tirto.id - Dinamika politik jelang pilkada serentak yang akan digelar November 2024 masih sangat dinamis. Misalnya, di Pilgub Jawa Timur, PDIP mulai melakukan pendekatan dengan bakal calon petahana, Khofifah Indar Parawansa.
Hal tersebut diungkapkan Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Said Abdullah. “PDIP lagi merayu Mbak Khofifah,” kata politikus asal Sumenep itu di sela kegiatan Ramadhan di Kantor PDIP Jatim di Surabaya, Minggu malam (31/3/2024) sebagaimana dikutip Antara.
Namun, Said yang juga pernah maju sebagai cawagub dari PDIP dalam Pilgub Jawa Timur 2013 itu mengaku, prosesnya tidak dalam koridor dukung-mendukung, melainkan penjajakan pandangan Khofifah kepada PDIP.
“Begitu juga sebaliknya, PDIP mengajak Mbakyu Khofifah seperti apa yang beliau mau dalam lima tahun ke depan,” kata Said.
Niatan PDIP menggandeng Khofifah tidak dipungkiri Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Ia menuturkan, politik daerah dengan nasional memiliki konfigurasi berbeda. Ia menilai tidak masalah jika PDIP bekerja sama dengan partai lain dalam pelaksanaan pilkada.
“Tidak ada persoalan di dalam membangun kerja sama karena dinamika politik daerah itu berbeda dengan tingkat nasional,” kata Hasto saat ditemui awak media di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).
Hasto juga menilai dinamika politik pada tingkat nasional dan daerah sangatlah berbeda. Kendati demikian, menurut dia, hal itu tidak mengubah sikap partai berlambang kepala banteng moncong putih itu.
Hasto menegaskan PDI Perjuangan akan merangkul seluruh komponen bangsa. Ia menyinggung posisi pendiri bangsa yang mengakomodasi pemikiran kebangsaan dan pola pembangunan semesta berencana yang telah disusun dengan baik dapat diwujudkan.
“Kami terus berjuang agar demokrasi yang berkedaulatan rakyat itu dapat dilakukan. Yang penting kontestasi yang fair, kontestasi yang tidak melibatkan alat-alat negara dan melibatkan sumber daya negara,” kata Hasto.
Peluang PDIP Merapat ke Khofifah
Posisi PDIP yang membuka peluang mengusung Khofifah akan membuat koalisi mantan mensos itu akan sangat gemuk. Bahkan, jika PKB tidak mengusung calon sendiri, maka ada kemungkinan Khofifah akan melawan kotak kosong. Apalagi Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tidak jadi maju di Pilgub Jatim.
Sebagai catatan, perolehan kursi DPRD Jawa Timur menunjukkan setidaknya hanya satu partai yang mampu mengusung kandidat sendiri, yakni PKB dengan 27 kursi. PKB menjadi parpol yang bisa mengusung calon gubernur-wakil gubernur Jatim tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.
PDIP dan Partai Gerindra berada di peringkat kedua dan ketiga karena sama-sama memiliki 21 kursi. Namun, secara suara PDIP mengungguli Partai Gerindra. Secara berturut-turut disusul Partai Golkar dengan 15 kursi, Partai Demokrat 11 kursi, PAN lima kursi, PKS Lima kursi, PPP empat kursi dan PSI satu kursi.
Jika mengacu pada penghitungan terakhir, Khofifah sudah mengantongi tiket untuk maju Pilkada Jawa Timur. Ia mendapat rekomendasi dari Gerindra, Golkar, PAN dan Partai Demokrat. Bila ditotal, Khofifah sudah mengantongi 52 kursi atau hampir setengah parlemen Jawa Timur yang mencapai 120 kursi. Jika PDIP merapat, maka Khofifah dipastikan menguasai parlemen Jawa Timur karena memegang suara mayoritas.
Analis politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suko Widodo, menilai langkah PDIP wajar bila menggunakan kalkulasi politik. Sebab, kata dia, Khofifah punya kekuatan riil lewat muslimat NU. Ia juga menilai, PDIP yang punya kekuatan besar akan berupaya untuk menempel pada Khofifah yang punya kekuatan riil dalam memenangkan pemilu.
“Itu (kerja sama partai dengan ormas seperti Muslimat NU) saya kira bukan sekadar cek kosong ketika memberikan, meminta kerja sama pasti dugaan saya dia akan tawarkan wakilnya,” kata Suko kepada reporter Tirto, Rabu (3/4/2024).
Suko mengatakan, peluang kolaborasi PDIP dengan Khofifah masih mungkin terjadi. Ia beralasan, partai bisa saja menggunakan logika realistis ketika melihat kandidat mereka melawan kandidat lain. Dalam kasus ini, Khofifah masih cukup kuat di Jawa Timur. Namun, basis massa PKB akan lebih kuat merapat dengan Khofifah daripada PDIP karena lebih memiliki napas sama, yakni konstituen NU dan muslimat.
