Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan di balik kebijakan pemangkasan dan pengetatan Transfer ke Daerah (TKD), menyusul banyaknya pemerintah daerah (pemda) yang dinilai belum memanfaatkan alokasi anggaran secara optimal untuk pembangunan serta pelayanan publik.
Prabowo menyoroti fakta bahwa dana yang telah disalurkan pemerintah pusat kerap mengendap di perbankan atau terhambat akibat dinamika politik lokal.
“Kadang-kadang aneh, uang oleh pemda itu tidak digunakan. Kita ada bukti. Ditaruh di bank, ada macam-macam. Atau ada konflik antara bupati sama DPR. Antara gubernur sama DPR. Jadi uang sudah kita transfer. Nggak dipakai,” kata Prabowo dalam Program Presiden Menjawab, dikutip dari rilis Bakom, Kamis (17/9/2026).
Menurut Prabowo, kondisi tersebut bertolak belakang dengan semangat desentralisasi yang bertujuan mempercepat pembangunan dan mendongkrak kesejahteraan masyarakat di daerah.
Ia menyayangkan masih minimnya pembangunan infrastruktur dasar di tingkat pedesaan, padahal kucuran dana dari pemerintah pusat berlangsung masif secara konsisten.
“Ini desentralisasi sudah jalan berapa? 25 tahun ya. Dana sudah kita turunkan ke tiap desa. Satu miliar. Selama 10 tahun terakhir. Transfer ke daerah sudah. Kenapa jembatan untuk di desa tidak pernah dibuat? Padahal jembatan itu hanya Rp400 juta,” ujarnya.
Atas dasar itu, Prabowo secara terbuka mempertanyakan efektivitas pemanfaatan anggaran yang selama ini diterima pemda.
“Ke mana uang itu?”
Prabowo menegaskan, pemerintah pusat berkewajiban memastikan setiap rupiah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar berorientasi pada hasil nyata.
Evaluasi terhadap penyaluran TKD menjadi langkah krusial agar alokasi fiskal tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Siti Fatimah
