tirto.id - Juru Bicara Kementerian Agama, Sunanto, menegaskan bahwa Kemenag tidak ingin mengintervensi pesantren perihal kebijakan antikekerasan bagi santri. Walaupun, saat ini ada sejumlah pesantren yang diduga terjadi peristiwa kekerasan, baik itu dilakukan guru kepada santri maupun sesama santri.
Menurut Sunanto, Kemenag tak bisa asal masuk dan mengintervensi kebijakan di pesantren, sehingga perlu trik dan pendekatan khusus ke pesantren.
"Dan Kementerian Agama masuk butuh pendekatan yang tersendiri ya. Jadi memang belum sampai kepada suatu pendekatan yang begitu luas, sehingga kalau diatur disangkanya pesantren bawahan Kementerian Agama. Itu repot lagi nanti," kata Sunanto dalam media gathering Religion Fest di kawasan Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).
Kemenag pun memilih melakukan asesmen dan pendekatan melalui edukasi pesantren ramah anak. Saat dikonfirmasi apakah Kemenag akan membentuk satuan tugas (satgas) menghadapi kasus kekerasan tersebut, Sunanto menjabarkan bahwa hal itu belum dilakukan.
"Kita melakukan asesmen kepada pesantren tentang pendidikan yang ramah anak, jadi edukasi bagaimana melakukan pendekatan, belum sampai ke Satgasnya," kata dia.
Sunanto menegaskan bahwa Kementerian Agama tak segan untuk bekerja sama dengan aparatur penegak hukum untuk menangani kasus kekerasan di pesantren.
Dalam sejumlah kasus yang dihimpun Tirto terdapat kasus kekerasan dengan penyiraman air cabai kepada santri di Aceh hingga kasus pemukulan berujung kematian di Ponpes Az-Zayadiyy di Solo.
"Makanya kami kemarin selalu tangani dari informasinya itu selalu ditangani, karena harus bekerja sama dengan pihak aparatur negara," katanya.
Di tengah persoalan kekerasan di pesantren tersebut, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Abu Rokhmad, mengajak segenap masyarakat untuk mengenang kembali perjuangan ulama dan santri dalam mengusir penjajah sekaligus mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
"Kita ingin mengajak para santri dan juga publik secara umum mengenang kembali bagaimana perjuangan para ulama zaman dulu dan para santri yang ikut dalam rangka untuk mengusir penjajah, mempertahankan kemerdekaan. Kita tahu bahwa 22 Oktober sebagai Hari Santri itu mengawali perjuangan 10 November 1945 di Surabaya," kata Abu.
Puncaknya, Abu mengatakan peringatan Hari Santri 2024 akan ditandai dengan Apel Hari Santri pada 22 Oktober mendatang. Dalam apel itu, seluruh komponen masyarakat dapat ikut serta memeriahkan peringatan Hari Santri.
Sunanto menambahkan Apel Hari Santri mengundang kehadiran Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto serta pimpinan MPR, DPR, dan pimpinan lembaga negara lainnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto
