Gubernur Aceh Protes TKD Dipotong 25%, Tak Bisa Bayar Gaji ASN

tirto.id - Gubernur Aceh, Muzakir Munaf atau yang lebih dikenal dengan Mualem memprotes pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Provinsi Aceh oleh pemerintah pusat yang mencapai 25 persen dibandingkan alokasi anggaran tahun lalu.

Pemotongan anggaran ini praktis menjadi beban bagi masing-masing provinsi.

Pasalnya, anggaran transfer tersebut berpengaruh besar terhadap pengambilan kebijakan di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk dalam hal ini terkait pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Itu sebenarnya jadi permasalah kita semuanya. Jadi bagaimana mereka (anggaran) semuanya berpengaruh besar dapat mengambil kebijakan seperti maksud di provinsi masing-masing. Kami mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing," ujar dia, saat ditemui awak media, di Kementerian Keuangan, Selasa (8/10/2025).

Sementara itu, pemotongan TKD oleh Kementerian Keuangan bervariasi. Mualem menyebut, ada daerah yang anggarannya dipangkas hingga 35 persen. Bahkan, anggaran Maluku Utara dipotong mencapai 60 persen.

Selain soal pemotongan anggaran, 18 gubernur yang hadir dalam rapat tersebut juga menyampaikan keluhan terkait permasalahan infrastruktur yang masih banyak terjadi di berbagai daerah. Karenanya, para gubernur yang hadir pun turut memohon agar Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, bisa turut membantu menyelesaikan masalah yang ada.

"Pertama sekali masalah infrastruktur, di semua provinsi, Jogja, Pantai, Kota lebih masalah. Jadi kami sampaikan kepada Pak Menteri supaya agar dapat dibenahi lah semaksimal mungkin di provinsi masing-masing," ujar dia.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, yang anggaran daerahnya dipotong hingga 60 persen mengatakan, setelah dilakukan pemotongan, anggaran Maluku Utara hanya menjadi Rp6,7 triliun. Padahal, di 2025 anggaran Maluku Utara masih sebesar Rp10 triliun.

“Jadi, kita kepotong Rp3,5 triliun. Dari potongan Rp3,5 itu, terbesar ada di DBH (Dana Bagi Hasil). Jadi, DBH kita itu 60 persen,” bebernya, saat ditemui awak media, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

Bagi Maluku Utara dan banyak daerah lainnya, pemotongan anggaran ini membuat pemerintah daerah (Pemda) hanya mampu mencukupi belanja rutinnya. Di sisi lain, belanja pembangunan jalan, infrastruktur dan jembatan menjadi berkurang.

“Sehingga, kita minta untuk jangan ada pemotongan,” pinta Sherly.