Indeks Anggaran Transfer Daerah

Pemangkasan TKD bikin masa depan PPPK Tidore buram. Potret nyata rapuhnya fiskal Indonesia timur di tengah ironi kabinet gemuk pusat.

Batasan belanja pegawai 30 persen dari APBD menghantui fiskal hingga daya beli daerah.

Tito berpesan agar pemerintah daerah menyesuaikan pola pengelolaan keuangan dengan kondisi yang ada.

Purbaya berpesan kepada para gubernur yang datang ke Kementerian Keuangan agar memperbaiki tata kelola dan mempercepat penyerapan anggaran daerah.

Pemotongan TKD disebut juga terjadi saat pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu.

Terdapat 18 gubernur menemui Menkeu Purbaya, Selasa (7/10/2025), guna membahas pemotongan TKD. Simak isi aspirasinya dan respons Purbaya.

Menurut Tito, pemda kerap mengeluarkan biaya berlebih untuk belanja birokrat.

Mualem menyebut, ada daerah yang anggarannya dipangkas hingga 35 persen. Bahkan, anggaran Maluku Utara dipotong mencapai 60 persen.

Dengan penyerapan anggaran yang lebih baik dan bersih, Purbaya yakin dana yang digelontorkan pemerintah pusat dapat terserap optimal.

TKD yang sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat tidak benar-benar digunakan oleh Pemda untuk membangun daerahnya masing-masing.

Jawa menjadi daerah dengan Pemda yang paling banyak membiarkan transfer ke daerah mengendap di bank.

TKD selama ini berkontribusi sekitar 60 persen terhadap total keuangan daerah yang dikelola perseroan.

Prabowo minta efisiensi APBN tak diartikan sebagai pemotongan anggaran transfer ke daerah.

Penurunan drastis TKD untuk program-program pemerintah pusat melucuti semangat otonomi dan berpotensi mengerek tarif pajak di daerah.

Alokasi anggaran transfer ke daerah (TKD) turun karena adanya pengalihan untuk belanja kementerian/lembaga (K/L).

Dalam postur RAPBN tahun depan, TKD dialokasikan senilai Rp650 triliun, anjlok 24,8 persen dari yang sebelumnya sebesar Rp919 triliun.

Presiden Joko Widodo menjelaskan anggaran transfer ke daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 sebesar Rp811,7 triliun.

Ekonom CORE menilai dana pemda mengendap di perbankan merupakan masalah kompleks sering terjadi. Problemnya tak hanya pemda, tapi pusat juga.

Kemenkeu menfokuskan Rp17,1 triliun anggaran yang ditransfer ke daerah untuk penanggulangan COVID-19.

Kementerian Keuangan menyebutkan pemangkasan dana transfer ke daerah dan Dana Desa dalam APBNP 2016 meningkat menjadi Rp72,95 triliun dari rencana pemangkasan sebelumnya Rp68,8 triliun.