Anies Kritik Pembagian Bansos Dirapel Ikuti Kalender Politik

tirto.id - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengkritik kebijakan pemerintah yang akan merapel pemberian bansos selama tiga bulan dalam sekali pencairan.

Anies mengkritik kebijakan tersebut, karena menurutnya bansos harus diberikan sesuai dengan tanggal kebutuhan masyarakat. Bukan mengikuti kalender politik setiap lima tahun.

"Begini, bansos diberikan mengikuti kalender kebutuhan rakyat bukan mengikuti kalender politik," kata Anies di Tegal, Selasa (30/1/2024).

Anies menyampaikan, pemberian bansos di waktu jelang Pemilu mengindikasikan adanya kepentingan politik dari yang memberikan. Oleh karenanya, dia berharap proses penyaluran bansos cukup disampaikan oleh aparat pemerintahan tanpa ada tendensi politik.

"Karena yang memberi negara dan nanti yang menyampaikan aparat pemerintahan," kata dia.

Meski meyakini ada tendensi politik dalam pembagian bansos tersebut, Anies tetap berkeyakinan bahwa masyarakat akan memilihnya di Pilpres 2024. Dia beralasan bahwa saat ini menghendaki adanya perubahan.

"Jadi ini (bansos) jangan dimanfaatkan. Rakyat kita sudah cerdas kok. Saya yakin bansos yang diterima, tapi pilihannya perubahan," kata Anies.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu membeberkan, pihaknya akan menyalurkan bantuan terbaru tersebut ke 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Sebagian besar kan sudah ada di APBN, tapi ini kan memang ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya merespon kondisi yang ada di masyarakat dan global,” kata Febrio saat ditemui awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (29/1/2024).

Menutut Febrio, APBN meski digunakan untuk program bansos terus-menerus akan tetap bisa fleksibel lantaran telah disiapkan strategi dalam penggunaannya.

“Ini tentunya kita akan carikan [anggaran], dan itu APBN-nya akan tetap bisa fleksibel dan ini tentunya bagian dari selalu strategi kita untuk mengelola APBN itu fleksibel. Jadi kita memang selalu siapkan seperti beberapa tahun terakhir,” ujar dia.

Kemudian, lanjut Febrio, APBN akan terus menjalankan fungsi shock absorber guna memberi dukungan terhadap penanggulangan krisis dan pemulihan ekonomi serta reformasi struktural.

“Kita selalu gunakan istilah shock absorber jadi kalau misal ada kebutuhan di masyarakat yang disebabkan gejolak yang kita lihat di pasar global APBN-nya bisa tetap siap,” ucap Febrio.

Kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya membutuhkan intervensi, tambah Febrio, akan tetap bisa dilaksanakan. Anggaran untuk memenuhi pemulihan ekonomi misalnya, APBN telah siap digelontorkan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, bantuan BLT yang dicairkan Februari mendatang sifatnya merapel hingga tiga bulan. Dirinya juga mengaku akan menggandeng Kementerian Sosial untuk mengoordinisasikan bersama.

“Tiga bulan sekaligus, nanti kita liat kesiapan dari Kementerian Sosial,” ucap Sri Mulyani.