Puan Maharani meminta pelaksanaan pemilu 2024 berjalan jujur dan adil. Ia berkelakar jangan sampai pemilu tak berlangsung bebas, sehingga merugikan rakyat.
"Alhamdulillah DPR menjadi lembaga pemerintah yang memiliki tingkat kepercayaan oleh rakyat Indonesia nomor 1, tapi dari bawah. Paling buruk," kata Agung.
PKS mempersoalkan bunyi Pasal 10 pada ayat 2 dalam draft RUU DKJ, yakni gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden.