Ketika BUMN Merana Menanti Dana Pemerintah yang Tak Kunjung Cair

Oleh: Vincent Fabian Thomas - 3 Desember 2020
Dibaca Normal 2 menit
Dalam waktu kuran dari satu bulan, dana pemulihan ekonomi untuk BUMN belum juga maksimal. Padahal di satu sisi mereka sangat butuh itu untuk bertahan.
tirto.id - Stimulus khusus perusahaan pelat merah dalam anggaran pembiayaan korporasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tak kunjung cair. Mereka pun harus bertahan dengan segala keterbatasan meski COVID-19 sudah membuat kantong cekak.

Menurut data Kementerian Keuangan, ada uang sekitar Rp19,65 triliun dianggarkan sebagai dana talangan untuk modal kerja dan membantu arus kas sejumlah BUMN seperti PT Garuda Indonesia, PT Kereta Api Indonesia, PT Perkebunan Nusantara, sampai PT Krakatau Steel. Lalu ada Rp24,07 triliun sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Biofarma untuk keperluan vaksin, PT Hutama Karya agar dapat melanjutkan tol Trans Sumatera, sampai PT Indonesia Financial Group (IFG) Life yang salah satunya untuk menyelesaikan restrukturisasi polis nasabah Jiwasraya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah menjanjikan PMN bagi BUMN bisa cair per Agustus 2020, sementara dana talangan atau pinjaman investasi dijanjikan cair paling lambat pekan ke-4 November.

Sayangnya, memasuki bulan Desember, anggaran ini tak kunjung masuk ke kas. Per 25 November, realisasi pembiayaan korporasi mandek di angka Rp2 triliun atau 3 persen dari total pagu Rp61,2 triliun. Realisasi Rp2 triliun itu hanya untuk penjaminan kredit seperti yang dijalankan Jamkrindo.

Sri Mulyani tak menampik fakta ini dalam konferensi pers, Selasa (1/12/2020). Namun ia memastikan anggaran sudah siap digelontorkan. Ia bilang, “tinggal masalah eksekusi penetapan dalam bentuk PP-nya.”


Alasan “menunggu PP” ini sudah beberapa kali diutarakan pemerintah sejak berbulan lalu. Kali ini Sri Mulyani mengaku ada prasyarat yang harus dibereskan dulu. Salah satunya, BUMN harus merestrukturisasi keuangan dan tata kelola. Dengan kata lain, perseroan harus punya rencana untuk bisa bangkit dan tetap sehat sebelum disuntik dana segar.

Meski hanya tersisa kira-kira 20 hari kerja untuk merealisasikannya, Sri Mulyani memastikan anggaran ini tak akan tertunda hingga tahun depan. “Kami optimistis tetap terjalankan di 2020,” katanya.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI, Selasa (14/7/2020), Direktur Utama PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menjelaskan betapa pentingnya dana talangan. Tanpa dana talangan, mereka terpaksa harus terus bertahan dengan menggunakan fasilitas utang dari Himpunan Bank Negara (Himbara) dengan bunga komersial yang tentu membebani perusahaan plat merah itu.

Mereka bilang sudah mengajukan pinjaman senilai Rp8,5 triliun dari total dana Rp9,5 triliun yang diperlukan dengan skema mandatory convertible bond (MCB).


Laporan keuangan Garuda per Q3 2020 menunjukkan perseroan sudah merugi 1,1 miliar dolar AS atau Rp16,5 triliun (asumsi kurs Rp15.000/dolar AS). Kerugian ini membengkak dari semester I 2020 yang mencapai 712,72 juta dolar AS, seiring jumlah penumpang yang belum sepenuhnya pulih.

Ketika dikonfirmasi ulang, Selasa (1/12/2020), Irfan mengatakan pinjaman dari PEN itu belum selesai. Meski demikian, ia memastikan perseroan masih bisa bertahan. “Masih terbang buktinya,” jawab Irfan optimistis.

Sementara Direktur Utama PT Hutama Karya Budi Harto, dalam rapat dengar pendapat Komisi XI DPR RI, Selasa (17/11/2020), memperkirakan kebutuhan dana senilai Rp120,22 triliun untuk mengoperasikan dan melanjutkan konstruksi tol Trans Sumatera tahap I. Sayangnya HK hanya mampu menyediakan Rp38,72 triliun--dengan Rp27 triliun berasal dari PMN yang sudah mereka terima lebih awal.

HK masih kekurangan Rp80,50 triliun. Namun, dalam PEN pembiayaan korporasi tambahan, PMN yang dijanjikan hanya Rp7,5 triliun. Bahkan Budi menyebutkan kepastian tambahan PMN yang ia ketahui justru lebih kecil lagi, yaitu Rp6,2 triliun. Budi pun berharap kalau sisa PMN senilai Rp7,5 triliun ini bisa ditambah untuk menutupi kekurangan Rp80,5 triliun.


Di tahun ini, HK sempat berencana menjual sejumlah ruas tol tetapi tak berhasil karena imbal hasil investasi terlalu kecil. Mereka bahkan sempat mengusulkan sebagian ruas Trans Sumatera cukup dibangun jalan nasional saja untuk mengurangi beban keuangan sekaligus mengantisipasi lalu lintas yang masih rendah.

Dihubungi terpisah, Senior Executive Vice President (SEVP) Corporate Secretary HK Muhammad Fauzan membenarkan kalau perseroan masih menunggu pencairan PMN tahap II. Meski proses pencairan belum rampung, Fauzan memastikan kalau perusahaan tetap bisa berjalan. “Saat ini kondisi kinerja solid dengan performa perusahaan masih on the track,” ucap Fauzan kepada reporter Tirto, Rabu (2/12/2020).

Di antara banyak BUMN, PT Kereta Api Indonesia mungkin salah satu yang paling beruntung. Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo menyatakan perseroan menerima dana talangan modal PEN Rp3,5 triliun yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Investasi dengan Kemenkeu, Selasa (1/12/2020). Dana talangan ini tentu sangat membantu kelancaran arus kas perseroan. Per September 2020 saja, KAI mengalami kerugian hingga Rp2,5 triliun.

Reporter Tirto bertanya kepada staf khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo kapan persisnya dana cair. Sayangnya Yustinus belum dapat menjawab dengan pasti. “Saya cek dulu. Payung hukum untuk PMN/pinjaman mestinya sudah selesai. Mungkin tidak perlu dirujuk (PP) karena sifatnya teknis dan diasumsikan sudah ada,” ucap Yustinus kepada reporter Tirto, Selasa.

Baca juga artikel terkait PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL atau tulisan menarik lainnya Vincent Fabian Thomas
(tirto.id - Bisnis)

Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Rio Apinino
DarkLight