Jika PDIP masuk plus PKB, maka Khofifah akan mempunyai kekuatan sangat besar. Karena itu, ia tidak memungkiri potensi Khofifah melawan kotak kosong dalam Pilkada Jatim 2024. Namun, hal itu akan berbahaya secara politik.
“Bukan soal baik buruk (ketika Khofifah calon tunggal), tapi kemudian yang bahaya adalah ketika ini menjadi kekuatan tunggal sehingga balancing, fungsi kontrolnya tidak ada," kata Suko.
Dosen politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, juga mengatakan Khofifah adalah tokoh kuat di Jawa Timur. Ia tidak memungkiri PDIP membangun komunikasi dengan Khofifah untuk pemenangan Pilkada Jatim.
Meski keputusan berada di tangan Megawati selaku ketua umum, kata dia, upaya komunikasi PDIP serius dengan meminta Said Abdullah turun tangan. Said dikenal dekat dengan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani dan Megawati adalah simbol PDIP serius melirik Khofifah.
Menurut Surokim, langkah PDIP sangat di luar pakem. Sebab, manuver PDIP di Jawa Timur rerata adalah mengusung kader mereka sendiri dan mereka ogah menjadi pengikut dalam Pilkada Jawa Timur selama ini.
Dalam catatan, PDIP memang tidak pernah absen dalam mengusung kader mereka di Pilkada Jawa Timur. Pada Pilkada 2008, PDIP mengusung Sutjipto dan Ridwan Hisjam. Sutjipto adalah inisiator pendirian PDIP di masa lalu. Pada Pilkada 2013, PDIP mengusung Bambang DH dan Said Abdullah. Di Pilkada 2018, PDIP menggandeng PKB dengan menempatkan Puti Guntur Soekarno sebagai cawagub.
Selain itu, selama tiga kali periode Pilkada Jatim, PDIP juga selalu berseberangan dengan Khofifah.
“(Langkah politik PDIP) tidak biasa menurut saya, tapi ini strategi kalau ukurannya kemenangan, memang realistis. Sejauh ini memang tingkat kepuasan terhadap kinerja Bu Khofifah dan elektabilitas masih relatif paling tinggi,” kata Surokim kepada reporter Tirto.
PDIP, kata Surokim, tidak memiliki kader kuat dalam menghadapi Pilkada Jawa Timur. Opsi yang mereka punya hanya ada Mensos Tri Rismaharini. Di sisi lain, hasil Pilpres 2024 sudah menunjukkan kondisi riil PDIP saat ini sehingga opsi merapat ke kandidat paling kuat bisa realistis untuk kemenangan.
Khofifah Tetap akan Ada Lawan?
Surokim mengatakan, situasi PDIP merapat ke Khofifah dapat menjadi kenyataan. Namun, Pilkada Jawa Timur bukan berarti akan menempatkan Khofifah melawan kotak kosong. Ia menilai, PKB justru akan teguh melawan Khofifah di Pilkada Jatim.
“Kemungkinan besar PKB akan sendirian melawan koalisi super gemuk Jawa Timur,” kata Surokim.
Surokim beralasan, PKB di kepemimpinan Muhaimin memiliki penghalang psikologis dengan kelompok Khofifah. Ia yakin PKB sudah menyiapkan kader mereka untuk bertarung di Jawa Timur. Namun, ia pesimistis dengan wacana Cak Imin akan turun di Pilkada Jatim. Ia lebih melihat Ketua DPW PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar, yang berpeluang akan maju.
“Masak sih Cak Imin di pilpres turun gelanggang ke Pilgub Jatim? Saya enggak percaya itu. Paling tidak ya kader-kader di level Gus Halim atau mungkin PKB punya pandangan lain mengusung kader dari Jawa Timur yang mungkin kalibernya bisa kompetitif di tingkat nasional,” kata Surokim.
Sebaliknya, Suko justru bertanya-tanya apakah koalisi di nasional akan berimbas pada pilkada? Hal itu akan berimbas pada situasi Pilkada Jawa Timur mendatang. Ia beralasan, residu pilpres bisa saja digunakan untuk pemenangan Pemilu 2024 di daerah.
“Sejauh ini belum ada, belum mendengar. Toh, saya kira kan mesti punya pride sendiri ya. Problemnya sekarang apakah yang menjadi koalisi di pusat juga diturunkan ke daerah? Ini, kan, kita enggak tahu juga dari mereka,” kata Suko.
Suko menilai, ada beberapa nama yang cukup bisa bersaing untuk melawan Khofifah di Jawa Timur, seperti Menaker, Ida Fauziyah; Mensos Tri Rismaharini; Wakil Bupati Sumenep, Dewi Khalifah; hingga Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadad.
Ia menilai konfigurasi saat ini masih bisa berubah, apalagi waktu masih cukup panjang sehingga masih ada kemungkinan akan muncul lawan Khofifah.
“Yang pasti dari politik adalah ketidakpastian itu sendiri. Surat [rekomendasi] itu saya kira bisa juga kita lihat apa tetap konsisten. Masih cukup panjang," kata Suko.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
