Masuk tirto.id
tirto.id - Langkah pemerintah dan Pertamina yang memilih untuk menahan harga jual Pertamax di level Rp15.950 per liter untuk wilayah Jakarta dinilai sebagai keputusan yang bijak dalam jangka pendek.
Meski harga keekonomian BBM nonsubsidi tersebut diperkirakan sudah menyentuh kisaran Rp16.700 hingga Rp16.800 per liter, kebijakan ini diambil demi menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menjelaskan bahwa harga keekonomian tersebut dihitung berdasarkan fluktuasi harga minyak mentah dunia, kurs rupiah, biaya penyimpanan dan distribusi, margin, hingga aspek perpajakan.
Perhitungan tersebut menunjukkan adanya jurang pemisah yang lumayan lebar antara biaya riil dengan harga di tingkat konsumen.
“Artinya, dengan harga Pertamax yang masih Rp15.950 per liter, ada selisih sekitar Rp750-Rp900 per liter yang secara ekonomi belum tercermin dalam harga jual,” kata Yusuf dalam keterangannya, Jumat (4/09/2026).
Penetapan harga pada awal September ini dipandang Yusuf sebagai bentuk kepedulian pemerintah dan Pertamina agar beban biaya keekonomian tidak sepenuhnya dibebankan kepada publik.
“Menurut saya, keputusan pemerintah dan Pertamina menahan harga Pertamax di awal September ini merupakan pilihan yang cukup sadar untuk menjaga daya beli dan kondisi sosial masyarakat,” ujar Yusuf.
Yusuf menambahkan, meski Pertamax tergolong BBM nonsubsidi, konsekuensi selisih harga ini tetap berimbas pada struktur keuangan Pertamina. Kebijakan ini masih relatif aman dalam jangka pendek karena beberapa produk BBM nonsubsidi lainnya telah disesuaikan. Namun, jika dibiarkan berlarut-larut, beban ini berpotensi menggerus margin, arus kas, hingga membatasi kapasitas investasi Pertamina di sektor hilir maupun kilang.
Persoalan ini kian kompleks akibat ketimpangan industri minyak di dalam negeri. Guru Besar Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB), Bonar Tua Halomoan Marbun, menekankan bahwa ketergantungan pada impor menjadi pemicu utama tingginya beban pengadaan BBM nasional.
“Produksi kita hanya sekitar 580 ribu barel per hari, sedangkan kebutuhan kita dari Sabang sampai Merauke adalah 1,6 juta barel. Jadi bisa dibayangkan defisitnya sekitar 1 juta barel per hari,” kata Bonar.
Defisit produksi sebesar 1 juta barel per hari membuat Indonesia sangat rentan terhadap lonjakan harga minyak global serta ketidakpastian geopolitik yang kerap mengganggu rantai pasok.
Menurut Bonar, dinamika pasokan dan waktu pengiriman yang kian sulit memaksa pemerintah mengambil opsi realistis demi memastikan stabilitas energi nasional.
“Dari sisi kondisi saat ini, secara akademis maupun berdasarkan best practice, kebijakan pemerintah tersebut bisa dipahami. Memang merupakan langkah yang relatif pahit, tetapi bisa diterima sebagai kebijakan untuk mengamankan pasokan yang kebutuhannya semakin besar, sementara harganya tinggi dan kepastian pasokannya semakin rendah,” ujar Bonar.
Selain meredam dampak inflasi, penahanan harga Pertamax ini juga dinilai efektif mencegah migrasi konsumen BBM nonsubsidi ke Pertalite yang berstatus BBM bersubsidi.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Siti Fatimah
