Indeks Dpr Ri

Usulan mengganti istilah "fakir miskin" muncul di Rapat Paripurna DPR RI. Apakah mengganti definisi dapat berdampak terhadap upaya pengentasan kemiskinan?

Castro menyebutkehadiran Tim Pengawas Intelijen DPR lebih bernuansa konflik kepentingan daripada niat mengawasi kinerja intelijen.

Dasco mengeklaim Tim Pengawas Intelijen DPR akan bekerja sesuai Undang-Undang 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Puan menilai para Pimpinan KPK bisa saling melengkapi dalam bertugas 5 tahun mendatang.

Dasco mengharapkan PPN tetap dikenakan 11 persen kepada masyarakat berpenghasilan rendah pada barang pokok dan pelayanan yang menyentuh publik.

Dugaan cawe-cawe polisi di Pilkada 2024 bisa menjadi pintu masuk bagi DPR menggunakan hak interpelasi.

Ke-3 anggota DPR RI itu sama-sama dinilai MKD terbukti melanggar kode etik dan diberikan sanksi teguran tertulis.

Sidang etik MKD menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis terhadap Yulius Setiarto.

Puan berharap, tim tersebut dapat bersinergi dengan BIN, BAIS hingga Baintelkam Polri dalam menangani isu intelijen.

Keluarga Gamma, siswa SMK korban penembakan polisi di Semarang, kecewa batal dilibatkan dalam rapat Komisi III DPR RI dengan kepolisian.

MKD DPR telah mengantongi video asusila dan akan memanggil anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP Haryanto untuk diklarifikasi.

Yulius Setiarto meyakini tak melanggar kode etik saat mempertanyakan netralitas polisi di Pilkada 2024.

DPR pun menyetujui permintaan penambahan anggaran dari para menko tanpa melakukan rapat kerja dengan para 7 menko.

Penambahan ketentuan jabatan sipil bagi prajurit TNI melalui usulan revisi UU TNI tidak menjadi jawaban atas keberadaan perwira non-job.

Menurut Cucun, DPR akan memperjuangkan anggaran pendidikan yang lebih besar dalam setiap pembahasan anggaran melalui fungsi legislasi dan pengawasan.

Setidaknya, terdapat dua RUU carry over yang perlu dikawal pembahasannya, yaitu RUU Pilkada dan RUU MK.

Nama-nama pimpinan KPK terpilih bermasalah sejak awal, tetapi Komisi III DPR RI tetap saja memilihnya.

Pernyataan Firman dinilai sebagai bentuk kendangkalan kapasitas Anggota Baleg DPR RI sebagai legislator.

Habiburokhman memastikan nama Capim dan Calon Dewas KPK terpilih akan disahkan di rapat paripurna terdekat, yakni pekan depan, secara bersamaan.

Habiburokhman berdalih tidak bisa mengarahkan Anggota DPR di Komisi III karena mereka memiliki hak masing-masing untuk memilih kandidat.