tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pencairan pos anggaran pembiayaan korporasi akan dilakukan segera dalam waktu dekat ini. Ia bilang sekitar Rp15,5 triliun sudah memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Sebagian dari anggaran itu akan dicairkan sebagai Penanaman Modal Negara (PMN) bagi BUMN yang membutuhkan penyuntikan dana pemerintah.
“Pencairan diharapkan bisa terjadi Agustus 2020 ini sehingga bisa meningkatkan kinerja BUMN penerima PMN. Sehingga mereka bisa menjadi motor juga penggerak pemulihan ekonomi,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Senin (10/8/2020).
Sri Mulyani mengatakan anggaran pembiayaan korporasi ini memiliki pagu Rp53,57 triliun. Sekitar 28,9 persennya sudah ada informasi akan digunakan untuk apa atau DIPA senilai Rp15,5 triliun. Sekitar Rp3,4 triliunnya bisa dicairkan tanpa menggunakan DIPA. Dari seluruhnya masih ada sekitar Rp34,7 yang belum memiliki DIPA atau setara 64,67 persen dari pagu.
Selain PMN BUMN, anggaran ini akan digunakan untuk penjaminan kredit korporasi padat karya. Ia bilang program ini sudah siap dilaksanakan. Meski demikian, ia mengatakan kalau pemberian pinjaman bagi beberapa BUMN masih sedang dimatangkan.
Adapun dalam rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah, ada sekitar Rp42,07 triliun anggaran yang disiapkan untuk BUMN. Dari jumlah itu hanya Rp15,5 triliun yang merupakan PMN untuk Hutama Karya Rp7,5 triliun, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Rp6 triliun, dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM Rp1,5 triliun, dan Indonesia Tourism Development Corporation Rp0,5 triliun.
Sementara itu sekitar Rp19,65 triliun adalah dana talangan menggunakan skema pinjaman dan harus dikembalikan pada waktu tertentu. Pos anggaran ini merupakan bantuan modal kerja yang ditujukan membantu keuangan BUMN. Rinciannya PT Garuda Indonesia Rp8,5 triliun, PT KAI Rp3,5 triliun, PT PTPN Rp4 triliun, Krakatau Steel Rp3 triliun, dan Perumnas Rp0,65 triliun.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Reja Hidayat
