Masuk tirto.id
tirto.id - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memberikan penjelasan terkait alasan penempatan sebagian dana kelolaan negara pada Surat Berharga Negara (SBN).
Managing Director Treasury Danantara Indonesia, Ali Setiawan, mengatakan bahwa hal ini lazim dilakukan oleh sovereign wealth fund lain di berbagai dunia dalam mengelola portofolio untuk menjaga likuiditas dan keamanan dana.
Ali menekankan bahwa penempatan dana pada instrumen liquid seperti SBN adalah suatu keharusan dalam prinsip manajemen investasi, terutama untuk dana negara.
“Tidak mungkin uang yang sudah dipercayakan kepada Danantara, kita langsung taruh didiemin, atau bahkan kita langsung taruh juga langsung ke proyek yang berisiko. Pasti, bahkan di semua titik waktu, pasti ada porsi yang dicadangkan di instrumen-instrumen yang liquid tersebut,” kata Ali dalam media briefing di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Dia menggunakan analogi sederhana untuk menerangkan konsep ini. Jika seseorang memiliki dana Rp100 juta untuk membangun rumah, tidak mungkin seluruh uang itu dibayarkan sekaligus di muka kepada developer. Sebagian dana akan disimpan dulu di tempat yang aman dan mudah ditarik sewaktu-waktu.
“Sewaktu-waktu bisa dipakai. Nah itu konsep yang ingin saya jelaskan,” ujarnya.
Ali lebih lanjut menyatakan bahwa praktik semacam ini adalah hal normal yang dilakukan oleh semua sovereign wealth fund di dunia, bahkan yang paling agresif sekalipun.
“Kalian bisa pelajari dari semua sovereign wealth fund di seluruh dunia, bahkan yang paling agresif itu tetap ada 20-30 persen yang mereka keep dicadangkan ke instrumen-instrumen yang liquid,” jelasnya.
Dia mencontohkan dana kekayaan negara seperti Saudi Arabia dan Khazanah Malaysia. Menurutnya, di setiap negara, instrumen liquid selain penempatan di bank adalah obligasi pemerintah.
“Di Indonesia, selain penempatan di bank, apa yang liquid? Obligasi pemerintah kan? Nggak ada lagi,” tuturnya.
Dana yang ditempatkan dalam instrumen liquid seperti SBN, menurut Ali, berfungsi sebagai cadangan yang dapat segera dicairkan ketika dibutuhkan pendanaan proyek atau dalam kondisi darurat.
“Karena sewaktu-waktu, sewaktu dibutuhkan dana tersebut, kita bisa liquidate. Kita bisa tarik lagi, atau bahkan kita bisa misalnya diolah, misalnya repo, untuk mencari likuiditas di pasar,” tuturnya.
Sebelumnya, rencana Danantara untuk menempatkan dana dividen BUMN ke dalam obligasi pemerintah menuai kritik dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Dalam kapasitasnya sebagai Dewan Pengawas, Purbaya menyatakan hal itu tidak mencerminkan kemampuan investasi yang seharusnya dimiliki Danantara. Ia bahkan mempertanyakan keahlian lembaga tersebut jika hanya berfokus pada instrumen obligasi.
“Saya tadi sempat kritik, kalau Anda taruh obligasi begitu banyak di pemerintahan, keahlian Anda apa?” ucapnya beberapa waktu lalu.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Hendra Friana
