Masuk tirto.id
tirto.id - Transparency International Indonesia (TII) mengatakan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perseption Index (CPI) Indonesia 2025 berada di skor 34. Angka ini turun tiga poin dari tahun sebelumnya yang berada di angka 37.
"Indonesia tahun ini ada di angka 34," kata Manager Program TII, Ferdian Yazid, melalui kanal @TIIndonesia17 di YouTube, Selasa (10/2/2026).
Dengan skor tersebut, Indonesia menempati peringkat 109 dari 180 negara, turun 10 tingkat dari tahun sebelumnya, yakni 99. Sementara, skor global CPI berada di angka 42.
Sejumlah negara yang mendapatkan skor yang sama dengan Indonesia, yaitu Aljazair, Malawi, Laos, Nepal, Sierra Lione, dan Bosnia & Herzegovina. Ferdian mengatakan kesamaan skor Indonesia dan Nepal, dapat dilihat dari tingginya demonstrasi beberapa waktu lalu.
Ferdian mengatakan untuk tingkat ASEAN, Indonesia berada di urutan kelima, kalah dari Timor Leste, Malaysia, Singapura. Singapura dengan IPK 84, Malaysia 52, Timor Leste 44, dan Vietnam 41. Sementara Thailand yang pada tahun 2025 mengalami penurunan skor 1 poin dengan IPK 33.
Di bawah Indonesia ada Filipina, memperoleh skor IPK 32, Kamboja 20, dan Myanmar 16.
Sementara Itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid, menyebut CPI ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi Indonesia. Dia mengatakan penurunan skor yang dialami Indonesia, menggambarkan lemahnya kontrol terhadap korupsi dan mencerminkan kemunduran demokrasi.
Dia menyebut penurunan ini berkaitan dengan lemahnya sistem pembagian kekuasaan di Indonesia. Menurutnya, fungsi pengawasan di Indonesia tidak berjalan dengan efektif dan hanya tertuang di atas kertas saja.
"Salah satunya, saya kira penyelenggara negara atau kekuasaan negara tidak lagi dibagi secara efektif kecuali di atas kertas," kata Usman.
Usman juga menyoroti kentalnya praktik nepotisme yang makin terlihat dalam pengisian jabatan publik di era Presiden Prabowo Subianto ini. Bahkan, kentalnya nepotisme, kata Usman, telah terasa sejak era Joko Widodo.
"Yang belakangan ini makin menguat, yang terbaru adalah pengangkatan keponakan Presiden sebagai wakil gubernur bank sentral. Sebentar lagi mungkin ada pengangkatan keponakan presiden untuk menjadi misalnya Menteri Luar Negeri," tutur Usman.
Penulis: Auliya Umayna Andani
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
