Indeks Dpr Ri

RUU Perampasan Aset masih masuk Prolegnas Prioritas 2026. DPR membantah isu pencoretan dan menegaskan pembahasan bersama pemerintah terus berjalan.

Menurut Bahtra, usulan tersebut muncul setelah banyak pemerintah daerah mengeluhkan keterbatasan kemampuan fiskal dalam membiayai guru PPPK.

RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.

Banggar DPR menaikkan target rasio pendapatan negara RAPBN 2027 menjadi 12,01-12,40 persen PDB, disertai kenaikan target rasio perpajakan dan PNBP.

Eka menilai putusan MK dapat menjadi momentum untuk mempercepat revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada secara komprehensif.

Lalu mengakui biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dinilai mahal juga menjadi salah satu penyebab calon mahasiswa mengurungkan niat melanjutkan kuliah.

Komisi X DPR nilai tambahan dana riset Rp4 triliun belum ideal. Target anggaran riset perguruan tinggi diharapkan naik menjadi Rp7-8 triliun mulai 2027.

Saat ini, MUI masih merampungkan draf naskah RUU LGBT sebelum resmi diserahkan ke DPR RI.

Desakan itu disampaikan setelah jumlah peserta yang meninggal dunia selama mengikuti pelatihan bertambah menjadi lima orang.

Komisi VIII DPR mendukung penyempurnaan tata kelola pelayanan keagamaan lewat kajian ilmiah, dialog inklusif, serta tetap menjaga persatuan umat Islam.

Anggota DPR memperhatikan dinamika ketatanegaraan serta masukan masyarakat atas pengujian undang-undang tersebut.

Menurut Lalu, guru tidak seharusnya hanya berperan membagikan makanan kepada peserta didik, tetapi juga dapat merasakan manfaat langsung MBG.

Habiburokhman meminta penyidik menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual apabila ditemukan unsur yang relevan selama proses penyidikan.

LPSK diharapkan jemput bola melakukan pendampingan yang menyeluruh terhadap korban; baik rehabilitasi mental dan pemulihan fisik.

Mahasiswa mengusung Tritura yakni memulihkan ekonomi dan politik nasional, memberantas inkompetensi pejabat negara, serta mengembalikan supremasi sipil.

Guntur juga mempertanyakan motif di balik pernyataan Jazilul yang kerap mendesak PDIP mengambil sikap oposisi formal.

Anggota Baleg DPR, Siti Aisyah, juga menyoroti potensi bertentangan dengan konstitusi terkait usulan Kadin sebagai satu-satunya representasi dunia usaha.

KPK pun membuka peluang untuk melakukan upaya paksa terhadap Fitri Assiddikki terkait kasus korupsi dana CSR BI-OJK setelah mangkir dua kali.

Panja Penerimaan Komisi XI DPR memutuskan menaikkan batas bawah target penerimaan negara dari sebelumnya 11,82 persen menjadi 12,01 persen terhadap PDB.

Poin-poin kesepakatan yang dihasilkan yakni target pertumbuhan ekonomi pada 2027 ditetapkan dalam kisaran 5,8- 6,5 persen.