Indeks Dpr Ri

Para kepala daerah mengaku dituntut menyukseskan Proyek Strategis Nasional (PSN), namun ruang gerak fiskal mereka dipangkas habis pemerintah pusat.

KWP menilai bahwa pernyataan Deddy Sitorus telah melecehkan profesi wartawan dan mendesak klarifikasi dan permintaan maaf dalam 1 x 24 jam.

Negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan dan pemulihan kepada anak yang menjadi korban, termasuk korban tidak langsung dari suatu tindak pidana.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco terima SPBUN-SGN untuk bahas proses mediasi karyawan dengan manajemen PT SGN yang difasilitasi DPR RI sejak pekan lalu.

Hal itu dipastikan setelah DPR RI, menerima perwakilan Serikat Karyawan Telkom Indonesia (Sekar Telkom) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

DPR meminta pemerintah untuk memikirkan ulang perihal keterlibatan Babinsa dalam institusi pajak.

Pimpinan DPR RI meminta semua pihak menghormati proses hukum yang saat ini sedang berlangsung di Kejagung.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menyampaikan bahwa proses seleksi ini didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Keputusan tersebut diambil setelah pimpinan sidang meminta persetujuan dari seluruh fraksi yang hadir di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Purbaya sebut sebagai anggota G20, Indonesia sudah saatnya punya pusat keuangan yang mandiri dan berdaya saing global.

Cegah abuse of power dalam pengelolaan aset sitaan korupsi, Komisi III DPR usulkan lembaga pengawas khusus dalam RUU Perampasan Aset.

Terjadi peningkatan permintaan BBM subsidi di sejumlah daerah hingga 10-15 persen akibat perpindahan konsumsi. 

RUU Perampasan Aset wajib disusun sangat hati-hati demi menghindari abuse of power.

Polemik pelimpahan kasus eks Jampidsus Febrie Adriansyah tuai kritik Mahfud MD. DPR sebut ada konsep jalan tengah demi sinergi aparat.

RUU Perampasan Aset masih masuk Prolegnas Prioritas 2026. DPR membantah isu pencoretan dan menegaskan pembahasan bersama pemerintah terus berjalan.

Menurut Bahtra, usulan tersebut muncul setelah banyak pemerintah daerah mengeluhkan keterbatasan kemampuan fiskal dalam membiayai guru PPPK.

RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.

Banggar DPR menaikkan target rasio pendapatan negara RAPBN 2027 menjadi 12,01-12,40 persen PDB, disertai kenaikan target rasio perpajakan dan PNBP.

Eka menilai putusan MK dapat menjadi momentum untuk mempercepat revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada secara komprehensif.

Lalu mengakui biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dinilai mahal juga menjadi salah satu penyebab calon mahasiswa mengurungkan niat melanjutkan kuliah.