KPK Usut Kuota Haji: Furoda Jadi Khusus & Khusus Jadi Reguler

tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut informasi adanya jamaah haji furoda menjadi haji khusus, dan haji khusus menjadi reguler.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan pihaknya menerima informasi adanya jemaah yang mendaftar untuk haji khusus, namun fasilitas yang diperoleh justru setara dengan haji reguler.

“Ini lebih mahal lagi, Furoda. Tapi barengnya sama haji khusus. Mungkin ini yang haji khusus, barengnya sama yang reguler, seperti itu. Karena penambahan menjadi, penambahannya lebih banyak,” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (14/8/2025).

Asep mengatakan komisi antirasuah pun kini tengah mengusut kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam pergeseran kuota haji ini. Termasuk, dibutuhkannya keterangan dari para saksi yang mengalami ketidaksesuaian pengalaman dengan yang didaftarkan.

“Semoga saja para jemaah haji yang pada saat itu misalkan daftarnya haji khusus, kemudian pelayanan yang jadinya haji reguler, ataupun yang furoda yang tidak sesai kemudian hai khusus atau haji reguler, bisa memberikan keterangan kepada kami,” ujar Asep.

Dalam penyidikan kasus ini, KPK telah menggeledah sejumlah lokasi. Teranyar, KPK menggeledah dua lokasi, yakni di kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama dan di sebuah rumah, kawasan Depok, Jawa Barat.

Hasil penggeledahan, KPK menyita sejumlah aset, di antaranya adalah satu unit mobil, properti, dokumen, hingga barang bukti elektronik (BBE).

Lalu, KPK menggeledah salah satu kantor pihak swasta pada hari ini. Penggeledahan ini merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mencari petunjuk dan bukti dalam mengungkap perkara ini.

Dalam kasus dugaan korupsi kuota haji ini, KPK mengungkap bahwa dugaan kerugian negara mencapai lebih dari Rp1 triliun. Angka tersebut merupakan hasil perhitungan awal internal KPK yang telah dibahas bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).