Independensi BI Diklaim Aman bila Thomas Jadi Deputi Gubernur

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menekankan tata kelola dan pengambilan keputusan di BI bersifat kolektif kolegial.

Nanda Aria

Terbit 21 Jan 2026 16:31 WIB

Pekerja berjalan di kawasan Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Bank Indonesia (BI) optimistis pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen yang tertuang dalam asumsi makro pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 bisa dicapai dengan sinergi kebijakan pemerintah dan bank sentral. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.

tirto.id - Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, memastikan proses pengisian jabatan Deputi Gubernur BI, yang saat ini memasuki tahap persetujuan DPR, tidak akan mempengaruhi independensi dan kewenangan bank sentral.

Pernyataan ini disampaikan menanggapi proses pencalonan Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, yang juga keponakan Presiden Prabowo Subianto, untuk posisi yang ditinggalkan Juda Agung.

"Kami tegaskan bahwa proses pengisian jabatan Deputi Gubernur tersebut tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia," kata Perry dalam konferensi pers RDG BI, Rabu (21/1/2026).

Perry menjelaskan proses pengisian posisi Deputi Gubernur BI dimulai sejak pengunduran diri Juda Agung pada 13 Januari 2026. Sesuai ketentuan, pihaknya kemudian mengajukan tiga nama calon kepada presiden pada 14 Januari 2026. Nama-nama tersebut adalah Thomas Djiwandono, Dicky Kartikoyono, dan Solikin M. Juhro.

"Selanjutnya Bapak Presiden telah menyampaikan usulan tiga orang calon Deputi Gubernur tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapat persetujuan. Kami tentu saja serahkan sepenuhnya kepada DPR," jelasnya.

Untuk meredam kekhawatiran atas potensi intervensi atau bias kebijakan, Perry menekankan bahwa tata kelola dan pengambilan keputusan di BI bersifat kolektif dan didukung oleh struktur komite yang solid.

"Perlu diketahui bahwa pengambilan keputusan di Bank Indonesia dilakukan oleh Dewan Gubernur secara kolektif kolegial. Rekomendasi keputusan dirumuskan dan direkomendasikan melalui komite-komite yang ada," paparnya.

Dia memastikan bahwa proses kebijakan akan tetap berjalan secara profesional dengan tata kelola yang kuat. Sinergi dengan pemerintah, menurutnya, adalah dalam kerangka menjaga stabilitas makroekonomi, bukan mengorbankan independensi.

"Proses pengambilan keputusan kebijakan di Bank Indonesia tetap kami pastikan dilakukan secara profesional dengan tata kelola yang kuat. Tentu saja bersinergi erat dengan kebijakan pemerintah untuk bersama menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tutur Perry.