Indeks Dpr Ri

Saan Mustopa meminta pemerintah daerah dan BGN mengambil tindakan lebih cepat untuk memastikan siswa tersebut mendapatkan penanganan yang dibutuhkan.

Penyelarasan perlu dilakukan karena kelapa sawit merupakan komoditas yang diekspor ke negara lain.

Panja Baleg menilai RUU Pengaturan Reforma Agraria telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai RUU Usul DPR RI.

DPR menyetujui penjualan lelang eks KRI Ki Hajar Dewantara-364 karena nilai aset terus menurun dan proses penghapusan perlu dipercepat.

Pembentukan badan khusus karhutla usulan DPR dinilai keliru karena masalah utama bersumber dari obral izin dan tumpulnya pengawasan negara.

KontraS mencatat sebanyak 162 orang berada dalam kelompok usia 18-40 tahun dan 160 orang lainnya merupakan anak di bawah umur.

Koalisi menekankan partisipasi publik tidak dapat diukur daari jumlah pelaksanaan RDPU, melainkan draf RUU bisa dibaca hingga dikritik sebelum disahkan.

Komisi XI DPR RI telah memberikan persetujuan terlebih dulu setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Sarjito.

Proses pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi UU hampir menemui titik akhir. DPR berjanji mengesahkannya paling lambat 15 Desember 2026.

Pimpinan DPR mengeluarkan surat komitmen penyelesaian RUU Perampasan Aset. Mereka berjanji mundur jika RUU tidak disahkan paling lambat 15 Desember 2026.

Andre menyatakan, pimpinan DPR sudah menyepakati agar RUU Perampasan Aset segera disahkan menjadi Undang-Undang (UU), maksimal pada 15 Desember 2026.

Masyarakat Pati Bersatu mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Tuntutan itu mereka sampaikan dalam demonstrasi di depan DPR RI.

Dalam rapat paripurna DPR RI, Purbaya pamerkan tingkat pengangguran hingga kemiskinan yang diklaim lebih rendah berkat APBN 2025.

Pengecekan bantuan logistik itu dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diberikan untuk massa aksi AMPB.

Menkopolkam berkata pemerintah dan aparat memandang penyampaian aspirasi di muka umum adalah sesuatu yang sah sebagaimana diatur dalam UU.

Puan Maharani mengatakan DPR siap untuk menerima aspirasi masyarakat yang ingin bertemu dan melakukan audiensi secara langsung.

KPA mengusulkan pembentukan tim koordinasi khusus penyelesaian konflik agraria yang melibatkan Komisi III DPR RI agar kasus tidak terulang.

Inovasi rebasing data hingga adopsi sistem yang responsif dan mutakhir dinilai langkah wajib yang harus segera dieksekusi untuk memperbaiki masalah desil.

AMPB menegaskan surat pembatalan aksi yang beredar bukan berasal dari pihak yang bertanggung jawab atas aksi. Aksi tetap digelar pada 27 Agustus 2026.

Selly menilai ketidakakuratan data desil tidak dapat dipandang sepele karena berdampak langsung terhadap akses masyarakat terhadap bantuan pemerintah.