tirto.id - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyoroti Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia yang berada di angka 34 pada 2023. Angka ini stagnan atau tidak berubah dibanding tahun lalu.
"Ya karena kita tidak serius mengawal itu, kalau kita serius maka good goverment mesti diciptakan, teladan mesti diberikan, dan harus tegas, kalau tidak pilih-pilih," kata Ganjar dikutip dari rilis tertulis, Rabu (31/1/2023).
IPK di angka 34 membuat peringkat atau rangking Indonesia merosot menjadi 115 dari 180 negara di 2023. Sementara 2022, peringkat Indonesia berada pada angka 110 dari 180 negara.
Ganjar menegaskan dirinya serius memberantas korupsi bila terpilih menjadi presiden. Dia akan memperkuat lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mempertegas kewajiban pelaporan LHKPN, memiskinkan koruptor dan "membuangnya" ke Lapas Nusakambangan.
Kendati demikian, ia menilai tidak boleh ada istilah sandera politik dalam penegakan hukum atas kasus korupsi.
"Hari ini kan orang bercerita sandera-sandera politik dan kemudian itu berangkat dari kasus-kasus, yang seperti ini memang menteri enggak tahu? Kan semua menteri tahu," jelas Ganjar.
"Maka ketika kita membiarkan seperti ini karena politik di depan posisinya hukum menjadi terkalahkan dan panglimanya tidak lagi hukum tetapi politik maka cerita-cerita ini pasti akan terjadi dan rating kita kan menurun," tambah dia.
Diwartakan sebelumnya, IPK Indonesia 2023 mengalami stagnasi dengan skor berada di angka 34 atau sama dengan angka di tahun sebelumnya, 2022.
"Skor CPI 2023 kita adalah 34. Artinya dengan pengukuran standar error kita ada di 1,8," kata peneliti Transparency International Indonesia (TII), Wawan Heru Suyatmiko, dalam rilis IPK 2023 di Jakarta, Selasa (30/1/2024).
Wawan menilai, stagnasi atau penurunan ranking adalah sinyal buruk jika Indonesia ingin menjadi negara maju yang demokratis.
Editor: Anggun P Situmorang
