tirto.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah menyiapkan pembentukan satuan tugas (satgas) untuk mencegah hoaks selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo, Prabu Revolusi, mengatakan satgas ini akan mengawal jalannya proses Pilkada 2024 agar segala bentuk hoaks dapat terpantau secara langsung.
"Kalau sekarang, kami akan buat Satgas Bersama, semacam satgas tetapi namanya belum [ditetapkan]," kata Prabu saat acara Ngopi Bareng Kominfo di kantornya, Jumat (13/9/2024).
Satgas ini, kata Prabu, bakal menerapkan satu metode khusus agar setiap peserta Pilkada 2024 bisa langsung dimasukkan ke dalam sistem baru yang dibuat Kominfo guna menangkal hoaks, yaitu dengan metode tagging atau penandaan.
“Mereka tagging, sehingga informasinya dipantau langsung oleh tim. Dan kalau ada hoaks atau disinformasi seputar para pimpinan daerah tersebut akan ditangani lebih cepat,” terang Prabu.
Prabu mengatakan metode ini tentunya bekerja sama dengan platform media sosial. Caranya, dengan melakukan registrasi nama-nama calon kepala daerah melalui platform-platform media sosial. Hal tersebut, kata dia, baru dapat dilakukan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan nama-nama calon kepala daerah.
“Misalnya nanti kalau sudah tetap daftar atau nama calon kepala daerah dari KPU, nama-nama itu akan kami register ke platform,” ujar dia.
Dia menjelaskan, dengan memberlakukan metode tagging, informasi terkait Pilkada 2024 beserta para calon yang berlaga dapat dipantau dan ditangani lebih cepat.
“Istilahnya, platform itu melakukan tagging, sehingga informasi seputar calon-calon tersebut akan dijaga lebih cepat,” kata Prabu.
“Akan ada tim khusus untuk memantau sekian ratus calon pimpinan daerah tersebut, sehingga kalau ada disinformasi atau hoaks itu bisa lebih cepat direspons, bisa lebih cepat ditangani,” sambung dia.
Menurut Prabu, metode seperti ini sebelumnya belum pernah diterapkan dalam proses pemilu maupun pilkada.
“Sebelumnya belum pernah metode seperti ini. Jadi hoaks itu basisnya pelaporan, kemudian ditangani,” katanya.
Dia mengaku, saat ini sudah mengundang beberapa platform media sosial untuk berkolaborasi.
“Yang kemarin kami undang dan juga berkomitmen itu YouTube, Meta, Tiktok, Google, Snake, dan X,” pungkas Prabu.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Bayu Septianto
