan Febrio bakal diajukan namanya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Mei nanti.