tirto.id - Wakil Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah pusat bisa saja mempertimbangkan untuk memperpanjang masa jabatan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.
Ia mengatakan meski secara aturan jabatan Heru akan berakhir pada 17 Oktober mendatang, tapi pemerintah bisa saja memperpanjang masa jabatannya. Kata dia, banyak hal yang bisa menjadi pertimbangan pemerintah untuk memperpanjang jabatan Heru sebagai Pj Gubernur.
Jhonny mengurai, pertama, berakhirnya masa jabatan Heru dengan jadwal pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta hasil Pilkada 2024 tidak lebih dari enam bulan. Pemungutan suara dilakukan pada 27 November 2024, sedangkan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif sekitar Januari 2025.
“Kalau dari pandangan saya ya kan ini dia hanya tinggal 3-4 bulan lagi, saya pikir dari (pendapat) pribadi saya yah, beliau (Heru) saja yang melanjutkan sebagai Pj Gubernur,” kata Jhonny, dalam keterangannya, Sabtu (7/9/2024).
Alasan kedua, lanjut Jhonny, jika dipilih Pj Gubernur yang baru, maka memerlukan waktu lagi untuk penyesuaian dengan jabatan barunya. Berbeda dengan Heru, dia sudah berpengalaman sebagai Pj Gubernur seja 17 Oktober 2022 lalu, sehingga dia tinggal mengekseksui ataupun menyiapkan program strategis untuk dieksekusi oleh pejabat definitif selanjutnya.
Politikus PDIP itu mengatakan aspirasinya ini akan disampaikan kepada 14 orang koleganya di DPRD DKI Jakarta dari PDIP agar memiliki kesepahaman yang sama.
Dorongan Jhonny ini atas pertimbangan kelancaran dari roda organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berjalan dengan baik sampai dilantiknya pejabat definitif hasil Pilkada Jakarta.
“Saya melihatnya lebih kepada bagaimana roda OPD kita ini bisa berjalan normal, kemudian kebijakan-kebijakan yang sudah dicanangkan ini bisa langsung dieksekusi oleh beliau [Heru] dan tidak lagi mundur. Kalau ada Pj baru, ya dia harus belajar lagi,” tuturnya.
Meski demikian, kata dia, aspirasi ini tidak bisa dilakukan sepihak oleh Fraksi PDIP saja di DPRD DKI Jakarta, sehingga diperlukan fraksi lain. Karena itu, pihaknya akan menggelar Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) di DPRD DKI Jakarta pada Rabu (11/9/2024).
Rapat itu membahas dan menetapkan usulan nama calon Pj Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing partai politik di DPD DKI Jakarta. Tercatat ada 11 partai politik yang menduduki 106 kursi di DPRD DKI Jakarta.
Jhonny menjelaskan, masing-masing fraksi nantinya akan mengusulkan maksimal tiga nama sebagai calon Pj Gubernur DKI Jakarta.
Setelah nama itu terkumpul, DPRD DKI Jakarta akan meneruskan aspirasi ini kepada Kemendagri untuk diteruskan kepada Presiden selaku pemegang hak yang memilih Pj Gubernur.
“Tapi kalau nanti kami hanya sepakat satu orang saja, yah enggak ada masalah. Nanti hasil rapat kami ini akan dikirim ke Kemendagri,” imbuhnya.
Rapimgab ini, ungkap Jhonny, sebagai sikap pemerintah pusat yang menghargai aspirasi rakyat Jakarta. Diketahui, posisi anggota dewan di Parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat merupakan representatif dari suara warga Jakarta.
“Walaupun sebetulnya nanti menjadi domainnya Presiden yang dilaksanakan oleh Kemendagri, tapi kan perlu juga didengarkan aspek-aspek kearifan lokal sama seperti yang sebelumnya (penetapan usulan Pj Gubernur 2022 lalu),” jelasnya.
Menurut Jhonny, jabatan Heru sebagai Pj Gubernur sebetulnya bisa saja diperpanjang tergantung kebutuhan legislatif maupun eksekutif. Apalagi, jadwal berakhirnya masa jabatan Heru dengan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah juga tidak terlalu jauh, sehingga lebih baik masa jabatannya diperpanjang.
“Oke dia (Heru) berakhir dua tahun, tapi kan tidak dikhususkan harus dua tahun, karena bisa diperpanjang sesuai kebutuhan,” ucapnya.
Desakan agar Heru Budi tetap menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta juga datang dari Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono.
Mujiyono mendorong Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan Heru Budi Hartono hingga terpilih gubernur Jakarta definitif. Menurut dia, kepemimpinan Heru Budi Hartono berhasil menorehkan sejumlah prestasi meski belum genap dua tahun memimpin Jakarta.
"Menurut saya, pak Heru Budi ini banyak prestasinya, jadi wajar jika Presiden memperpanjang masa jabatan dia sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta. Jika ada Pj Gubernur yang baru, butuh waktu lagi untuk beradaptasi, ini kan tinggal beberapa bulan saja," ujar Mujiyono, Sabtu (8/9/2024).
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 itu mencontohkan prestasi yang diraih Jakarta saat kepemimpinan Heru Budi Hartono adalah keberhasilan Jakarta dalam mengendalikan inflasi. Atas hal itu, Heru Budi Hartono mendapat penghargaan dalam Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah tingkat provinsi dari Kementerian Dalam Negeri dengan nilai tertinggi dalam kategori Apresiasi Khusus Fiskal Sangat Tinggi.
“Itu hanya salah satu prestasi yang hanya sedikit orang yang tahu. Karena prinsip ‘sepi ing pamrih rame ing gawe’. Prestasi tanpa hingar bingar pemberitaan. Tipe kepemimpinan Heru Budi Hartono adalah seorang birokrat sejati yang dibutuhkan Jakarta,” kata Mujiyono.
"Kerja-kerjanya didasarkan data yang valid, bukan atas dasar asumsi-asumsi," ucapnya menambahkan.
Di sisi lain, ungkapnya, Heru Budi Hartono juga gencar melakukan uji coba Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan. Langkah ini, kata Mujiyono, selaras dengan rencana Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sehingga uji coba MBG itu bisa menemukan formula terbaik untuk perbaikan gizi anak bangsa.
Dalam hal penanggulangan banjir, ungkap Mujiyono, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Heru Budi Hartono berhasil menuntaskan sodetan Ciliwung, sehingga dapat diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, akhir Juli 2023. Kehadiran sodetan Ciliwung diharapkan dapat memitigasi banjir di Jakarta, khususnya di wilayah yang dialiri Sungai Ciliwung.
Ia memaparkan, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Heru Budi Hartono juga telah melanjutkan pembangunan sarana transportasi massal untuk mengatasi kemacetan, yakni MRT Koridor Timur-Barat dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Koridor ini akan melayani rute Cikarang-Jakarta-Balaraja dan Tomang-Medan Satria.
"Serta mendorong integrasi transportasi antarkota terealisasi dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek)," paparnya.
Terbaru, Mujiyono juga mengapresiasi langkah Heru Budi Hartono yang bisa meninggalkan jejak dengan membangun Masjid Ar-Raudhah di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Dia menilai, Masjid itu bisa digunakan tidak hanya untuk beribadah bagi umat Islam, namun juga bisa digunakan sebagai pusat pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Bayu Septianto
