tirto.id - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar akhirnya dipinang menjadi cawapres Anies Baswedan untuk Pemilu 2024 mendatang. Cak Imin selama ini kerap membuat manuver di dunia politik Tanah Air. Salah satunya ialah konflik PKB melawan Gus Dur.
Jelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, Muhaimin Iskandar sudah jauh-jauh hari mempersiapkan diri.
Awalnya, ia membentuk kerja sama dengan Partai Gerindra dalam bingkai Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Koalisi ini sudah bertahan selama setahun terakhir.
Duet Prabowo-Cak Imin sempat muncul dan disebut-sebut sebagai salah satu pasangan yang cocok. Namun demikian, Prabowo yang sudah dinobatkan sebagai capres dari Partai Gerindra tak kunjung menentukan siapa cawapresnya.
Seiring berjalannya waktu, Partai Golkar dan PAN merapat ke kubu Prabowo. Mereka lantas membentuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN.
Di tengah panasnya situasi politik, Cak Imin justru membuat manuver. Ia menerima pinangan Partai Nasdem untuk dipasangkan dengan Anies Baswedan.
Alhasil, duet Anies-Cak Imin membuat banyak pihak terkejut. Tak hanya Koalisi Indonesia Maju, namun juga bagi Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) yang turut didukung Partai Demokrat dan PKS.
"Ya, kami akan bahas internal dalam waktu dekat. Kalau rencana terkait tindakan yang diputuskan, seperti kemarin tidak ada yang berkomunikasi, ya, artinya itu kan keputusan dari PKB," ujar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, dikutip laman Antara News.
Partai Demokrat dibuat geram. Mereka kecewa berat dengan keputusan Partai Nasdem yang lebih memilih Cak Imin sebagai pendamping Anies daripada Ketua Umum-nya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"PKB-NasDem membentuk koalisi sendiri. (Anies) ya sudah dengan Cak Imin (Muhaimin Iskandar). Berarti komitmen dengan Koalisi Perubahan sudah tidak ada. Dia pergi kok. Dia left," ungkap Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pun turut memberikan respon terkait duet Cak Imin dengan Anies Baswedan. Menurutnya, Cak Imin seolah tidak memberitahu pihaknya setelah memutuskan menyeberang ke kubu Nasdem bersama Anies.
"Nanti PAN ke sini, PKB ke sini, Demokrat ke sini, haknya masing-masing, kita hormati. Cuma kemarin itu, kita 'kan satu rombongan sama PKB Cak Imin, ini belok. Kalau rombongan mobil bareng-bareng, ini beloknya enggak ngasih sein," ujar Zulkifli.
Terlepas dari pro kontra terkait Cak Imin, politisi kelahiran Jombang, 24 September 1966 itu sudah lama membuat manuver politik hingga dipilih menjadi cawapres Anies Baswedan.
Langkah Mulus Cak Imin Menuju Cawapres Anies
Sepak terjang Muhaimin Iskandar dalam berorganisasi tidak diragukan lagi. Sejak mahasiswa, ia sudah aktif di PMII UGM sebagai Ketua Korp Mahasiswa Fisipol dan Ketua Umum.
Ia lantas menjadi Ketua Umum PMII Yogyakarta selama 6 tahun (1991-1997) serta anggota Pengurus Besar dan Ketua Umum PMII periode 1994-1997.
Lulusan S1 Fisip UGM dan manajemen komunikasi Universitas Indonesia ini lantas ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal (sekjen) DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang baru saja dibentuk KH Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan Gus Dur bersama sejumlah kiai NU pada 1998.
Lewat Pemilu 1999, Cak Imin lolos ke Senayan sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PKB. Ia menjadi Wakil Ketua DPR RI periode 1999-2004 dengan usia yang sangat muda, 33 tahun.
Namun demikian, Muhaimin Iskandar kemudian justru terlibat konflik dengan Gus Dur. Ia dipecat PKB lantaran dinilai terlalu dekat dengan istana dalam pemerintahan SBY. Di lain sisi, posisi PKB adalah oposisi.
Masalah semakin memanas setelah PKB terpecah menjadi 2 kubu, yakni PKB Cak Imin berdasarkan hasil Muktamar Semarang dan PKB Gus Dur selaku Ketua Dewan Syuro.
Masing-masing kubu bahkan sempat menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) di tempat yang berbeda pada 2008. PKB Gus Dur di Parung, Bogor, sedangkan PKB Cak Imin di Hotel Mercure Ancol.
Lewat jalur hukum, PKB Cak Imin akhirnya menang atas PKB Gus Dur, sekaligus menyingkirkan Yenny Wahid, putri Gus Dur sebagai sekjen periode 2005-2010. Tak hanya Yenny Wahid, Cak Imin juga mencopot jabatan Gus Dur sebagai Ketua Dewan Syuro PKB dan digantikan KH Aziz Mansyur.
Yenny Wahid sempat melakukan perlawanan dengan menggelar Muktamar PKB di GOR Kertajaya, Surabaya, 26 Desember 2010.
"PKB kita meski bukan yang diakui, tapi merupakan PKB yang asli. Muktamar ini semata untuk membangun kembali rumah politik Gus Dur," kata Yenny, yang kemudian membikin partai sendiri: Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia (PKBI).
Di lain sisi, karier Cak Imin semakin cemerlang. Pada kabinet SBY jilid kedua, ia didapuk sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014.
Jabatan ini lantas membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Cak Imin terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tahun 2012 dengan tersangka 3 orang.
"Jadi kita tentu melakukan pemeriksaan sesuai dengan tempus-nya (waktu kejadian, red), waktu kejadiannya kapan. Jadi kita dapat laporan dan laporan itu ditindaklanjuti kemudian disesuaikan dengan tempus-nya kapan. Kalau kejadiannya tahun itu ya siapa yang menjabat di tahun itu," ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu.
Semenjak menjabat Ketua Umum PKB pada 2005, Muhaimin Iskandar selama ini dikenal gencar mempromosikan diri sebagai capres atau cawapres.
Bahkan, fotonya kerap terpampang di sejumlah baliho dengan tulisan yang cukup mencolok jelang pelaksanaan pemilu hingga dinilai terlalu percaya diri untuk maju sebagai RI-1 atau RI-2.
Meskipun dalam sejumlah survey elektabilitas cawapres nama Cak Imin jarang tembus posisi atas, nyatanya Partai Nasdem lewat Ketua Umum Surya Paloh justru memilihnya sebagai pendamping Anies Baswedan.
Posisi Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB dan salah satu kader dari kalangan NU dianggap strategi untuk meraup suara warga nahdliyin, terutama di provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah yang dikenal dengan basis NU.
Di lain sisi, PBNU menilai calon presiden yang menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapres akan mengalami kekalahan pada Pemilu 2024 mendatang.
"Siapapun capresnya akan kalah jika wapresnya Muhaimin. Teorinya sederhana, wong PKB saja tidak bertanggung jawab akan rating Ketua Umumnya," papar Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Sulaiman Tanjung.
Kata Sulaiman Tanjung, hal ini merujuk pada hasil survei Litbang Kompas yang menyatakan pemilih PKB enggan memilih Muhaimin sebagai capres atau cawapres.
"Jadi NU itu tidak hanya milik PKB. Buktinya yang paling banyak dipilih warga NU adalah PDI Perjuangan; bukan PKB. Jadi PBNU akan tetap menjaga jarak dengan semua partai politik, tidak ada perlakuan istimewa," sambungnya.
