tirto.id - Membuka bulan September 2023, nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi bahan perbincangan masyarakat luas dalam konteks peta politik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Hal ini tidak lepas dari pendeklarasian dirinya menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres), berpasangan dengan Anies Baswedan. Beragam diskusi, pro dan kontra langsung bertebaran selepas penetapan pasangan bakal calon presiden (bacapres) dan bacawapres pada Sabtu (2/9/2023) lalu.
Selain sederet analisis politik, muncul juga permasalahan tentang pemanggilan Cak Imin oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk menjadi saksi dalam dugaan korupsi di tahun 2012.
Kasus tersebut terkait pengadaan software sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di tubuh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).
Adapun pemanggilan Cak Imin sebagai saksi ini dalam kapasitasnya sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) 2009—2014.
Telah ditetapkan tiga tersangka dalam kasus yang terjadi 11 tahun lalu ini. KPK kembali mendalami kasus ini setelah melakukan penggeledahan di kantor Kemenaker pada 18 Agustus 2023. Isu ini pun langsung naik ke permukaan dan menjadi bahan diskusi publik di media sosial.
Salah satu yang ramai mendapat perhatian adalah unggahan dari akun Facebook "Ailyn Zoila" pada Selasa (5/9/2023). Dalam unggahannya, disebutkan kalau kasus ini sudah ditutupi selama 11 tahun dan ada pimpinan partai politik (parpol) yang membeberkan fakta keterlibatan Cak Imin.
"TERNYATA SUDAH 11 THN DISEMBUNYIKAN.. PIMPINAN PARPOL INI BEBERKAN FAKTA SOAL KETER-LIBATAN CAK IMIN," begitu bunyi pesan dalam unggahan.
Bersama keterangan tersebut, terdapat sebuah video dengan thumbnail yang menggambarkan momen konferensi pers Partai Hanura. Terlihat ada sosok Cak Imin di sisi kiri gambar.
Sekitar tiga hari sejak dipublikasikan, video berdurasi 10 menit 14 detik itu telah ditonton 165,5 ribu kali. Unggahan juga mendapat sekitar 1.100 tanda suka (likes), 294 komentar, dan dibagikan ulang sebanyak 85 kali.
Unggahan serupa ditemukan di platform YouTube yang diunggah akun Politik Nusantara. Dengan periode tayang yang mirip, video di YouTube telah mencatat 13 ribu penonton.
Lalu, bagaimana kebenaran klaim dalam unggahan? Apakah benar ada kasus yang melibatkan Cak Imin yang selama 11 tahun disembunyikan? Apakah benar ada pimpinan parpol yang membongkar kasus ini?
Penelusuran Fakta
Pertama-tama, Tirto menyaksikan video secara keseluruhan. Di sekitar dua menit pertama, terdapat cuplikan komentar dan konferensi pers dari sejumlah orang. Namun, dalam pernyataan tiap-tiap orang tidak ada satu pun yang berkaitan langsung dengan kasus yang disebut dalam klaim.
Mulai dari menit kedua sampai video habis, isinya fokus tentang informasi dari narator yang mengaitkan Cak Imin dengan pernyataan Partai Hanura.
Hasil transkrip dari informasi itu menunjukkan, sumber narasi berasal dari dua artikel opini di laman seword.Artikel pertama berjudul "Telak! Cak Imin Ancam Jokowi, Hanura Ingatkan Kasus “Durian Gate'" yang tayang pada Juli 2018. Artikel berisi opini penulis tentang upaya Cak Imin untuk maju menjadi bacawapres Joko Widodo dalam Pemilu 2019 lalu.
Penulis mengaitkan upaya Cak Imin kala itu dengan kasus korupsi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) di Papua pada 2011 yang populer dengan nama "Durian Gate". Kasus tersebut menyeret Kemenakertrans yang kala itu dipimpin oleh Cak Imin.
Artikel itu juga membahas tentang bagaimana Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah kala itu menjadikan kasus korupsi tersebut sebagai 'ancaman' balik ke Cak Imin yang tengah berupaya agar menjadi pendamping Jokowi.
Konteks artikel adalah pencalonan Cak Imin menjadi bacawapres Jokowi di Pemilu 2019, tidak terkait dengan pencalonannya dalam Pemilu 2024 yang bakal berpasangan dengan Anies Baswedan.
Narasi Partai Hanura yang mengomentari Cak Imin itu digunakan di thumbnail. Namun, hasil penelusuran dengan menggunakan metode reverse search image di Yandex menunjukkan kalau foto yang digunakan adalah hasil suntingan dan tidak ada kaitannya dengan Cak Imin.
Foto itu dipotret oleh kantor berita Antara saat momen Musyawarah Nasional (Munas) III Partai Hanura tahun 2019 lalu. Berdasarkan keterangan gambar, disebutkan kalau dalam acara tersebut partai menunjuk OSO untuk kembali memimpin Hanura. Tidak ada kaitan sama sekali antara acara tersebut dengan Cak Imin.
Di foto asli juga tidak ada sosok Cak imin di dalamnya. Mengindikasikan adanya upaya olah digital, untuk menempel Cak Imin di gambar tersebut.
Kembali ke konten video, artikel kedua yang dibacakan masih berasal dari seword, yakni opini berjudul "Perhitungan Paloh Mengenai Cak Imin Salah?" yang tayang pada 2 September 2023 lalu.
Artikel berisi analisis dan opini penulis terhadap penunjukkan Cak Imin sebagai bacawapres mendampingi Anies.
Tidak ada konteks penyembunyian kasus selama 11 tahun yang melibatkan Cak Imin atau tentang pimpinan parpol yang membongkar kasus tersebut.
Sepanjang video juga terdapat beberapa cuplikan yang menunjukkan sosok Cak Imin, kegiatan Partai Hanura, sosok Surya Paloh, dan konferensi pers penunjukkan bukti korupsi oleh KPK.
Cuplikan video dari konferensi pers KPK yang digunakan juga nyatanya tidak terkait dengan kasus yang terkait dengan Cak Imin. Hasil penelusuran dengan reverse search image menunjukkan kalau kejadian ini adalah potongan dari video KPK menyita uang suap Wali Kota Kendari, serupa dengan video milik Kompas TV.
Kesimpulan
Hasil pemeriksaan fakta menunjukkan klaim tentang adanya upaya membongkar kasus tersembunyi selama 11 tahun (yang melibatkan Cak Imin) oleh salah seorang pimpinan parpol itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
Video hanya berisi informasi mengenai kasus lama yang pernah menjerat Cak Imin. Keterlibatan Partai Hanura yang disinggung pun hanya seputar kontestasi Pemilu 2019, tidak ada hubungan dengan Pemilu 2024 mendatang.
Artinya, klaim yang beredar tersebut dapat dikategorikan sebagai informasi yang salah dan menyesatkan (false and misleading).
==
Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Periksa Data, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.
Editor: Shanies Tri Pinasthi
