Kesepakatan Ekonomi Digital ASEAN Lahir, Diteken November 2026

tirto.id - Negara-negara anggota ASEAN menyepakati penyelesaian perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) dalam pertemuan puncak tingkat Menteri Ekonomi ASEAN di Cebu, Filipina. Perjanjian kerangka ekonomi digital regional pertama di dunia itu ditargetkan ditandatangani pada November 2026.

"Seluruh negara anggota ASEAN berkomitmen untuk menyelesaikan semua substansi perundingan pada Putaran ke-21 (final) di bulan Mei 2026, berdasarkan kesepakatan AECC di Cebu ini. Target tegas kita, penandatanganan perjanjian DEFA harus dapat dilaksanakan pada bulan November tahun ini (KTT ASEAN), setelah melalui proses legal scrubbing dan konsultasi domestik di masing-masing negara," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam ASEAN Economic Community Council (AECC) ke-27, sebagai keterangan tertulis resmi, Kamis (7/5/2026).

Airlangga menegaskan bahwa meski teks DEFA belum sempurna, penyelesaiannya tidak boleh ditunda.

"Walaupun DEFA text belum sempurna, namun harus segera diselesaikan sambil dilakukan review berkala sesuai dengan perkembangan dinamika ekonomi digital," ujarnya.

Pernyataan itu disambut apresiasi seluruh negara peserta pertemuan.

Pasca penandatanganan, proses ratifikasi oleh masing-masing negara anggota ASEAN ditargetkan rampung dalam 180 hari, mencerminkan urgensi dan komitmen kolektif untuk segera merealisasikan manfaat DEFA bagi kawasan.

DEFA pertama kali diinisiasi pada masa Keketuaan Indonesia tahun 2023.

Berdasarkan studi BCG, kesepakatan DEFA yang komprehensif berpotensi menggandakan nilai ekonomi digital ASEAN dari USD1 triliun menjadi USD2 triliun pada 2030.

Bagi Indonesia, DEFA sejalan dengan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 dan mendukung aksesi OECD. Implementasi DEFA diharapkan memperkuat kebijakan berbasis praktik internasional, menarik investasi di sektor teknologi tinggi, memperkuat kedaulatan data nasional, serta membangun ekosistem digital yang inklusif dan berdaya saing, termasuk bagi UMKM.

Selain DEFA, pertemuan AECC ke-27 juga membahas respons ASEAN terhadap dampak konflik di Selat Hormuz yang mengganggu pasokan energi dan memicu lonjakan harga di kawasan.

AMRO mengindikasikan ASEAN menghadapi tekanan stagflasi terkuat sejak 2011, sementara ADB mengusulkan penguatan ketahanan energi dan pangan melalui kerja sama konkret dengan badan-badan ASEAN dan sektor swasta.

Mewakili Indonesia, Airlangga menekankan pentingnya langkah konkret untuk menjaga stabilitas kawasan.

"Untuk mengatasi disrupsi, diperlukan ketahanan energi, optimalisasi platform kerja sama yang ada, dan fokus pada penguatan perdagangan antar anggota ASEAN dengan mitra strategis, seperti ASEAN Plus One FTAs dan the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) serta memanfaatkan kerja sama ketahanan energi seperti ASEAN Power Grid (APG) and ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security (APSA). Selain itu, pemanfaatan kekuatan sentralitas ASEAN diperlukan untuk membangun supply chain resilience di kawasan," tutur Airlangga.

Sekretariat ASEAN dalam kesempatan yang sama mengusulkan ASEAN CORE (Coordinated Response for Enduring Resilience) sebagai respons segera untuk ketahanan regional, mencakup penguatan institusi, pendalaman integrasi keuangan, serta peningkatan ketahanan energi, pangan, dan rantai pasok maritim.

Pertemuan AECC ke-27 digelar di Dusit Thani, Cebu, di bawah Keketuaan Filipina bertema "Navigating Our Future, Together".

Airlangga didampingi Sesmenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital, Ali Murtopo Simbolon, serta Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Edi Pambudi.