Indeks Dpr Ri

Pemanggilan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, akan dilakukan Komisi IV DPR usai masa reses.

Surya Paloh beranggapan penilaian kinerja pemerintahan tidak bisa dilihat dari 100 hari kerja melainkan setidaknya 1 tahun.

PT TRPN berencana melaporkan KKP ke DPR karena telah menyegel pagar laut Bekasi. Padahal proyek itu hasil kerja sama dengan DKP Jawa Barat.

Uya Kuya bisa memahami perasaan pemilik properti yang terdampak kebakaran di Los Angeles. Ia juga sudah memberi penjelasan terkait aktivitas konten itu.

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, mengatakan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan Hamas, menjadi kabar baik bagi masyarakat di seluruh dunia.

Hetifah meminta ada kajian menyeluruh sebelum rencana sekolah rakyat yang digagas Presiden Prabowo dilaksanakan agar tidak sebatas wacana.

Hetifah menilai, saluran pengaduan penting untuk mengakomodir masukan dan saran agar pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) berjalan sukses.

Komisi II DPR RI menilai putusan MK menjadi titik awal demokrasi baru Indonesia di mana capres dan cawapres bisa diikuti banyak pasangan.

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, meminta semua pihak tak mengacaukan hitung-hitungan objek pajak yang dikenakan PPN 12 persen.

Aduan terbanyak berkaitan dengan kepemiluan dengan 201 aduan yang terdiri atas isu netralitas ASN, politik uang, SARA dan bansos untuk kepentingan politik.

Aria Bima mengingatkan agar MKD tidak berfungsi seperti polisi ketika anggota DPR tengah menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

Pemerintah, kata Saan Mustopa, telah menyiapkan berbagai program jaminan atau stimulus ekonomi, seiring dengan adanya kenaikan PPN 12 persen.

Komisi IIII saat itu menilai perlu adanya evaluasi terkait keputusan PTDH tersebut sesuai aturan yang berlaku.

Heri dicecar pertanyaan seputar keterlibatan seluruh anggota Komisi XI dalam penyaluran dana CSR dari BI.

Kepolisian dianggap mitra Komisi III DPR RI yang paling responsif dengan tingkat persentase dalam merespons setiap aduan dari Komisi III sebesar 94 persen. 

Usulan mengganti istilah "fakir miskin" muncul di Rapat Paripurna DPR RI. Apakah mengganti definisi dapat berdampak terhadap upaya pengentasan kemiskinan?

Castro menyebutkehadiran Tim Pengawas Intelijen DPR lebih bernuansa konflik kepentingan daripada niat mengawasi kinerja intelijen.

Dasco mengeklaim Tim Pengawas Intelijen DPR akan bekerja sesuai Undang-Undang 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Puan menilai para Pimpinan KPK bisa saling melengkapi dalam bertugas 5 tahun mendatang.

Dasco mengharapkan PPN tetap dikenakan 11 persen kepada masyarakat berpenghasilan rendah pada barang pokok dan pelayanan yang menyentuh publik.