Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah mulai menyalurkan paket stimulus berupa penebalan Bantuan Sosial (Bansos) Sembako pada Juni 2025. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan ini untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus menjaga daya beli dan meringankan beban masyarakat.
"Kita luncurkan juga di bulan Juni ini penebalan bansos, tambahan untuk mereka yang menerima sembako/BPNT, Bantuan Pangan Non Tunai sebesar Rp200 ribu dikali dua bulan, bulan Juni dan bulan Juli," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) selepas memimpin rapat pimpinan di Gedung Kemensos, Jakarta, Rabu (11/6/2025).
"Ini salah satu bentuk atensi presiden kepada masyarakat yang paling membutuhkan," kata Gus Ipul menambahkan.
Bantuan penebalan Bansos tersebut diberikan kepada sekitar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tercatat sebagai penerima BPNT.
Secara keseluruhan, penyaluran bansos triwulan II 2025 sedang berlangsung. Penyaluran bansos sembako sudah menuju ke 95,5 persen dari 18.277.083 KPM sembako dan 10 juta KPM PKH.
Sementara itu, sejumlah 4,5 persen atau 805.000 KPM penerima bansos sembako masih dalam proses buka rekening kolektif (Burekol). Dari 805.000 KPM tersebut, sebanyak 654 ribu di antaranya adalah warga penerima bantuan PKH.
Gus Ipul menambahkan, penyaluran bansos triwulan II 2025 sekaligus menandai transisi dari Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN diharapkan menyediakan data penerima bansos yang lebih akurat.
"Sebelumnya ditengarai penyaluran bansos banyak yang tidak tepat sasaran, strategi Presiden Prabowo adalah dengan memperbaiki data lewat DTSEN sesuai Inpres No. 4 Tahun 2025," ujar dia.
Guna memastikan akurasi data penerima bansos, Kementerian Sosial bersama BPS setiap tiga bulan melakukan pemutakhiran DTSEN.
Kemensos juga membuka akses penyampaian aduan masyarakat lewat fitur usul-sanggah di aplikasi Cek Bansos.
Gus Ipul menegaskan, langkah itu untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran dan menjamin ada partisipasi publik dalam proses pendataan.
"Jadi ada jalur formal, tapi juga ada jalur cek Bansos. Ini mohon untuk bisa disampaikan ke publik, mereka [masyarakat] boleh ikut berpartisipasi lewat aplikasi cek Bansos," jelas dia.
Mengakhiri penjelasannya, Gus Ipul memastikan anggaran bansos tidak dialihkan untuk pembiayaan Sekolah Rakyat. Presiden Prabowo justru menambah anggaran bantuan sosial melalui penebalan bansos.
"Presiden memerintahkan kepada kita dari awal tidak mengubah anggaran bansos dan malah ditambah sama presiden, yang jadi penting itu buat kita adalah bansos lebih tepat sasaran," kata dia.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
