Masuk tirto.id
tirto.id - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memutuskan menunda rapat kerja dengan pemerintah, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Kepala Badan Standarisasi Nasional, dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KARS) hari ini, Senin (10/11/2025).
Keputusan ini diambil imbas ketidakhadiran Menteri Perdagangan, Budi Santoso, dalam rapat tersebut. Tak hanya itu, beberapa anggota Komisi VI DPR juga menilai bahwa absennya Budi Santoso menandakan ketidak seriusan Kementerian Perdagangan dalam menangani persoalan industri baja.
Dalam rapat yang direncanakan digelar pagi tadi, Budi Santoso diwakili oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Tommy Andana. Sementara Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita diwakili oleh Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza.
"Kita hargai, sampai wakil menteri, oke lah. Tapi, kalau yang lainnya dihadiri level Dirjen, apalagi staf ahli menteri, nanti kita hanya bisa mendengarkan presentasi-presentasi seperti ini," kata anggota Komisi VI dari fraksi Demokrat, Herman Khaeron, di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025).
Menurutnya, raker dengan pejabat di bawah level wakil menteri tidak akan mendapat hasil maksimal karena pembahasan tidak akan mencapai substansi yang diharapkan. "Pernyataan kita tidak akan direspon," sambungnya.
Padahal, penanganan masalah industri baja membutuhkan koordinasi yang erat antara satu stakeholder dengan stakeholder yang lain. Sehingga, dengan koordinasi tersebut mampu tercipta kebijakan yang benar-benar efektif untuk menyelamatkan industri baja yang sampai kini terus merugi.
"Kita ingin ada langkah strategis untuk menyelamatkan industri baja nasional. Kami semangat pagi ini datang ke sini karena peserta rapatnya sudah jelas, kalau begini percuma, nanti kita ujung-ujungnya akan repot lagi," tambah Herman.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VI DPR, Nurdin Halid, turut menyayangkan absennya Mendag dari rapat kerja ini. Menurutnya, ketidaksetaraan hadirin ini juga menandakan bahwa Mendag hanya melihat rapat dengan Komisi VI dan KARS sebagai urusan teknis saja.
Terlebih, menurutnya, rapat ini merupakan upaya dari DPR, pemerintah, Danantara, dan dunia usaha untuk meningkatkan kedaulatan ekonomi Indonesia melalui penyelamatan industri baja yang kini sedang sakit.
"Ini bukan sekadar urusan bisnis baja, tapi bagian dari upaya menegakkan kedaulatan ekonomi nasional dan menghargai produk dalam negeri," kata Nurdin.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Hendra Friana
