tirto.id - Zulfikar menghela napas sambil mematikan mesin kendaraan roda duanya. Driver ojek online (ojol) itu terkejut dengan langkah pemerintah yang ingin menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM). Sebagai pekerja yang menghabiskan waktu di jalan, BBM tentu sudah menjadi bagian penting para pengemudi.
“Kalau sampai benar (subsidi BBM dihapus) gila sih," celetuknya kepada reporter Tirto, Selasa (22/11/2022).
Pria berusia 34 tahun itu khawatir. Jika subsidi BBM dihapus, maka harga BBM tak lagi terjangkau. Sementara penghasilannya sebagai mitra ojol tidak seberapa. Cukup hanya untuk kebutuhan sehari-hari keluarga saja.
Upaya penghapusan subsidi BBM, kata Zulfikar, tentu akan berdampak bagi dirinya juga pengemudi ojol lainnya. Karena otomatis bakal ada pengeluaran lebih untuk beli bensin dan harus rela mengorbankan pengeluaran yang seharusnya untuk keperluan lain.
"Iya tentu pasti berdampak buat kami jika subsidi selama ini diberikan dihapus," imbuhnya.
Nur Azizah yang mengandalkan transportasi umum untuk kebutuhan aktivitas keseharian kerjanya juga demikian. Ia mengaku keberatan bila pemerintah menghapus subsidi BBM. Terlebih situasi saat ini masih sangat sulit.
“Buat orang yang penghasilannya sudah tinggi mungkin tidak seberapa, tapi kami yang masih di bawah bagaimana?" ujarnya mempertanyakan.
Faktanya, kata Nur, meski subsidi BBM saat ini masih diberikan, transportasi umum seperti bus dan ojol harganya semakin mencekik kantong. Ini tidak terlepas dari imbas penyesuaian harga BBM bersubsidi sebesar 30 persen beberapa waktu lalu.
Pada 3 September 2022, pemerintah memutuskan untuk menaikkan BBM bersubsidi jenis solar dari Rp5.150/liter menjadi Rp6.800/liter, kemudian Pertalite (RON 90) dari Rp7.650/liter menjadi Rp10.000/liter. Harga tersebut pun masih mendapatkan subsidi dari pemerintah dan masih di bawah harga keekonomian saat ini.
Alasan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut karena anggaran subsidi akan membengkak jika harga solar dan Pertalite tidak dinaikkan. Pemerintah sendiri memprediksi anggaran subsidi energi naik menjadi Rp502 triliun. Bahkan belanja subsidi diperkirakan bisa mencapai Rp698 triliun bila harga BBM tidak dinaikkan.
“Apalagi, jika pemerintah menghapus subsidi BBM dan mengembalikannya ke harga keekonomian, makin sulit terjangkau transportasi umum," jelas Nur.
Berawal dari KTT G20 di Bali
Rencana menghapus subsidi BBM sendiri mencuat ketika para pimpinan negara G20 menyepakati bahwa untuk mencapai target energi bersih dan berkelanjutan, G20 sepakat menghapus subsidi. Pernyataan bersama itu tertuang dalam poin deklarasi para pemimpin negara G20 dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Bali.
Dalam poin 12 dari 52 poin disepakati, G20 menegaskan komitmennya tersebut guna mencapai target SDG 7. Kemudian berupaya menutup kesenjangan energi akses sehingga diharapkan bisa memberantas kemiskinan energi.
Menyadari peran kepemimpinan G20, dan dipandu oleh Bali Compact dan Peta Jalan Transisi Energi Bali, kepala negara berkomitmen untuk mencari solusi untuk mencapai stabilitas pasar energi, transparansi, dan keterjangkauan.
“Kami akan meningkatkan upaya kami untuk mengimplementasikan komitmen tersebut dibuat pada tahun 2009 di Pittsburgh untuk menghapus dan merasionalisasi, dalam jangka menengah, tidak efisien subsidi bahan bakar fosil yang mendorong konsumsi boros dan berkomitmen untuk mencapainya tujuan, sambil memberikan dukungan yang ditargetkan untuk yang paling miskin dan paling rentan," tulis deklarasi tersebut dikutip Tirto.
G20 akan mempercepat transisi dan mencapai tujuan iklim kita dengan memperkuat rantai pasokan energi dan keamanan energi, dan diversifikasi bauran dan sistem energi.
Para pemimpin juga akan dengan cepat meningkatkan penyebaran pembangkit listrik nol dan rendah emisi, termasuk sumber daya energi terbarukan, dan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi energi, teknologi pengurangan serta teknologi penghilangan, dengan mempertimbangkan keadaan nasional.
Diminta Tak Terburu-buru
Direktur Executive Energy Watch, Mamit Setiawan meminta, pemerintah agar tidak terburu-buru dalam upaya penghapusan subsidi BBM di dalam negeri. Karena pada dasarnya subsidi BBM diberikan oleh pemerintah tujuannya adalah dalam rangka peningkatan ekonomi kepada masyarakat.
Jangan sampai, kata dia, ketika menuju energi bersih dan menghapus subsidi BBM malah mengorbankan masyarakat.
“Kita tidak perlu terburu-buru ya. Kenapa? Karena subsidi diberikan kepada masyarakat rentan demi meningkatkan masyarakat dan membantu menahan daya beli mereka," kata dia saat dihubungi Tirto, Senin (21/11/2022).
Menurut Mamit, Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara-negara G20 lain, bahkan G7 yang sudah maju. Di mana mereka tidak perlu memberikan subsidi kepada masyarakatnya lantaran seluruh pendapatan mereka tumbuh di negara masing-masing.
“Saya kira jika masyarakat kita tidak benar-benar diberikan subsidi itu akan menambah beban bagi perekonomian masyarakat. Dan bisa juga meningkatkan melemahnya perekonomian nasional dan berdampak kepada pengangguran dan lain,” kata dia.
Atas dasar itu, dia meminta kepada pemerintah agar membuat kebijakan secara hati-hati terutama yang menyangkut dengan banyak orang. Jika memang kondisi negara dan masyarakat sudah siap baru bisa diimplementasikan.
“Hanya saja perlu diperhatikan mekanisme subsidi saat ini subsidi terbuka ke depan harus dibuat dengan tertutup sehingga subsidi ini tepat sasaran. Tapi tidak dihapuskan serta merta dalam waktu dekat ini. Saya tidak setuju," tegasnya.
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyebut, ide untuk penghapusan BBM subsidi sebetulnya sudah lama ingin dilakukan pemerintah. Namun problemnya adalah hanya sekadar untuk penghematan subsidi tahunan. Bukan justru melakukan alokasi BBM subsidi untuk mendorong percepatan energi baru terbarukan.
“Sehingga yang terjadi penghematan dari subsidi BBM konteks negara berkembang seperti Indonesia justru bisa lari anggaran itu untuk proyek-proyek yang tidak berhubungan dengan transisi energi bersih," ujarnya dihubungi terpisah.
Bhima mendorong, jika terjadi penghematan subsidi energi, maka anggarannya itu harus dipastikan masuk ke dalam alternatif yang bisa terjangkau oleh masyarakat. Karena kalau BBM misal harganya naik akibat pencabutan subsidi, maka problemnya adalah para petani, pekerja, dan nelayan yang akan terdampak.
Oleh karenanya, harus ada alternatif diberikan oleh pemerintah. Misal jika nelayan tidak beli solar yang terjangkau, maka pemerintah harus berikan kapal-kapal listrik sebagai gantinya. Begitupun para petani yang masih menggunakan traktor berbagan bakar bensin diganti menjadi listrik.
“Pertanyaannya apakah pemerintah mau membelikan juga alternatif tadi dengan harga yang terjangkau? Karena kondisi akan sangat aneh BBM naik karena penghapusan BBM subsidi, sementara masyarakat diminta motor listrik dan mobil listrik yang harganya sangat tinggi,” kata Bhima.
Penjelasan Pemerintah
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menjelaskan, penerapan penghapusan BBM subsidi dilakukan tergantung dari kondisi masing-masing negara. Pemangkasan subsidi tersebut juga bukan serta merta disepakati kemudian langsung berlaku.
“Berdasarkan kondisi masing-masing dan bertahap, masa dihapusin," ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Sementara dalam konferensi pers di Bali, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, poin kesepakatan 12 memang bertujuan untuk mencapai tujuan SDGs 7. Salah satunya bagaimana akses terhadap energi dan menghilangkan kemiskinan akibat adanya kekurangan terhadap energi.
“Dalam paragraf ini dibahas berbagai langkah-langkah yang dibutuhkan, apabila dalam hal ni sustainable atau menuju zero atau low emission carbon untuk energi maka salah satu yang dibutuhkan itu dari fosil fuel atau coal," jelasnya saat konferensi pers.
Namun dalam implementasinya, seluruh negara nanti termasuk Indonesia juga akan berhati-hati untuk menuju transisi energi. Karena di sisi lain, jika mau melakukan transisi hijau itu tidak hanya masalah subsidi, tapi juga masalah pendanaan untuk retiring coal mauapun dalam investasi renewable energy.
Akan tetapi, lanjut Sri Mulyani, dalam presidensi G20 Indonesia masyarakat tidak akan terbebani dengan adanya transisi energi. Lantatan Indonesia sendiri mendapatkan dukungan pendanaan sebesar 20 miliar dolar AS dari Just Enegy Transtition Partnership (JETP) untuk menuju energi bersih.
“Dana yang berasl dari berbabagai sumber yang bisa kemudian digunakan atau didedikasikan dalam rangka transisi energi tadi, ini semua satu paket,” kata Sri Mulyani.
Di sisi lain, PT Pertamina (Pesero) sebagai operator pun mengaku siap jika subsidi BBM dihapus. Namun kebijakan mengenai penetapan subsidi BBM sepenuhnya merupakan ranah pemerintah sebagai regulator. Sementara Pertamina Patra Niaga hanya sebagai operator yang ditugaskan dalam menyalurkan BBM bersubsidi.
“Sebagai operator, kami akan mengikuti seluruh regulasi BBM subsidi yang sudah ditetapkan regulator," imbuh Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz
