Indeks Dpr Ri

Anggota DPR meminta Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, agar menarik Mayjen Novi Helmy Prasetya, dari jabatan Direktur Utama Perum Bulog.

Puan Maharani mengatakan foto maupun dokumen DIM revisi UU Polri yang beredar di publik saat ini bukan merupakan dokumen resmi.

DPR belum menentukan pembahasan RKUHAP akan ditangani Baleg DPR RI atau Komisi III DPR RI, tetapi sudah menerima surpres pemerintah untuk pembahasan RKUHAP.

Ari mengingatkan jika kasus kekerasan tersebut tidak ditindaklanjuti, maka dapat memicu gelombang protes kader IMM di seluruh Indonesia.

Hak imunitas bagi advokat diperlukan agar tidak ada upaya kriminalisasi kepada advokat saat membela klien di luar maupun dalam sidang.

Oleh karena itu, DPR sepakat mengubah Pasal 77 RKUHAP yang mengatur masalah penghinaan presiden sehingga bisa diselesaikan dengan restorative justice.

Meski mendorong larangan siaran langsung sidang kecuali persetujuan hakim, Juniver meminta agar advokat bisa melakukan konferensi pers usai sidang.

Juniver menilai ketentuan Jaksa Agung boleh melakukan peninjauan kembali di Pasal 306 RKUHAP dihapus karena bertentangan dengan Pasal 302 RKUHAP.

Romli mengingatkan bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia menganut sistem diferensiasi fungsional sehingga ada perbedaan penyidikan dan penuntutan.

TB Hasanuddin meminta agar Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, segera mengeluarkan surat perintah agar prajurit TNI mundur atau pensiun di luar 14 K/L.

Menhan Sjafrie, mengeklaim proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dilakukan, penuh perdebatan konstruktif.

Jalan di depan DPR pun menjadi tersendat akibat massa yang semakin memenuhi depan gedung DPR/MPR.

Massa yang pro revisi UU TNI mengeklaim revisi UU TNI bukan untuk dwifungsi sementara penolak berharap DPR batal mengesahkan RUU TNI.

Puan memastikan 3 poin revisi UU TNI yang disahkan antara lain terkait tugas militer selain perang, penambahan kementerian/lembaga dan masa dinas prajurit.

Masyarakat sipil memilih berdemo dengan berkemah karena khawatir akan ada pengesahan RUU secara senyap dan diam-diam.

Susatyo mengatakan, personel gabungan terdiri dari jajaran Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKJ, dan instansi terkait.

Tak ada pasal dalam UU MD3 yang menyebut metode sidak sebagai alat pengawasan resmi DPR.

Budisatrio Djiwandono meminta tak perlu ada kekhawatiran soal kemungkinan adanya proyeksi tertentu yang melibatkan prajurit aktif di lingkungan BUMN.

Pendapatan dari PPK GBK maupun Kemayoran dinilai tak sebanding dengan aset yang dimiliki.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, membantah terdapat penambahan klausul 'wajib militer' dalam revisi Undang-undang TNI.