Bansos PKH & Sembako Rp10 T Mulai Cair untuk 16,5 Juta Keluarga

tirto.id - Bantuan sosial (bansos) triwulan II 2025 senilai Rp10 triliun untuk 16,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah mulai cair. Bansos tersebut meliputi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan penyaluran bansos triwulan II tahun 2025 itu resmi dimulai pada hari ini. "Penyaluran mulai dilakukan hari ini secara bertahap," kata Gus Ipul saat konferensi pers di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (28/5/2025) petang.

Sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto, penyaluran bansos kali ini berbasis pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah memakai DTSEN untuk dasar penyaluran bansos agar bantuan lebih tepat sasaran.

DTSEN menyediakan data masyarakat yang berhak menerima bansos secara lebih akurat karena diperbaharui secara berkala. Berdasarkan hasil pemutakhiran DTSEN yang terbaru, sebanyak 1,8 juta KPM (keluarga) dinilai tidak lagi layak menerima bantuan.

"Mereka sebagian kita temukan berada di desil 6 ke atas. Artinya, kondisi ekonominya [kini] sudah membaik dan lebih mandiri. Jadi, tidak lagi masuk kelompok desil 1, 2, atau 3 [yang layak menerima bansos]," ujar Gus Ipul.

Maka itu, alokasi bantuan yang sebelumnya untuk 1,8 juta KPM dialihkan kepada mereka yang lebih berhak, terutama warga dengan kondisi miskin ekstrem.

"Setelah penyaluran ini, pemutakhiran data juga akan terus kami lakukan [kembali]," kata Gus Ipul.

Proses Pemutakhiran DTSEN

Gus Ipul menerangkan, proses pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui dua jalur. Pertama, melalui jalur formal, yakni dengan integrasi data antar-lembaga. Kedua, jalur partisipatif, yaitu masukan masyarakat lewat fitur Usul dan Sanggah di aplikasi Cek Bansos.

"Kami minta masyarakat melengkapi syarat yang tersedia di aplikasi Cek Bansos jika ingin mengusulkan atau menyanggah data yang ada," ujar Gus Ipul menambahkan.

Sementara itu, pemutakhiran DTSEN untuk dasar penyaluran bansos triwulan II 2025 sudah diselesaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) belum lama ini.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pemutakhiran tersebut melibatkan para pendamping PKH beserta petugas Badan Pusat Statistik provinsi dan kabupaten/kota.

"Kami lakukan ground check terhadap sekitar 12 juta keluarga. Dari situ, sekitar 6,9 juta keluarga berhasil diverifikasi dan masuk dalam pemutakhiran DTSEN," kata dia.

Amalia menambahkan, proses pemutakhiran data itu memadukan hasil survei BPS, data administrasi, serta rekonsiliasi dengan Dukcapil.

"Seluruh data yang telah dimutakhirkan ini telah kami serahkan kepada BPKP untuk validasi akhir. Tujuannya jelas, untuk meminimalkan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bansos," ujar Amalia.

(INFO KINI)