Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan. Maka dari itu, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kini menjadi acuan utama dalam penyaluran bansos.
"Presiden ingin apa yang diberikan ini [bantuan] tepat sasaran, sampai kepada mereka yang memang membutuhkan dan berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah," kata Gus Ipul setelah menghadiri Rapat Terbatas bersama para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/5/2025).
Merujuk pada data Dewan Ekonomi Nasional atau DEN (2025), dari Rp504 triliun bansos yang disalurkan oleh semua kementerian/lembaga, ada indikasi tidak semuanya tepat sasaran.
"Misalnya program keluarga harapan dan sembako, ditengarai ada 45 persen yang tidak tepat sasaran," ujar dia.
Menyikapi hal itu, tidak lama setelah resmi memimpin pemerintahan, Presiden Prabowo segera memerintahkan konsolidasi data kepada sejumlah kementerian dan lembaga.
"Yang diberi tugas adalah BPS, kerja kami selama 3 bulan lebih, alhamdulilah akhirnya kita sudah memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional [DTSEN]," kata Gus Ipul.
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 kemudian secara resmi mengukuhkan keberadaan DTSEN. Regulasi ini mewajibkan DTSEN menjadi acuan tunggal dalam penyaluran semua bantuan dan program pemberdayaan pemerintah.
"DTSEN wajib dijadikan pedoman bagi siapa pun yang ingin menyalurkan bantuan pemerintah, baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah," ujar Gus Ipul.
Untuk meningkatkan akurasi hasil konsolidasi data tersebut, Kemensos telah melakukan ground-checking menjelang penyaluran bansos triwulan kedua 2025.
"Dari hasil ground-checking, ada 1,9 juta lebih data yang disebut inclusion errors, mereka semestinya tidak dapat [bantuan], tapi selama ini dapat bantuan. Ada juga exclusion errors, yang mestinya dapat tapi tidak dapat," kata Gus Ipul menerangkan.
Proses ground-checking akan terus dilakukan secara berkala setiap tiga bulan guna memutakhirkan DTSEN. Pemutakhiran ini untuk memastikan penyaluran bansos benar-benar tepat sasaran.
Pemerintah Tambah Dana Bansos Juni-Juli 2025
Alokasi dana bansos dipastikan bertambah untuk periode Juni-Juli 2025. Tambahan dana bansos tersebut menjadi bagian dari kebijakan paket insentif dan stimulus ekonomi yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap positif.
"Hari ini Bapak Presiden memutuskan memberikan sebuah paket stimulus agar ekonomi dapat dijaga momentumnya dan juga stabilitas perekonomian terus diperkuat," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers usai rapat terbatas kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/6/2025).
Total anggaran paket insentif dan stimulus ekonomi mencapai Rp24,44 triliun. Anggaran itu terdiri atas Rp23,59 triliun dari APBN dan Rp850 miliar non-APBN.
Menurut Sri Mulyani, terdapat lima paket stimulus yaitu diskon transportasi, diskon tarif tol, tambahan bansos, Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
Terkait tambahan bansos, pemerintah bakal memberikan bantuan tunai sebesar Rp200.000 per bulan untuk dua bulan kepada 18,3 juta warga penerima kartu sembako.
"Selain Rp200.000 per bulan untuk dua bulan yang dibayarkan Juni ini, mereka akan dapatkan 10 kg bantuan beras gratis untuk dua bulan, akan dapat 20 kg beras. Total anggaran yang disediakan adalah sebesar Rp11,93 triliun," kata Sri Mulyani.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
