Indeks Dpr Ri

Sahroni meminta Kapolri ganti Kapolres Garut bila tak gerak cepat menangkap dokter pelaku pelecehan seksual.

Wacana pembangunan pangkalan militer asing di wilayah Indonesia bertentangan dengan konstitusi dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir mengungkapkan dirinya sudah melaporkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) ke KPK, Kamis malam.

Anggota DPR RI berharap Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) yang akan menggantikan Laksamana Muhammad Ali.

Peserta kemah damai tolak UU TNI tersebut mengatakan akan terus menggelar aksi hingga tuntutannya dipenuhi.

Dalam negara demokrasi, partisipasi publik yang bermakna merupakan elemen penting dalam pembentukan undang-undang.

Koalisi masyarakat sipil terkejut revisi KUHAP sudah tersedia dalam bentuk draf tanpa melibatkan partisipasi publik.

Castro mempertanyakan formulasi baru tersebut akan diakomodir dalam bentuk seperti apa.

Wacana revisi UU Polri menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait pasal tentang penyadapan. Apa saja yang dipersoalkan?

Said Abdullah menilai sikap AS yang menaikkan tarif impor negara mereka sebagai upaya sewenang-wenang sebagai negara adidaya.

TB Hasanuddin mendorong agar ada evaluasi menyeluruh secara internal oleh KSAL karena tidak sedikit anggota TNI AL terlibat aksi kriminal.

Konteks asli video yang disertakan dalam unggahan adalah momen kericuhan saat sidang paripurna untuk menentukan pimpinan DPR periode 2014-2019.

Komisi IX DPR RI meminta Kemenkes turun tangan menyelesaikan masalah pembayaran THR untuk tenaga kesehatan yang tak dibayar utuh.

Komisi VIII DPR RI akan mengajukan revisi UU Penanggulangan Bencana, usai merampungkan RUU UU Haji dan Keuangan Haji.

Anggota DPR meminta Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, agar menarik Mayjen Novi Helmy Prasetya, dari jabatan Direktur Utama Perum Bulog.

Puan Maharani mengatakan foto maupun dokumen DIM revisi UU Polri yang beredar di publik saat ini bukan merupakan dokumen resmi.

DPR belum menentukan pembahasan RKUHAP akan ditangani Baleg DPR RI atau Komisi III DPR RI, tetapi sudah menerima surpres pemerintah untuk pembahasan RKUHAP.

Ari mengingatkan jika kasus kekerasan tersebut tidak ditindaklanjuti, maka dapat memicu gelombang protes kader IMM di seluruh Indonesia.

Hak imunitas bagi advokat diperlukan agar tidak ada upaya kriminalisasi kepada advokat saat membela klien di luar maupun dalam sidang.

Oleh karena itu, DPR sepakat mengubah Pasal 77 RKUHAP yang mengatur masalah penghinaan presiden sehingga bisa diselesaikan dengan restorative justice.